Uchok Sky Khadafi,
Koordinator Advokasi & Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang (money for power, power for money), merupakan paradigma bagi anggota dewan kita. Jadi kalau kita mau jadi anggota DPR kan harus masuk partai politik. Partai politik itu harus menyerahkan duit. Kalau sudah jadi, kita juga harus menyumbang kepada partai politik. Nah pertama dulu, money untuk kekuasaan, itu artinya setelah kita jadi lalu nanti kekuasaan itu untuk mencari duit.

Mencari duit untuk pribadi kita, untuk partai kita dan untuk mempertahankan diri, jadi dengan duit ini kita bisa eksis untuk mempertahankan kekuasaan yang kita pegang selama ini. Malah bisa meningkat jika kita memiliki kemampuan yang lihai dan licik untuk mengelabui semua orang. Caranya, pertama-tama kita harus pro aktif di dalam perencanaan anggaran.  Jadi anggaran yang ada di DPR-DPRD itu, supaya kita dapat jatah yang banyak, begitu. Nah kalau kita dapat jatah yang banyak maka kita akan punya uang yang banyak untuk mempertahankan kekuasaan itu.

Tidak cukup itu saja. Anggota DPR juga terlibat suap menyuap dalam rangka mencari duit. Misalnya, Nazaruddin diduga minta disuap terkait pembangunan Wisma Atlet atau anggota DPR lain dari partai lainnya. Itu biasanya, partainya tidak perlu tahu, anggotanya mau minta disuap atau disuap, yang penting ada setoran buat partai. Jadi tidak mesti dikasih tahu, karena otomatis dia menyetor kepada partai. Karena jika tidak menyetor kepada partai, dia akan dipindahkan ke komisi yang tidak basah.

Pembengkakan (mark up) anggaran merupakan salah satu modus yang sering dilakukan. Jadi anggaran itu kan ada dua, pertama waktu pembahasan, nanti ada perubahan. Dan pembahasan ini mereka sangat hati-hati, hati-hati sekali karena banyak kontrolnya dari masyarakat, dari publik.

Tetapi waktu perubahan APBN- APBD, biasanya di sini pembengkakan itu, karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang tahu. Karena dalam perubahan APBD ini kita gak kayak dulu, indikatornya apa, misalnya ada suatu kegiatan, itu indikatornya sudah tidak jelas lagi itu. Tidak bisa kita ketahui, nah di sinilah biasanya dibengkakkan anggaran itu dengan semau mereka. Jadi pembengkakan itu terjadi kalau ada APBN perubahan.

Jadi omongan SBY zero tolerance to corruption itu omong kosong. SBY itu kan cuma main citra. Omongan SBY ini sebenarnya untuk menutupi yang terjadi korupsi di dalam pembahasan. Jadi SBY ngomong ke publik, supaya di DPR ini tidak terjadi korupsi, begitu saja.[]