MediaUmat.com
[125] Teknologi Tepat Guna Zaman Khilafah PDF Print E-mail
Monday, 05 May 2014 10:21

Dr Fahmi Amhar

Bicara teknologi, sering orang terdikotomi – atau bahkan terpolarisasi – pada pembagian teknologi “tepat guna” dan “teknologi canggih”.  Teknologi tepat guna sering dipahami sebagai teknologi yang menyentuh kehidupan rakyat kecil yang merupakan mayoritas, dan dengan mudah dapat diterapkan untuk menaikkan kualitas hidup.

Sedang teknologi canggih diasosiasikan sebagai teknologi yang eksklusif, hanya mampu digunakan oleh orang-orang kaya, atau yang berpendidikan tinggi.  Penggunaan teknologi canggh juga tidak secara signifikan menaikkan kualitas hidup, kecuali hanya menaikkan gengsi dari penggunanya.  Teknologi tepat guna juga secara umum dapat dibuat sendiri oleh penduduk lokal dengan bahan-bahan lokal, sedang teknologi canggih lebih sering masih harus diimpor.

Karena itu, teknologi tepat guna sering diasosiasikan dengan teknologi untuk mendapatkan air, teknologi meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, teknologi energi yang murah, teknologi kesehatan dan obat-obatan dari bahan-bahan yang tersedia dan murah, juga teknologi transportasi yang tidak memerlukan teknologi tinggi.  Teknologi tinggi sering dicontohkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi hankam.  Ini tidak menutup mata pada eksistensi teknologi canggih di bidang pangan, energi, kesehatan dan transportasi; atau juga teknologi tepat guna di bidang informasi, komunikasi serta hankam.

Pada masa keemasan peradaban Islam, sebagian besar teknologi yang berkembang berangkat dari kebutuhan mayoritas rakyat.  Karena itu mayoritas teknologi yang ada dapat disebut tepat guna.

Misalnya teknologi pangan.  Di dunia pertanian muncul Al-Asma’i (740-828 M) yang mengabadikan namanya sebagai ahli hewan ternak dengan bukunya, seperti Kitab tentang Hewan Liar, Kitab tentang Kuda, kitab tentang Domba, dan Ābu Ḥanīfah Āḥmad ibn Dawūd Dīnawarī (828-896), sang pendiri ilmu tumbuh-tumbuhan (botani), yang menulis Kitâb al-nabât dan mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman sejak dari “lahir” hingga matinya.  Dia juga mengkaji aplikasi astronomi dan meteorologi untuk pertanian, seperti soal posisi matahari, angin, hujan, petir, sungai, mata air.  Dia juga mengkaji geografi dalam konteks pertanian, seperti tentang batuan, pasir dan tipe-tipe tanah yang lebih cocok untuk tanaman tertentu.

Pada abad 9/10 M, Abu Bakr Ahmed ibn 'Ali ibn Qays al-Wahsyiyah (sekitar tahun 904 M) menulis Kitab al-falaha al-nabatiya. Kitab ini mengandung 8 juz yang kelak merevolusi pertanian di dunia, antara lain tentang teknik mencari sumber air, menggalinya,  menaikkannya ke atas hingga meningkatkan kualitasnya.  Di Barat teknik ibn al-Wahsyiyah ini disebut “Nabatean Agriculture”.

Para insinyur Muslim merintis berbagai teknologi terkait dengan air, baik untuk menaikkannya ke sistem irigasi, atau menggunakannya untuk menjalankan mesin giling.  Dengan mesin ini, setiap penggilingan di Baghdad abad 10 sudah mampu menghasilkan 10 ton gandum setiap hari.   Pada 1206 al-Jazari menemukan berbagai variasi mesin air yang bekerja otomatis.  Berbagai elemen mesin buatannya ini tetap aktual hingga sekarang, ketika mesin digerakkan dengan uap atau listrik.

Di Andalusia, pada abad-12, Ibn Al-‘Awwam al Ishbili menulis Kitab al-Filaha yang merupakan sintesa semua ilmu pertanian hingga zamannya, termasuk 585 kultur mikrobiologi, 55 di antaranya tentang pohon buah.  Buku ini sangat berpengaruh di Eropa hingga abad-19.

Pada awal abad 13, Abu al-Abbas al-Nabati dari Andalusia mengembangkan metode ilmiah untuk botani, mengantar metode eksperimental dalam menguji, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi berbagai materi hidup dan memisahkan laporan observasi yang tidak bisa diverifikasi.

Muridnya Ibnu al-Baitar (wafat 1248) mempublikasikan Kitab al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada, yang merupakan kompilasi botani terbesar selama berabad-abad.  Kitab itu memuat sedikitnya 1400 tanaman yang berbeda, makanan, dan obat, yang 300 di antaranya penemuannya sendiri.  Ibnu al-Baitar juga meneliti anatomi hewan dan merupakan bapak ilmu kedokteran hewan, sampai-sampai istilah Arab untuk ilmu ini menggunakan namanya.

Ini adalah fakta-fakta yang terkait langsung dengan ilmu pertanian dalam arti sempit.  Namun revolusi pertanian yang sesungguhnya terjadi dengan berbagai penemuan lain yang tergolong teknologi canggih.  Alat-alat untuk memprediksi cuaca, peralatan untuk mempersiapkan lahan, teknologi irigasi, pemumpukan, pengendalian hama, teknologi pengolahan pasca panen, hingga manajemen perusahaan pertanian, semua tergolong canggih pada masanya.  Kombinasi sinergik dari semua teknologi ini selalu menghasilkan akselerasi dan pada moment tertentu cukup besar untuk disebut “revolusi pertanian Muslim”.

Revolusi ini menaikkan panenan hingga 100 persen pada tanah yang sama.  Kaum Muslim mengembangkan pendekatan ilmiah yang berbasis tiga unsur: sistem rotasi tanaman, irigasi yang canggih, dan kajian jenis-jenis tanaman yang cocok dengan tipe tanah, musim, serta jumlah air yang tersedia.  Ini adalah cikal bakal “precission agriculture”, suatu teknologi yang hingga abad-21 tetap terkesan “canggih”, karena memang tidak semua orang mengerti.  Orang merasa lebih mudah memberikan pupuk buatan dan pestisida, karena hasilnya “jelas”, meski dalam jangka panjang justru merugikan petani.

Revolusi ini ditunjang juga dengan berbagai hukum pertanahan Islam, sehingga orang yang memproduktifkan tanah mendapat insentif.  Tanah tidak lagi dimonopoli kaum feodal dan tak ada lagi petani yang merasa dizalimi sehingga malas-malasan mengolah tanah.  Negara juga menyebarkan informasi teknologi pertanian sampai ke para petani di pelosok-pelosok.  Ternyata di samping teknologi tepat guna diperlukan juga “hukum tepat guna” dan “negara tepat guna”.

 

 

 

 

 

 

Kincir air al-Jazari, teknologi tepat guna pada masanya

Karena itu sebenarnya tidak perlu ada dikotomi teknologi tepat guna dan teknologi canggih.  Dilihat dari perspektif abad-21, semua teknologi di zaman keemasan Islam dari abad-10 M sampai abad-19 M terlihat cukup sederhana dan “tepat guna”, walaupun ada juga yang sudah kadaluwarsa. Namun ternyata tetap ada sejumlah teknologi yang terasa “canggih’, bahkan hingga hari ini.  Kuncinya adalah kaidah fiqih: “Apa saja yang mutlak diperlukan untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukumnya wajib pula untuk diadakan.”.  Jadi para ilmuwan Islam tempo dulu tidak terlalu ambil pusing dengan dikotomi canggih atau tepat guna, tetapi apa yang dipandang paling banyak memberi manfaat bagi umat.  Kalau itu memang perlu SDM yang mumpuni, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka di “negeri yang juga tepat guna”.

 
[125] Peran Partai Politik Dalam Negara Khilafah PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 00:47

Oleh: Hafidz Abdurrahman

Negara khilafah adalah negara dengan model yang unik, di mana kedaulatannya di tangan syara’, bukan di tangan rakyat. Meski demikian, kekuasaannya tetap di tangan umat. Karena, tanpa baiat yang diberikan oleh umat kepada khalifah, maka dia tidak akan pernah menjadi khalifah yang sah. Hanya saja, meski kekuasaannya berasal dari umat, dan berada di tangan umat, namun kepemimpinannya bersifat tunggal. Di tangan seorang khalifah.

Ada yang beranggapan, ketika kekuasaan dipegang satu orang, dan kepemimpinannya bersifat tunggal, maka cenderung korup. Anggapan seperti ini, kalau mengacu pada sistem lain, mungkin benar. Namun, jika mengacu pada sistem khilafah, anggapan seperti ini salah total. Karena, selain faktor ketakwaan yang kuat pada diri penguasanya, di sana juga ada sistem kontrol yang kuat dari umat. Pertama, bisa melalui Majelis Umat. Kedua, bisa melalui partai politik. Ketiga, melalui Mahkamah Mazalim. Keempat, bisa melalui people power yang dilakukan oleh umat secara langsung. Semuanya ini merupakan mekanisme kontrol yang sangat kuat, dan efektif untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang korup tadi.

Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam negara khilafah adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah SWT dalam QS Ali Imran [03]: 104. Dengan tegas, Allah memerintahkan adanya ummat, yang berarti kelompok yang terorganisasi. Tujuannya untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah, maupun mengajak orang non Muslim agar bersedia memeluk Islam dengan sukarela. Selain itu, juga menyerukan pada yang makruf, dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara.

Karena itu, partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikirnya, sekaligus ikatan yang mengikat anggota  partai politik ini. Karena itu, visi, misi, tujuan, metode dan aktivitasnya sama sekali tidak boleh menyimpang dari Islam yang menjadi dasarnya. Visi partai politik ini adalah melangsungkan kehidupan Islam di bawah naungan khilafah. Ketika khilafah belum ada, misinya menegakkan khilafah. Ketika khilafah telah ada, misinya menjaga dan mempertahankan khilafah agar tidak melanggar sedikit pun dari visi dan tujuannya, melangsungkan kehidupan Islam.

Negara khilafah tidak akan memberi toleransi adanya partai politik yang tidak berdasarkan akidah Islam, seperti partai komunis, partai sosialis, partai liberal, partai demokrasi, partai nasionalis, dan sebagainya. Karena semua partai ini tidak dibangun berdasarkan akidah Islam. Bahkan, bertentangan dengan Islam. Selain itu, partai politik dalam negara khilafah tidak boleh melakukan aktivitas rahasia. Seluruh aktivitasnya bersifat terbuka, karena aktivitas dakwah, amar makruf dan nahi munkar yang menjadi aktivitas partai politik ini adalah aktivitas terbuka. Bukan aktivitas rahasia.

Peranan Partai Politik

Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah, amar makruf dan nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan check and balance. Bisa juga disebut fungsi dan peran muhasabah li al-hukkam (mengoreksi penguasa). Inilah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam ini dalam negara khilafah.

Bahkan, bisa dikatakan, fungsi dan peranan ini sangat menentukan keberlangsungan penerapan Islam yang diterapkan oleh khilafah. Karena, para penguasa dalam negara khilafah adalah manusia, bukan malaikat. Mereka tidak maksum, sebagaimana Nabi SAW. Karena itu, mereka berpotensi melakukan kesalahan, terlebih dengan kekuasaan yang memusat di tangannya. Ketika ketakwaan yang menjadi benteng mereka melemah, maka kontrol dari rakyat, termasuk partai politik ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan kebengkokan mereka.

Inilah partai politik ideologis yang ada di tengah-tengah umat. Berdiri kokoh di atas pondasi Islam, sebagai kepemimpinan berpikirnya. Kepemimpinan berpikir ini diemban partai di tengah-tengah umat untuk memberikan kesadaran kepada mereka tentang Islam yang sebenarnya. Maka, partai politik ini adalah partai dakwah, yang tidak melakukan aktivitas lain, selain dakwah. Karena aktivitas lain adalah aktivitas yang menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban partai politik.

Partai ini akan memimpin umat, dan menjadi pengawas negara, karena partai ini juga bagian dari umat, atau representasi dari umat itu sendiri. Partai ini memimpin umat untuk menjalankan tugasnya, memprotes kebijakan negara, mengoreksi dan mengubahnya dengan lisan dan tindakan. Bahkan jika terjadi kekufuran yang nyata, bisa mengangkat senjata, atau melakukan people power.

Inilah entitas yang hidup di tengah-tengah umat, di dalam negara khilafah, yang dijadikan oleh Islam sebagai jaminan pelaksanaan sistem Islam secara sempurna. Rasul mendirikan Hizb Rasul, dan Hizb Rasul ini tetap eksis meski baginda telah tiada. Anggotanya, menurut al-‘Allamah an-Nabhani, mencapai 60.000 orang. Mereka ini secara riil adalah partai politik. Di masa Abu Bakar dan Umar, keberadaan partai politik ini tetap dipertahankan di pusat pemerintahan, yaitu Madinah al-Munawwarah. Fungsi dan tugasnya untuk menjaga terlaksananya sistem Islam pun berhasil dilaksanakan dengan baik.

Namun, ketika Utsman menjadi khalifah, kebijakan mempertahankan para sahabat di Madinah diubah, sehingga banyak yang mulai keluar dan meninggalkan Madinah. Ketika mereka telah tersebar di seluruh penjuru wilayah khilafah, suara mereka tidak solid. Fungsi dan peranan mereka pun tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, sebagaimana pada zaman Abu Bakar dan Umar. Pada saat itu, mulai muncul goncangan-goncangan hingga berujung pada terjadinya Fitnah Kubra.

Setelah itu, fungsi dan peranan partai politik ini terus melemah, hingga akhirnya banyak penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa dalam menerapkan Islam, pada waktu yang sama tidak ada kontrol. Maka, perlahan namun pasti, wajah Islam dan khilafah pun mulai tercemar, dan terdistorsi. Karena itu, al-‘Allamah an-Nabhani, menyatakan, bahwa partai politik Islam ideologi ini merupakan jaminan riil dalam menerapkan Islam, mengemban dakwah dan memastikan Islam diterapkan dengan sempurna.

Khatimah

Jadi, keberadaan partai politik dalam negara khilafah sesungguhnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Meski partai politik ini tidak menjadi bagian integral dalam struktur pemerintahan, namun keberadaannya sebagai mekanisme kontrol yang kredibel dalam negara khilafah sangat menentukan perjalanan negara. Jika partai politik ini eksis, dan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka ini akan menjadi terlaksananya Islam dengan baik. Begitu sebaliknya.

Maka, negara khilafah juga mempunyai kewajiban untuk memastikan keberadaan partai politik ini agar benar-benar dibangun berdasarkan Islam, mempunyai visi, misi, tujuan, metode dan aktivitas yang terpancar dari akidah Islam. Setelah itu, partai politik ini akan menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memastikan negara bersama-sama umat tetap berada pada riil Islam yang selurus-lurusnya. Begitulah, mekanisme yang telah ditetapkan oleh Islam. Wallahu a’lam.

 
[125] Nabi Ibrahim Dan Keturunannya Melaksanakan Khitan PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 01:37

Abu Deedat

Nabi Ibrahim atau Abraham dalam agama Kristen  dikenal sebagai bapak  orang yang beriman. Sedangkan di dalam agama Islam, Ibrahim dikenal sebagai  bapak para nabi.  Juga Ibrahim merupakan nenek moyang  dari Bani Ismail yang dikenal sebagai bangsa Arab dan nenek moyang Bani Israel/bangsa Israel.

Akhir-akhir ini  para Misionaris  Kristen, dan kaum liberalis, pluralis menyatakan bahwa Ibrahim membawa  tiga  agama; yaitu  Yahudi, Nasrani dan Islam. Pandangan seperti ini dibantah oleh Alquran  ( QS. 3 : 67  dan 2 : 132 ), yaitu  Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani melainkan yang lurus dan seorang Muslim juga tidak termasuk orang musyrik.  Nabi Ibrahim dan begitu juga Ya’kub mewasiatkan kepada anak-anaknya peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam.

Mana di antara dua agama, Kristen atau Islam yang mengikuti millah Ibrahim, dan  siapakah  yang konsisten mengikuti syariat nabi Ibrahim, antara lain tentang  ajaran khitan? Yang  masih menjalankan syariat Ibrahim  adalah umat Islam, bukanlah kaum Kristen.  Mari kita kaji tentang perintah untuk melaksanakan khitan di bawah ini.

Dalil-dalil  disyariatkannya  khitan

  • Rasulullah  Saw  bersabda  :

“ Fitrah  itu  ada  lima :  khitan, mencukur  bulu  di sekitar   kemaluan, memotong  kumis,  memotong  kuku,  dan  mencabut  bulu  ketiak“. ( HR.Bukhari  dan  Muslim)

  • “Dan  ingatlah  ketika  Ibrahim as  diuji  Tuhannya  dengan  beberapa  kalimat

( perintah  dan  larangan )  lalu  beliau  menunaikannya.” ( QS. Al-Baqarah : 124 )

Dalam  hadits lain  yang  mewajibkan  khitan  terdapat  di dalam  Shahih  Bukhari  dan  Shahih  Muslim  yang  bersumber  dari  Abu  Hurairah  ra :

“Nabi  Ibrahim  berkhitan  dalam  usia  80  tahun  dengan  memakai  kampak“.

  • Kitab  Taurat  ( Kejadian  17  : 9 – 14  ). Nabi  Ibrahim  dan  anak  cucunya

melaksanakan  khitan  :

Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.  Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;

haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.

Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.

Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.

  • Kitab Taurat  (  Kejadian  21 : 4 ). Nabi  Ishak  melaksanakan  khitan:

21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya

  • Kitab  Taurat  (  Imamat  12 :  1-3 ).  Nabi  Musa  melaksanakan khitan  :

12:1 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian: 12:2 "Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. 12:3 Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu.

  • Injil  Karangan  Lukas  2  :  21. Yesus  melaksanakan  khitan

2:21 Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya

Sanksi Bagi yang Tidak Disunat

Bagi  orang  yang  tidak  disunat/ tidak   dikerat  kulit  khatannya  sanksinya   adalah   orang  tersebut  harus  dilenyapkan  karena  telah  mengingkari/melanggar  perjanjian Ku ( Kitab  Kejadian  17  : 14 )

Berdasarkan ayat bibel tersebut diatas orang kristen yang tidak dikhitan harus dilenyapkan alias  dibunuh karena  telah melanggar perjanjian Allah.

  • Dalam  Injil  Barnabas  23  :  14 – 15.

Maka  dari  itu,  Allah  telah  memfirmankan   kepada Ibrahim  dengan  kebenaran  sunat .  Dan  menetapkan  perjanjian  ini,  firman-Nya “ Manusia  yang  tidak  menyunat  tubuhnya  akan  kucerai-beraikan  dia  dari  kalangan  keluarga-Ku  untuk  selama-lamanya “.

  • Yesus  menjawab:  “Sungguh  kukatakan  kepadamu  bahwa  anjing  lebih  mulia  dari  seorang  yang  tidak  bersunat“. (Injil  Barnabas  22:  2 )

Paulus membatalkan khitan diganti dengan baptis. Lihatlah surat-surat kiriman Paulus  kepada jemaatnya  sbb :

* Kitab Galatia 5: 2.

“Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu.”

*   Kitab Galatia 6: 15

“Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.”

Yang dimaksud menjadi ciptaan baru itulah baptis.

 
[125] Kebijakan Arabisasi Abdul Malik Bin Marwan PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 00:54

Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mewarisi kebijakan Diwan yang diadopsi sejak zaman Khalifah Umar bin al-Khatthab. Karena ini merupakan sistem administrasi yang diadopsi dari bangsa non-Arab, Persia dan Romawi, maka tenaga ahli dan bahasa yang digunakan masih ahli dan bahasa asal. Di masa Abdul Malik bin Marwan, tatakelola administrasi ini meliputi Diwan Kharaj, Diwan Jundi, Diwan Rasail, Diwan Khatim dan Diwan Barid.

Karena bahasa yang digunakan dalam Diwan ini tidak sama, maka perbedaan di masing-masing wilayah tidak bisa dielakkan. Misalnya, antara ketentuan jizyah, usyur tanah, dan usyur perdagangan di Irak dan wilayah Persia dengan wilayah Syam dan Mesir. Ini mempunyai dampak yang tidak baik terhadap kebijakan perekonomian di wilayah khilafah.

Selain itu, banyak tenaga non Arab yang digunakan untuk mengisi pos-pos Diwan tersebut, diakui atau tidak mempunyai pengaruh yang negatif. Meski ini hanya aspek administratif, tetapi negara akhirnya banyak bergantung kepada orang-orang non Arab, yang umumnya belum memeluk Islam. Dari sekian Diwan di atas, satu-satunya Diwan yang disterilkan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah Diwan Jundi, demi mengamankan kepentingan negara. Diwan inilah satu-satunya yang mempunyai karaktek Arab, dan diisi oleh orang-orang Arab, Muslim.

Selain itu, dalam riwayat lain dituturkan, sebagaimana dinukil oleh al-‘Allamah Syeikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya, al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, bahwa suatu ketika petugas administrasi yang notabene adalah non Muslim, hendak melakukan pencatatan administrasi, tetapi malangnya tintanya habis. Dia pun mengencingi dawatnya, sehingga air najis ini digunakan untuk mencatat dokumen. Ketika berita ini sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka Khalifah naik pitam. Sejak saat itulah, orang-orang non Arab ini tidak lagi digunakan. Demikian juga bahasa mereka. Momentum ini juga dijadikan sebagai momentum reformasi administrasi. Sejak saat itu, proses Arabisasi administrasi mulai dilakukan.

Proses Arabisasi ini membutuhkan waktu beberapa tahun, hingga bahasa Arab benar-benar menjadi bahasa resmi administrasi dan birokrasi. Perubahan dokumen dari bahasa non Arab ke dalam bahasa Arab, termasuk tenaga administrasinya, sehingga pengisian pos-pos kepegawaian oleh orang-orang Arab.

Dampak dari kebijakan Arabisasi ini adalah:

  1. Tersebarnya bahasa Arab di wilayah-wilayah yang ditaklukkan dengan cepat.
  2. Penduduk di wilayah-wilayah non Arab menerima Islam, terlebih ketika bahasa Arab merupakan bahasa Alquran dan hadits Nabi. Dengan begitu, kepentingan mereka sebagai Muslim pun terjaga.
  3. Negara pun mempunyai identitas keislaman yang semakin kuat, yaitu karakter Arab, sebagai tsaqafah dan peradaban.

Proses inilah, yang diakui atau tidak, ikut mempercepat penguasaan bangsa-bangsa non Arab yang baru ditaklukkan terhadap bahasa Arab. Bahasa kitab suci (Alquran), dan hadits Nabi mereka, juga bahasa ibadah mereka. Ini ditambah kebijakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam penerbitan mata uang Dinar dan Dirham yang khas, yang juga dicetak dengan menggunakan khath Arab.

 

 

 

 

 

 
[126] Bahaya Politik Dagang Sapi PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 07:02

Dengan semakin miripnya ideologi dan program partai, demokrasi menjadi alat stabilitas politik bukan perubahan sosial (Richard S. Katz and Peter Mair, How Parties Organize).

Politik dagang sapi atau kompromi tidak bisa dihindarkan, semua saja saja, bahkan bisa lebih parah dari pemilu sebelumnya. Pernyataan ini muncul dari Ketua DPR Marzuki Ali setelah melihat hasil pemilu legislatif.  Tidak adanya partai yang dominan, menurutnya, akan membuat partai-partai akan berkompromi untuk bisa mendapatkan jatah kekuasaan. Dengan kekuataan yang hampir merata, bisa dipastikan, keputusan DPR maupun kebijakan pemerintah akan terbelenggu partai-partai koalisi.

Kita sudah bisa membayangkan, kebijakan yang lahir dari pemerintahan ke depan bukanlah untuk kepentingan rakyat tapi lebih banyak untuk kepentingan elite-elite politik. Kalau semua masuk dalam koalisi, jangan berharap akan muncul partai yang serius mengkritisi kebijakan yang salah. Persoalannya, bukanlah lagi salah benar tapi untung atau rugi buat partai.

Namun kita jangan lupa, semua ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut. Sri Mulyani, mantan menteri keuangan dalam beberapa priode dan sekarang menjadi pejabat tinggi IMF, pernah menggambarkan  demokrasi seperti perusahaan yang melibatkan kartel politik dan pengusaha. Rakyat sebagai pemegang saham utama berhak memilih chief executive officer republik ini dan juga memilih orang-orang yang menjadi pengawas CEO.

Dalam pidatonya yang disampaikan tidak lama setelah pengunduran dirinya pada Mei 2010, Sri Mulyani menyatakan, proses ini (demokrasi)  tak murah dan mudah. Butuh biaya luar biasa. Apalagi (memilih) presiden. Bahkan Sri Mulyani mengaku terkejut dengan besarnya biaya yang menjadi beban personal. Besarnya biaya itu, ia gambarkan sangat tak masuk akal karena tak masuk perhitungan pengembalian investasi.
Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus "berkolaborasi" dengan sumber finansial. Kandidat di tingkat daerah, tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan. Kebijakan publik untuk masyarakat, lanjutnya, dibuat oleh kekuasaan.  Sehingga bahan utamanya yaitu kekuasaan yang amat mudah menggelincirkan pejabat publik. Kekuasaan itu membuat korup, katanya.

Membaca hal itu, sulit kita berharap demokrasi  akan membawa perubahan yang berarti.  Apalagi ketika partai-partai yang minus ideologi dan semakin pragmatis. Inilah yang dikatakan Richard S Katz and Peter Mair dalam How Parties Organize.

Menurutnya,  seiring dengan semakin miripnya program partai politik, kampanye yang berorientasi sama, kaburnya perbedaan partai pemerintah dan oposisi, kesempatan konstituen (rakyat) untuk menghukum partai politik yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat semakin kecil, demokrasi akhirnya menjadi alat untuk menciptakan stabilitas politik, bukan untuk perubahan sosial.

Maka sungguh sangat kita sayangkan kalau partai-partai yang mengklaim berasas Islam atau berbasis massa Islam, juga terjebak dalam politik dagang sapi ini. Tindakan ini jelas merupakan bunuh diri secara politik. Sebab keterlibatan dalam politik dagang sapi, jelas akan mendistorsi ideologi partai yaitu akidah Islam dan syariah Islam.

Partai Islam yang seharusnya berpegang teguh pada akidah Islam dan syariah Islam, akhirnya merendahkan dirinya demi secuil kekuasaan dan kesenangan dunia. Berkoalisi dengan partai-partai sekuler dan liberal, yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Karena terbelenggu dalam koalisi, partai Islam kalaulah tidak ikut mendukung kebijakan yang sekuler-liberal yang bertentangan dengan Islam, paling tidak diam ketika melihat kemungkaran terjadi. Yang menyedihkan kalau partai-partai yang mengklaim berasas Islam, berusaha untuk mencari-cari dalil-dalil agama untuk membenarkan kemaksiatan.

Islam kemudian hanya dipakai untuk menarik massa, bukan untuk diperjuangkan dan diterapkan. Karena itu, seruan penegakan syariah Islam apalagi dalam bentuk seruan kewajiban khilafah Islam, semakin senyap, bahkan hilang sama sekali.

Jebakan koalisi dalam demokrasi, menuntut partai Islam harus bertoleransi terhadap ideologi sekuler sahabat koalisi. Untuk menjaga persahabat itu, partai Islam pun cenderung memilih diam, tidak menyerang kekufuran dan kezaliman dari ideologi sekuler yang diadopsi sahabat koalisi.

Padahal tugas sejati partai Islam seperti yang terdapat dalam Alquran surat Ali Imran 104 adalah menyeru ke jalan al khair, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran.  Dalam tafsir Jami’ al bayan fi ta’wil al Qur’an, Imam at Thabari dengan gamblang menjelaskan, seruan al khair itu adalah seruan kepada Islam dan syariahnya.

Menyeru kepada yang ma’ruf artinya menyeru manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya dari sisi Allah SWT. Sementara mencegah kemungkaran adalah mencegah kekufuran terhadap Allah dan kedustaan terhadap Rasulullah SAW dan apa-apa yang beliau bawa dari Allah SWT.

Walhasil, tunduk dan diam terhadap ideologi sekuler adalah bentuk keharaman dan pengkhianatan kepada umat Islam, Allah dan Rasul-Nya! [] Farid Wadjdi

 

 

 

 


Page 13 of 533

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved