Alasan utama di balik rencana kenaikan tarif listrik adalah menghapus subsidi.

Pemerintah sepertinya tak mampu lagi menahan keinginan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. Setelah sempat tarik ulur waktu yang pas untuk mengumumkan kenaikan tarif setrum, kini sinyalnya makin kencang. Pemerintah bakal mengumumkan pada Juli mendatang.

Sinyal kenaikan TDL sebenarnya sudah sejak lama didengungkan pemerintah, bahkan sudah sejak tahun lalu. Namun rencana tersebut tertunda karena momen politik yakni Pemilu. Tapi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih niat menaikan tarif setrum kembali mencuat.

Bahkan kini pemerintah dan anggota dewan sudah satu hati menaikan tarif setrum sebesar 10 persen. Angka ini memang masih lebih rendah dari rencana semula sekitar 15 persen. Turunnya angka kenaikan TDL tersebut setelah pemerintah dan anggota dewan  sepakat menaikkan subsidi listrik dalam RAPBN-P 2010. Dari sebelumnya cuma Rp 53,7 trilyun menjadi sebanyak Rp 56,1 trilyun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah baru akan menaikkan TDL pada semester kedua, tepatnya Juli mendatang. Alasan pemerintah tidak menaikkan TDL pada semester pertama karena masih melihat proses pemulihan ekonomi yang masih berlangsung. “Tugas pemerintah adalah untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita mampu menjaga momentum pertumbuhan yang ada,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh justru mengklaim, menaikkan TDL itu tujuannya bukan untuk membebani masyarakat, tapi memberikan indikator yang tepat tentang listrik seperti biaya produksinya dan jika dijual berapa profit yang diperoleh.

“Jadi harga itu suatu sinyal yang artinya standar energi itu berbiaya. Biaya yang dibebankan kepada rakyat itu yang tidak riil. Lagi-lagi kita memberi sinyal ini kepada kalangan yang mampu,” paparnya. Darwin berharap, kenaikan TDL ini jangan dipertentangkan dengan ketidakmampuan pemerintah memperhatikan golongan yang tidak mampu.

Alasan Pemerintah

Apa sebenarnya yang membuat pemerintah bernafsu menaikkan TDL. Alasan pertama karena dipicu jumlah subsidi pemerintah yang tak mencukupi. Diperkirakan kebutuhan subsidi mencapai 58 juta dolar AS, sedangkan pemerintah hanya mengucurkan sebesar 38 juta dolar AS.

Alasan lain, rencana pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan golongan menengah ke atas (R2). Meski yang bakal dicabut subsidinya kelompok pelanggan R2, tapi kelompok pelanggan menengah ke bawah (R1) juga akan terkena imbasnya.

Menurut Darwin, kenaikan TDL ini sebagai salah satu upaya pemerintah mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 66,2 persen pada 2010. Upaya yang dilakukan adalah pembagian panel surya dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta peningkatan jangkauan jaringan listrik PLN.

Alokasi dana APBN untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan, jaringan, dan gardu distribusi pada 2010 mencapai Rp 561,5 milyar untuk 81.000 KK di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sedangkan, dana pengembangan jaringan PLN tahun 2010 dialokasikan Rp591,5 milyar. Pada 2009, alokasi dana yang disediakan terdiri atas Rp 658,7 milyar untuk 94.000 KK di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan serta Rp841,3 miliar untuk pengembangan jaringan PLN.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan menyatakan, keputusan kenaikan TDL ada di tangan pemerintah. “Sebenarnya kami terserah kepada pemerintah mau naik atau tidak. Ini sebenarnya hak pemerintah dan DPR, tapi menurut saya TDL itu naik adalah baik. Sudah sejak 2003 TDL tidak naik, sementara inflasi terus naik. Apakah PLN akan kompetitif kalau TDL tidak naik?” tutur Dahlan.

Berapa pun besarnya kenaikan tarif setrum ini bakal berimbas ke mana-mana yang akhirnya menjadi beban rakyat. Padahal beban rakyat kini kian bertumpuk dengan berbagai kenaikan barang pokok. Sebutnya sejak awal tahun lalu harga beras beranjak naik dan harga gula yang tak kunjung turun.

Alasan pemerintah kenaikan TDL ini karena pengurangan subsidi memang sangat disayangkan. Padahal terbukti pengurangan, bahkan pencabutan subsidi dalam kebijakan ekonomi neo-liberal telah menyengsarakan rakyat. Seperti diketahui sistem kapitalisme beranggapan, subsidi adalah bagian dari intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar.[] ijul’28