MediaUmat.com
[125] Kebijakan Arabisasi Abdul Malik Bin Marwan PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 00:54

Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mewarisi kebijakan Diwan yang diadopsi sejak zaman Khalifah Umar bin al-Khatthab. Karena ini merupakan sistem administrasi yang diadopsi dari bangsa non-Arab, Persia dan Romawi, maka tenaga ahli dan bahasa yang digunakan masih ahli dan bahasa asal. Di masa Abdul Malik bin Marwan, tatakelola administrasi ini meliputi Diwan Kharaj, Diwan Jundi, Diwan Rasail, Diwan Khatim dan Diwan Barid.

Karena bahasa yang digunakan dalam Diwan ini tidak sama, maka perbedaan di masing-masing wilayah tidak bisa dielakkan. Misalnya, antara ketentuan jizyah, usyur tanah, dan usyur perdagangan di Irak dan wilayah Persia dengan wilayah Syam dan Mesir. Ini mempunyai dampak yang tidak baik terhadap kebijakan perekonomian di wilayah khilafah.

Selain itu, banyak tenaga non Arab yang digunakan untuk mengisi pos-pos Diwan tersebut, diakui atau tidak mempunyai pengaruh yang negatif. Meski ini hanya aspek administratif, tetapi negara akhirnya banyak bergantung kepada orang-orang non Arab, yang umumnya belum memeluk Islam. Dari sekian Diwan di atas, satu-satunya Diwan yang disterilkan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah Diwan Jundi, demi mengamankan kepentingan negara. Diwan inilah satu-satunya yang mempunyai karaktek Arab, dan diisi oleh orang-orang Arab, Muslim.

Selain itu, dalam riwayat lain dituturkan, sebagaimana dinukil oleh al-‘Allamah Syeikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya, al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, bahwa suatu ketika petugas administrasi yang notabene adalah non Muslim, hendak melakukan pencatatan administrasi, tetapi malangnya tintanya habis. Dia pun mengencingi dawatnya, sehingga air najis ini digunakan untuk mencatat dokumen. Ketika berita ini sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka Khalifah naik pitam. Sejak saat itulah, orang-orang non Arab ini tidak lagi digunakan. Demikian juga bahasa mereka. Momentum ini juga dijadikan sebagai momentum reformasi administrasi. Sejak saat itu, proses Arabisasi administrasi mulai dilakukan.

Proses Arabisasi ini membutuhkan waktu beberapa tahun, hingga bahasa Arab benar-benar menjadi bahasa resmi administrasi dan birokrasi. Perubahan dokumen dari bahasa non Arab ke dalam bahasa Arab, termasuk tenaga administrasinya, sehingga pengisian pos-pos kepegawaian oleh orang-orang Arab.

Dampak dari kebijakan Arabisasi ini adalah:

  1. Tersebarnya bahasa Arab di wilayah-wilayah yang ditaklukkan dengan cepat.
  2. Penduduk di wilayah-wilayah non Arab menerima Islam, terlebih ketika bahasa Arab merupakan bahasa Alquran dan hadits Nabi. Dengan begitu, kepentingan mereka sebagai Muslim pun terjaga.
  3. Negara pun mempunyai identitas keislaman yang semakin kuat, yaitu karakter Arab, sebagai tsaqafah dan peradaban.

Proses inilah, yang diakui atau tidak, ikut mempercepat penguasaan bangsa-bangsa non Arab yang baru ditaklukkan terhadap bahasa Arab. Bahasa kitab suci (Alquran), dan hadits Nabi mereka, juga bahasa ibadah mereka. Ini ditambah kebijakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam penerbitan mata uang Dinar dan Dirham yang khas, yang juga dicetak dengan menggunakan khath Arab.

 

 

 

 

 

 
[125] Nabi Ibrahim Dan Keturunannya Melaksanakan Khitan PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 01:37

Abu Deedat

Nabi Ibrahim atau Abraham dalam agama Kristen  dikenal sebagai bapak  orang yang beriman. Sedangkan di dalam agama Islam, Ibrahim dikenal sebagai  bapak para nabi.  Juga Ibrahim merupakan nenek moyang  dari Bani Ismail yang dikenal sebagai bangsa Arab dan nenek moyang Bani Israel/bangsa Israel.

Akhir-akhir ini  para Misionaris  Kristen, dan kaum liberalis, pluralis menyatakan bahwa Ibrahim membawa  tiga  agama; yaitu  Yahudi, Nasrani dan Islam. Pandangan seperti ini dibantah oleh Alquran  ( QS. 3 : 67  dan 2 : 132 ), yaitu  Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani melainkan yang lurus dan seorang Muslim juga tidak termasuk orang musyrik.  Nabi Ibrahim dan begitu juga Ya’kub mewasiatkan kepada anak-anaknya peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam.

Mana di antara dua agama, Kristen atau Islam yang mengikuti millah Ibrahim, dan  siapakah  yang konsisten mengikuti syariat nabi Ibrahim, antara lain tentang  ajaran khitan? Yang  masih menjalankan syariat Ibrahim  adalah umat Islam, bukanlah kaum Kristen.  Mari kita kaji tentang perintah untuk melaksanakan khitan di bawah ini.

Dalil-dalil  disyariatkannya  khitan

  • Rasulullah  Saw  bersabda  :

“ Fitrah  itu  ada  lima :  khitan, mencukur  bulu  di sekitar   kemaluan, memotong  kumis,  memotong  kuku,  dan  mencabut  bulu  ketiak“. ( HR.Bukhari  dan  Muslim)

  • “Dan  ingatlah  ketika  Ibrahim as  diuji  Tuhannya  dengan  beberapa  kalimat

( perintah  dan  larangan )  lalu  beliau  menunaikannya.” ( QS. Al-Baqarah : 124 )

Dalam  hadits lain  yang  mewajibkan  khitan  terdapat  di dalam  Shahih  Bukhari  dan  Shahih  Muslim  yang  bersumber  dari  Abu  Hurairah  ra :

“Nabi  Ibrahim  berkhitan  dalam  usia  80  tahun  dengan  memakai  kampak“.

  • Kitab  Taurat  ( Kejadian  17  : 9 – 14  ). Nabi  Ibrahim  dan  anak  cucunya

melaksanakan  khitan  :

Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.  Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;

haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.

Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.

Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.

  • Kitab Taurat  (  Kejadian  21 : 4 ). Nabi  Ishak  melaksanakan  khitan:

21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya

  • Kitab  Taurat  (  Imamat  12 :  1-3 ).  Nabi  Musa  melaksanakan khitan  :

12:1 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian: 12:2 "Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. 12:3 Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu.

  • Injil  Karangan  Lukas  2  :  21. Yesus  melaksanakan  khitan

2:21 Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya

Sanksi Bagi yang Tidak Disunat

Bagi  orang  yang  tidak  disunat/ tidak   dikerat  kulit  khatannya  sanksinya   adalah   orang  tersebut  harus  dilenyapkan  karena  telah  mengingkari/melanggar  perjanjian Ku ( Kitab  Kejadian  17  : 14 )

Berdasarkan ayat bibel tersebut diatas orang kristen yang tidak dikhitan harus dilenyapkan alias  dibunuh karena  telah melanggar perjanjian Allah.

  • Dalam  Injil  Barnabas  23  :  14 – 15.

Maka  dari  itu,  Allah  telah  memfirmankan   kepada Ibrahim  dengan  kebenaran  sunat .  Dan  menetapkan  perjanjian  ini,  firman-Nya “ Manusia  yang  tidak  menyunat  tubuhnya  akan  kucerai-beraikan  dia  dari  kalangan  keluarga-Ku  untuk  selama-lamanya “.

  • Yesus  menjawab:  “Sungguh  kukatakan  kepadamu  bahwa  anjing  lebih  mulia  dari  seorang  yang  tidak  bersunat“. (Injil  Barnabas  22:  2 )

Paulus membatalkan khitan diganti dengan baptis. Lihatlah surat-surat kiriman Paulus  kepada jemaatnya  sbb :

* Kitab Galatia 5: 2.

“Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu.”

*   Kitab Galatia 6: 15

“Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.”

Yang dimaksud menjadi ciptaan baru itulah baptis.

 
[125] Awas, Uang Palsu Saat Pemilu PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 07:09

Kebutuhan dana kampanye sangat besar, ternyata membuat potensi beredarnya uang palsu juga menjadi sangat besar.

Peredaran uang yang sangat besar menjelang perhelatan akbar Pemilu membuat potensi praktik pemalsuan uang menjadi besar juga. Bayangkan saja, setiap partai menganggarkan dana kampanye mencapai Rp 100 milyar, sedangkan calon legislatif yang berniat duduk di kursi DPR RI harus merogoh kocek paling tidak Rp 1 milyar.

Catatan yang dihimpun Media Umat, kebutuhan dana kampanye tiap partai secara umum hampir di atas Rp 100 milyar. Partai yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 100 milyar yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) laporan awal dana kampanye mencapai Rp 138,977 milyar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp 220,842 milyar dan Partai Golkar Rp 174,037 milyar.

Sementara Partai Demokrat sekitar Rp 268,091 milyar,  Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 256,342 milyar dan Partai Hanura sekitar Rp 241,072 milyar. Paling bombastis menyediakan dana kampanye adalah Partai Gerindra yang mencapai Rp 306,580 milyar.

Adapun partai yang menyediakan anggaran kampanye kurang dari Rp 100 milyar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak Rp 69,704 milyar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 82,481 milyar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 96,771 milyar, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 47,407 milyar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sekitar Rp 36,382 milyar.

Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), seorang calon legislatif (caleg) yang berniat menduduki kursi DPR RI rata-rata harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1,18 milyar untuk kampanye. Bahkan angka tersebut menurut peneliti LPEM UI, Teguh Dartanto, naik empat kali lipat dari pemilu 2009 yang sekitar Rp 250 juta per caleg.

LPEM UI juga membuat rentang biaya kampanye caleg DPR.  Untuk caleg yang menyediakan biaya kampane kurang dari Rp 787 juta termasuk yang kurang/sedikit. Angka optimal sekitar Rp 787 juta-Rp 1,18 milyar, angka wajar Rp 1,18 – Rp 4,6 milyar, tidak wajar mencpai Rp 4,6 – Rp 9,3 milyar. Jika lebih dari Rp 9,3 milyar termasuk yang tidak rasional.

Sedangkan biaya kampanye seorang caleg DPRD provinsi yakni kurang dari Rp 320 juta (kurang/ sedikit), Rp 320 – Rp 481 juta (optimal), Rp 481 juta – Rp 1,55 milyar (wajar), Rp 1,55 – Rp 3 milyar (tidak wajar), lebih besar dari Rp 3 milyar (tidak rasional).

Kajian LPEM UI juga memperkirakan total dana yang akan bergulir selama Pemilu 2014 sebesar Rp 115 trilyun atau naik tiga kali lipat dari Pemilu 2009. Jumlah tersebut  menurut Teguh, hampir sama dengan proyeksi nilai investasi pemerintah untuk membangun PLTA di 12 waduk.

Ke mana aliran dana pemilu tersebut? Teguh menyatakan, ada tiga sektor yang bakal  mendapatkan aliran dana terbesar dari perputaran uang pada Pemilu 2014 yaitu industri kertas dan karton (18 persen), transportasi dan komunikasi (17 persen) dan industri tekstil, pakaian dan kulit (12 persen). "Pemilu 2014 ini merupakan sebuah peristiwa politik yang mampu memberikan stimulus perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia," katanya.

Namun di balik bergeraknya ekonomi dari kegiatan pemilu tersebut karena kebutuhan dana kampanye sangat besar, ternyata membuat potensi beredarnya uang palsu juga menjadi sangat besar. Catatan Bank Indonesia, jumlah uang palsu yang ditemukan pada Januari 2014 sebanyak 11.720 lembar atau lebih banyak ketimbang Januari 2013 sebanyak 9.746 lembar. Sedangkan, pada Januari 2012, BI mendapati uang palsu sebanyak 7.696 lembar.

Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap peredaran uang di Indonesia akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu selama periode Pemilu 2014.

"Kita selama ini karena mengikuti kondisi pemilu, dari setiap 5 tahun kondisi sama dan terukur," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, beberapa waktu lalu. Namun Agus menganggap, meski ada sedikit peningkatan peredaran uang palsu tersebut, tapi secara umum masih terkendali.  “Uang palsu ada sedikit meningkat tapi tidak besar. Itu sudah kita awasi," tambahnya. Joe lian

 
[126] Bahaya Politik Dagang Sapi PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 07:02

Dengan semakin miripnya ideologi dan program partai, demokrasi menjadi alat stabilitas politik bukan perubahan sosial (Richard S. Katz and Peter Mair, How Parties Organize).

Politik dagang sapi atau kompromi tidak bisa dihindarkan, semua saja saja, bahkan bisa lebih parah dari pemilu sebelumnya. Pernyataan ini muncul dari Ketua DPR Marzuki Ali setelah melihat hasil pemilu legislatif.  Tidak adanya partai yang dominan, menurutnya, akan membuat partai-partai akan berkompromi untuk bisa mendapatkan jatah kekuasaan. Dengan kekuataan yang hampir merata, bisa dipastikan, keputusan DPR maupun kebijakan pemerintah akan terbelenggu partai-partai koalisi.

Kita sudah bisa membayangkan, kebijakan yang lahir dari pemerintahan ke depan bukanlah untuk kepentingan rakyat tapi lebih banyak untuk kepentingan elite-elite politik. Kalau semua masuk dalam koalisi, jangan berharap akan muncul partai yang serius mengkritisi kebijakan yang salah. Persoalannya, bukanlah lagi salah benar tapi untung atau rugi buat partai.

Namun kita jangan lupa, semua ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut. Sri Mulyani, mantan menteri keuangan dalam beberapa priode dan sekarang menjadi pejabat tinggi IMF, pernah menggambarkan  demokrasi seperti perusahaan yang melibatkan kartel politik dan pengusaha. Rakyat sebagai pemegang saham utama berhak memilih chief executive officer republik ini dan juga memilih orang-orang yang menjadi pengawas CEO.

Dalam pidatonya yang disampaikan tidak lama setelah pengunduran dirinya pada Mei 2010, Sri Mulyani menyatakan, proses ini (demokrasi)  tak murah dan mudah. Butuh biaya luar biasa. Apalagi (memilih) presiden. Bahkan Sri Mulyani mengaku terkejut dengan besarnya biaya yang menjadi beban personal. Besarnya biaya itu, ia gambarkan sangat tak masuk akal karena tak masuk perhitungan pengembalian investasi.
Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus "berkolaborasi" dengan sumber finansial. Kandidat di tingkat daerah, tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan. Kebijakan publik untuk masyarakat, lanjutnya, dibuat oleh kekuasaan.  Sehingga bahan utamanya yaitu kekuasaan yang amat mudah menggelincirkan pejabat publik. Kekuasaan itu membuat korup, katanya.

Membaca hal itu, sulit kita berharap demokrasi  akan membawa perubahan yang berarti.  Apalagi ketika partai-partai yang minus ideologi dan semakin pragmatis. Inilah yang dikatakan Richard S Katz and Peter Mair dalam How Parties Organize.

Menurutnya,  seiring dengan semakin miripnya program partai politik, kampanye yang berorientasi sama, kaburnya perbedaan partai pemerintah dan oposisi, kesempatan konstituen (rakyat) untuk menghukum partai politik yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat semakin kecil, demokrasi akhirnya menjadi alat untuk menciptakan stabilitas politik, bukan untuk perubahan sosial.

Maka sungguh sangat kita sayangkan kalau partai-partai yang mengklaim berasas Islam atau berbasis massa Islam, juga terjebak dalam politik dagang sapi ini. Tindakan ini jelas merupakan bunuh diri secara politik. Sebab keterlibatan dalam politik dagang sapi, jelas akan mendistorsi ideologi partai yaitu akidah Islam dan syariah Islam.

Partai Islam yang seharusnya berpegang teguh pada akidah Islam dan syariah Islam, akhirnya merendahkan dirinya demi secuil kekuasaan dan kesenangan dunia. Berkoalisi dengan partai-partai sekuler dan liberal, yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Karena terbelenggu dalam koalisi, partai Islam kalaulah tidak ikut mendukung kebijakan yang sekuler-liberal yang bertentangan dengan Islam, paling tidak diam ketika melihat kemungkaran terjadi. Yang menyedihkan kalau partai-partai yang mengklaim berasas Islam, berusaha untuk mencari-cari dalil-dalil agama untuk membenarkan kemaksiatan.

Islam kemudian hanya dipakai untuk menarik massa, bukan untuk diperjuangkan dan diterapkan. Karena itu, seruan penegakan syariah Islam apalagi dalam bentuk seruan kewajiban khilafah Islam, semakin senyap, bahkan hilang sama sekali.

Jebakan koalisi dalam demokrasi, menuntut partai Islam harus bertoleransi terhadap ideologi sekuler sahabat koalisi. Untuk menjaga persahabat itu, partai Islam pun cenderung memilih diam, tidak menyerang kekufuran dan kezaliman dari ideologi sekuler yang diadopsi sahabat koalisi.

Padahal tugas sejati partai Islam seperti yang terdapat dalam Alquran surat Ali Imran 104 adalah menyeru ke jalan al khair, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran.  Dalam tafsir Jami’ al bayan fi ta’wil al Qur’an, Imam at Thabari dengan gamblang menjelaskan, seruan al khair itu adalah seruan kepada Islam dan syariahnya.

Menyeru kepada yang ma’ruf artinya menyeru manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya dari sisi Allah SWT. Sementara mencegah kemungkaran adalah mencegah kekufuran terhadap Allah dan kedustaan terhadap Rasulullah SAW dan apa-apa yang beliau bawa dari Allah SWT.

Walhasil, tunduk dan diam terhadap ideologi sekuler adalah bentuk keharaman dan pengkhianatan kepada umat Islam, Allah dan Rasul-Nya! [] Farid Wadjdi

 

 

 

 
[126] Korban Demokrasi, Stres dan Ngamuk PDF Print E-mail
Monday, 19 May 2014 21:09

Di Sampang, Madura, Muhammad Taufiq (50) caleg dari PKS kecewa dan marah karena perolehan suaranya minim.

Korban-korban pesta demokrasi mulai muncul. Mereka bukan konstituen, tapi para calon wakil rakyat yang gagal menjadi legislator. Mereka yang telah memproklamirkan diri sebagai caleg, memasang foto di mana-mana, serta mengumbar janji serta mengeluarkan uang banyak, ternyata tak terpilih. Banyak di antara mereka yang menanggung utang dan malu. Jadilah mereka stres.

Poliklinik Kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) WZ Johannes Kupang, Nusa Tenggara Timur, memeriksa dua caleg yang diduga mengalami gangguan kejiwaaan. Mereka memeriksakan kondisi kejiwaannya setelah mengetahui dirinya kalah pada pemilu legislatif 9 April 2014.

Pihak rumah sakit merahasiakan identitas kedua caleg. Dua caleg itu masing-masing mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT. Keduanya diantar keluarga masing-masing ke rumah sakit.

"Suami saya terguncang karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai pencalonan, ternyata tidak terpilih," kata istri salah satu caleg yang menolak namanya ditulis, Sabtu, 12 April 2014.

Di Sampang, Madura, Muhammad Taufiq (50) caleg dari PKS kecewa dan marah karena perolehan suaranya minim. Pria ini ditemani Asmad (50) tiba-tiba keluar dari rumah dan mendatangi TPS 2 Dusun Cekocek, Desa Bierem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

Saat itu, petugas baru saja merampungkan penghitungan suara. Tanpa permisi, Taufiq dan Asmad langsung mengambil paksa sebuah kotak suara di TPS tersebut. 

"Merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara, kedua pelaku pergi ke TKP dan mengambil kotak suara secara paksa, kemudian dibawa ke rumah saudara Taufik," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie sambil menambahkan bahwa kedua pelaku kemudian diamankan Panwascam Tambelangan. 

Ulah keterlaluan lainnya yang dilakukan caleg yang gagal yakni dengan menarik kembali bantuan yang telah diberikan pada masyarakat. Pembangunan mushala di RT 2 RT 2 Desa Majan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung, bisa jadi akan terhambat. Pasalnya, material bantunan Haji Miftahul Huda, seorang caleg Partai Hanura ditarik kembali, gara-gara dia kecewa karena perolehan suaranya pada pemilu legislatif 9 April lalu di luar harapan.

Material berupa 2000 batu bata, 10 zak semen dan satu truk pasir memang diberikan Miftahul Huda untuk pembangunan mushala saat masa kampanye lalu melalui salah satu tim suksesnya. Namun Miftahul menarik kembali sumbangan ini, karena di tempat ini dia hanya memperoleh 29 suara di RT 2 RW 2 Desa Majan.

Penarikan bantuan gara-gara caleg gagal juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Seorang kepala desa di Kabupaten Kolaka menyegel sebuah sekolah Taman Kanak-kanak dan Tempat Pendidikan Anak Usia Dini. Bahkan mengancam akan mengusir seluruh guru dan kepala sekolahnya setelah dua orang caleg titipan sang kades kalah di TPS dusun ini. 

Menurut Kepala Sekolah TK, Darma, dua caleg titipan kades yakni dari Partai PKPI dan PDIP gagal memperoleh cukup suara. Akibat penyegelan ini sebanyak 27 siswa TK terpaksa belajar di rumahnya masing-masing 

Lain lagi dengan Witarsa, sehari pascapencoblosan lelaki ini dibawa anggota keluarganya ke sebuah padepokan di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil Jabar X ini mengalami stres akibat perolehan suaranya sangat minim, sehingga gagal menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Padahal, modal yang dikeluarkannya sangat besar.

Ketika dibawa ke padepokan itu, Witarsa masih mengenakan seragam Partai Demokrat. Dia menjalani pengobatan di padepokan dengan cara dimandikan dulu, lantas dibacakan ayat-ayat suci Alquran.

Pemilik Padepokan al-Bustomi, Ujang Busthomi mengatakan sudah tujuh orang Caleg yang datang di Padepokannya dan rata-rata mereka depresi tingkat rendah hingga sedang."Mereka mengaku pusing, finansial sudah keluar besar tapi takut tak menang," ujarnya.

Di Papua, caleg Partai Amanat Nasional (PAN), Anselmus Petrus Youw, nekat menutup jalan masuk Perumahan Satpol PP dengan balok kayu, karena warga setempat tidak memilih dirinya saat Pemilu 2014.

"Benar, Anselmus memblokir perumahan karena warga setempat tidak memilih dia," kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire, Micky sambil menambahkan bahwa mantan Bupati Nabire itu merasa kecewa karena sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan, namun warga setempat tidak mencoblosnya.

Bersama puluhan pendukungnya, dia menutup gapura masuk perumahan di Kampung Wadio, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua. Mereka merusak pangkalan ojek dan kantor kepala desa. Massa juga sempat mengancam petugas TPS dan ketua RT setempat agar perolehan suara caleg yang didukungnya lebih banyak. 

"Beberapa orang masuk rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo. Warga setempat ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah. Situasi mereda setelah aparat keamanan bersiaga di lokasi.

Di Bangkalan, nyaris terjadi pertumpahan darah. Kejadian itu berlangsung di Dusun Shebuh, Desa Tobadung, Kecamatan Klampis. Kejadian bermula ketika caleg NasDem, Abdul Azis, mengecek TPS 3 di Dusun Shebah. Gerak-gerik Aziz dicurigai oleh H Halim yang merupakan caleg dari Gerindra. 

Perselisihan terjadi di antara kedua caleg tersebut. Halim mengeluarkan celurit yang dibawanya dan menantang duel Abdul Azis. "Namun dapat dipisahkan oleh Kapolsek, Kasat Narkoba, sehingga mereka bisa menahan diri dan didamaikan," kata Kadiv Humas Ronny F Sompie.

Di Banda Aceh, para caleg yang gagal bersembunyi di rumah ketua partai. Enam calon wakil rakyat lokal tak berani pulang ke rumah. Alasannya, mereka belum bisa membayar uang saksi yang diordernya menjaga TPS. 

Salah satu caleg, Junaidi, mengaku kerap mendapat telepon dan menerima pesan singkat dari para saksi. Ia sebenarnya ingin melunasi honor saksi. Hanya saja, ia tidak punya uang. Apalagi, berdasarkan penghitungan suara internal, ia kalah. "Sekarang kami terpaksa harus menginap di rumah ketua partai," ujarnya.

Caleg non anggota legislatif memang rentan mengalami depresi pasca Pemilu 2014. Sebab hampir seluruh biaya kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012, dibebankan pada caleg yang maju.

Demokrasi Bikin Gila

Pengamat sosial Iwan Januar menilai banyaknya caleg yang stres dan bertingkah aneh ketika gagal dalam pemilu disebabkan karena demokrasi sistem politik yang tidak manusiawi.

“Sistem ini membuat orang memuja jabatan dan materi, akhirnya mereka menjadi depresi karena besarnya modal yang telah dikeluarkan,” ujarnya kepada Media Umat.

Hal yang sama ditegaskan Pengamat Politik Suswanta Abu Alya. Menurutnya rincian kampanye yang menghabiskan 200 juta sampai 6 milyar rupiah, dengan biaya yang sangat besar itu memaksa para caleg memutar otak untuk mencari dana memenuhi biaya kampanye yang sangat besar.

“Hal ini membuat para caleg harus jor-joran mengeluarkan biaya politik untuk meraih kekuasaan, hingga harus mencari cukong membantu mereka” terangnya kepada Media Umat.

Suswanta menambahkan kondisi ini sangat mengerikan sebab para cukong pasti akan menagih janji untuk mengembalikan modal hingga dipikiran para caleg hanya money. “Kalah jadi gila terlilit hutang, menang jadi gila dunia,” pungkasnya.[] fatih dari berbagai sumber.

 

 

 

 

 


Page 13 of 541

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved