KH Muhyidin Junaidi,
Komisi Luar Negeri MUI

Agar pemerintah tidak kecolongan lagi seperti kasus Ruyati, saya berharap pemerintah lebih agresif dan pro aktif menjemput bola, mencari tahu WNI dalam daftar hukum mati itu, sehingga dibutuhkan lobi-lobi tingkat tinggi. Artinya dalam berdiplomasi dengan negara negara Arab, itu dibutuhkan lobi. Saya lama di Arab hampir 12 tahun. Bagaimana pun di Arab budaya paternalistik  masih sangat tinggi.

Dengan lobi-lobi diharapkan berbagai macam  persoalan kecil bisa diatasi. Tapi kalau hanya pendekatan negara dengan negara (G to G) saja itu belum tentu bisa. Kita perlu G to G dan pendekatan personal (P to P). Maka saya berharap sekali  dari pemerintah mengikutsertakan  masyarakat,  LSM, organisasi Islam  yang besar ada utusannya di sana. Mereka dilibatkan secara intensif dan aktif. Karena beberapa ormas Islam baik Muhammadiyah, NU dan Dewan Dakwah secara historis memang memiliki kedekatan yang sangat baik dengan negara Arab. Kalau jalur jalur ini dipakai, saya optimis permasalahan qishas ini dengan cara kekeluargaan  dapat diatasi.

Jadi kalau hukum qishas itu, tidak terlalu saklek, sebetulnya mengapa sampai terjadi pemancungan? Mungkin dari satu yang lainnya kurang ada pendekatan persuasif itu. Kalau memang keluarga  korban memaafkan, qishas tidak diberlakukan. Itu aturannya dalam Islam. Itu artinya memberikan pembalasan yang seadil adilnya, jadi itu bukan sembarangan.

Terkait TKW, MUI sejak tahun  2000 sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa itu kita keluarkan tidak dalam pemaksaan. Karena MUI ini kan lembaga voluntir, bukan  negara. Jadi kalau mereka hati nuraninya dipakai,  tidak jadi berangkat jadi TKW.[]