Ahmad Mubarok,
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

Memberantas korupsi harus bersistem, bukan kemauan dadakan. Sistem itu ada pada penegakan hukum. Mestinya gak perlu ada KPK kalau sistem masih jalan. Yang jelas memang sekarang sistem jalannya kurang cepat. Ada KPK,  satgas segala macam. Jadi adanya satgas-satgas menujukkan bahwa problem memberantasan korupsi itu tidak mudah.

Belajar pada Cina. Cina itu memberantas korupsi setelah mempersiapkan infrastrukturnya selama 10 tahun. Lalu diumumkan, disiapkan 99 peti mati untuk koruptor. Nah Indonesia tidak melakukan seperti itu. Melakukan improvisasi dadakan. Oleh karena itu kurang efektif. Ini berkaitan dengan reformasi yang tidak professional. Kalau orang kan hanya mau menyalahkan presidennya saja. Kita tahu presiden itu bekerja dalam sistem yang kurang bagus. Dan mengubah sistem tidak bisa dadakan.

Komitmen Partai demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi dan satu komitmen itu pasti akan diuji. Partai pendukung anti korupsi, ujiannya apa kader-kadernya korupsi? Di semua partai ada juga yang seperti itu. Hanya saja buat partai berpengalaman, korupsinya tidak ketahuan. Sedangkan buat partai yang tidak berpengalaman, korupsi sedikit ketahuan.

Soal pernyataan Nazaruddin, kita pertanyakan apakah itu betul Nazaruddin? Karena itu dasarnya hanya SMS dan BBM. Kalau saya mengenal Nazaruddin memang karakternya buruk. Apa yang diinformasikan itu berubah-ubah. Contohnya, dia mengatakan kalau Anas dikasih uang 70 milyar.  Ternyata jaksa mengatakan bahwa Nazaruddin hanya dapat 4-6 milyar, jadi 70 milyarnya dari mana! Apakah informasi itu dari Nazaruddin? Menurut saya, itu dari pihak-pihak yang memanfaatkan kekisruhan ini. Orang-orang di luar Demokrat sekarang ingin mengangkangi Nazaruddin di luar negeri[] fatih mujahid