Fadjroel Rachman,
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak)

Mencopot Nazar dari Bendahara Umum Demokrat namun tidak menariknya dari DPR, sebenarnya adalah hanya refleksi dari karakter SBY yang tidak pernah mau menyelesaikan persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau dia memang serius dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Nazarudin sudah dikeluarkan dari DPR.

Bandingkan saja dengan kasus Arifinto, karena PKS mencanangkan pemberantasan pornografi. Yang sebenarnya ketika terjadi kasus yang seperseribu kali lipat dari Nazarudin, langsung didepak dari DPR. Nah itu kan artinya sikap integritas yang satu kata antara perbuatan dengan pemimpin itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah itu yang tidak ada pada SBY.

Padahal zero tolerrance-nya SBY terhadap korupsi, bahkan bukan hanya soal Nazarudin yang disebutkan Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat Johny Allen Marbun itu kan diduga menerima satu milyar bersamaan dengan politisi PAN yang ditangkap itu. Tapi apa tindakan Demokrat?

Nah kemudian yang kedua kasus ini kan juga menunjukkan sebenarnya Nazar ini memang orang yang sangat menentukan di dalam tubuh Partai Demokrat. Karena dia tahu A sampai Z uang yang masuk untuk Demokrat maupun untuk SBY. Dan juga dia tahu dari A sampai Z uang yang keluar untuk Demokrat dan juga untuk SBY. Nah karena itu, sikap ini sebenarnya hanya memoderasi tekanan publik  saja. Nanti kalau sudah sepi tekanan publik, jangan-jangan malah dikembalikan. Buktinya kan sampai sekarang dia tidak dipecat. Dia dipecat dari bendahara umum tapi kan penggantinya belum ada artinya jabatan ini masih lowong.

Para anggota DPR dan pejabat pemerintah memang gemar korupsi. Anda baca dengan baik investigasi Tempo soal calon di Senayan, disebutkan kok namanya, siapa pelakunya. Ada Andi Rahmat dari PKS, Setyo Novanto dari partai Golkar, Nazaruddin dari Demokrat, ada Sutan Batugana juga disebutkan di sana. Nggak ada mereka itu kemudian misalnya membuat surat pembaca gitu yah bahwa itu salah, atau mengadu ke Dewan Pers, apalagi mengadu kepada ke kepolisian.

Mereka nggak peduli, karena mereka tahu, mereka tidak akan diganggu, karena mereka sudah merasa bahwa dagang sapi politik ini sudah demikian kuatnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu tidak akan menggoyahkan posisi mereka. Karena itu investigasi  Tempo, menyebut nama, menyebut jumlah uang, menyebut siapa yang menerima uangnya. Andi Rahmat disebut mengambil uangnya di Cilandak, Setyo Novanto diambil oleh sekretarisnya, nggak peduli mereka, gila nggak?[]