Abdullah Dahlan,
Peneliti Korupsi Politik ICW

Karut marut korupsi di Indonesia menyentuh ke semua level. Hakim-hakim tidak luput dari korupsi. Ada hakim Syarifuddin dan juga ada beberapa jaksa yang ikut dalam praktik seperti ini. Kasus Gayus menjadi fenomenal untuk mengkonstruksikan bahwa aparat penegak hukum sangat rentan dengan korupsi. Sedangkan dalam dimensi lain, parlemen memprihatinkan dan sudah sangat ekstra ordenari, kejahatan luar biasa menjangkit ke semua level.

Dari sisi aturan, sudah ada undang-undang antikorupsi, ada kelembagaan anti korupsi tapi belum cukup mampu menekan praktik-praktik korupsi. Problemnya ada pada leadership, menyangkut  perbaikan hukum lembaga politik. Peranan pemerintah hanya menyentuh dimensi retorika, jargon memerangi korupsi adalah musuh. Tetapi, tidak berdampak.

Inilah yang menunjukkan sebenarnya dari level kepemimpinan dan instruksi yang disampaikan tidak punya pengaruh yang kuat untuk diinternalisasikan ke level bawah. Di samping juga faktor kepemimpinan presiden SBY tidak tuntas untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi semacam ini. Komitmen pidato-pidato kepresidenan banyak disampaikan tapi tidak ada implementasinya.

Sebagai partai penguasa Demokrat punya akses terhadap kekuasaan, saat sudah mempunyai terhadap kekuasaan ini maka korupsi sudah bisa masuk di situ. Ketika ada monopoli kekuasaan, mampu mengambil keputusan maka praktik korupsi akan tumbuh subur dalam pemerintahan. Publik masih ingat pada saat pemilu tentang Iklan “katakan tidak pada korupsi”. Tapi, faktanya Demokrat jadi bagian dari praktik ini.

Kita lihat saat SBY menyatakan dalam jumpa persnya menanggapi polemik internal demokrat. SBY tidak melakukan autokritik terhadap internal partai soal problem korupsi yang yang mulai menggurita dalam internal Demokrat tetapi lebih memilih kambing hitam untuk disalahkan.

Perkataan Nazaruddin tentang bukan demokrasi, yang menang duit. Ini tradisi demokrasi, kultur demokrasi, politik demokrasi yang tidak sehat. Ini menjadi konfirmasi bahwa politisi berpengaruh pada dimensi uang dalam membangun pengaruh politik. Ini juga diamini oleh Marzuki Ali yang mengatakan tidak mungkin tidak pakai uang. Dan memang kultur politik kita bersifat transaksional yang melihat semuanya dengan nominal bukan kerja-kerja politik.[]fatih mujahid