Yosmardin,
Pengamat Ilmu Pemerintahan

Pemberhentian Nazarudin itu tidak dilihat dalam konteks normatif, ini kan konteks politik, tentu ada desakan ada situasi yang mendesak Demokrat untuk mengambil sikap. Tetapi pada saat yang sama Demokrat tahu persis bahwa memberhentikan Nazarudin bukanlah hal yang mudah karena Nazarudin memegang kartu. Pasti dia akan mempertimbangkan persoalan-persoalan pragmatis seperti itu, seperti di DPR itu. Kenapa dia harus mempertimbangkan, karena mencopot Nazarudin itu bukan sesuatu yang diinginkan secara internal penuh oleh Demokrat. Karena desakan, opini publik yang begitu kuat, ya akan tetapi dia tetap melindungi. Walaupun bahasanya kemudian adalah membersihkan.

Meski banyak terlibat skandal, Demokrat tidak bisa langsung menarik Nazar dari DPR lantaran  dia melibatkan banyak orang dalam skandalnya itu. Nah, dia sudah keluarkan kartu as, bahwa Andi Malarangeng mengikuti itu baru satu, begitu kan? Jadi itu tidak bisa dilihat dalam konteks normatif, dari konteks hukum bahwa orang itu cacat moral. Tetapi dia memegang banyak kartu as, jadi pertarungannya adalah pertarungan pragmatis.

Dalam skandal korupsi itu kan partai-partai yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya kebetulan saja ada persoalan sekretaris menteri Menpora tertahan. Lalu ada peristiwa penyebutan nama dalam negeri kemudian. Jadi itu kan sebetulnya ada pintu masuknya. Yang lain juga kalau ada pintu masuknya pasti akan diangkat, begitu kan. Walaupun mungkin saja ada tendensi pertarungan politik di situ.[]