Pembayaran bunga utang saja ditargetkan sebanyak Rp 116,4 trilyun.

Pemerintah kini tengah menggarap secara rinci Rancangan APBN 2011. Tak berbeda dengan tahun-tahun sebelum-nya,  APBN tahun depan pemerintah tetap mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Lebih mirisnya lagi anggaran sub-sidi untuk rakyat justru dipangkas cukup besar.

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBN yang dibacakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Agustus lalu terungkap pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.086,4 trilyun. Jumlah tersebut naik Rp 94 trilyun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010.

Dengan perincian peneri-maan dalam negeri yang berasal dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 1.082,6 trilyun. Sementara hibah alias utang mencapai Rp 3,7 trilyun.

Dari jumlah penerimaan dalam negeri tersebut, ternyata pemasok terbesar pendapatan negara berasal dari sektor per-pajakan sebanyak Rp 839,5 trilyun. Angka ini melonjak ketimbang APBN 2010 yang hanya Rp 743,3 trilyun.

Sebaliknya PNBP yang diper-oleh dari penerimaan sumberdaya alam, bagian laba BUMN, PNBP lainnya dan pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) justru turun. Dari semula pada 2010 sebanyak Rp 247,2 trilyun menjadi Rp 243,1 trilyun.

Melihat angka-angka dalam RAPBN tersebut, kebijakan peme-rintah dalam menetapkan APBN tak pernah berubah. Bahkan terlihat APBN 2011 malah makin pro kapitalis. Terlihat dari pendapatan negara yang lebih berharap dari pajak. Pe­me­rin­tah menargetkan peneri­maan negara dari sektor perpa­jakan Rp 839,5 trilyun atau me­nyumbang 77 persen dari total pendapatan ne­gara. Jumlah itu naik Rp 96,2 trilyun, atau sekitar 13 persen dari target pene­rimaan perpaja­kan 2010.

Sementara pendapatan yang berasal dari SDA dan laba BUMN malah turun. PNBP dari SDA dipangkas dari Rp 164,7 trilyun (APBN 2010) menjadi Rp 158,2 trilyun. Begitu juga penerimaan dari laba BUMN yang semula Rp 29,5 trilyun menjadi Rp 26,6 trilyun.

Anehnya lagi, ketika SBY me-maparkan RAPBN 2011 sebagian besar fraksi DPR justru mendukung pemerintah agar menggenjot pen-dapatan negara dari pajak. Padahal konsekuensi dari target APBN yang mengandalkan pajak membuat segala aktifitas bakal terkena pajak. Dampaknya membuat ekonomi biaya tinggi dan beban akan ditanggung rakyat.

Selama ini kita tahu bagai-mana penerimaan pajak yang sangat besar itu tak pernah jelas arahnya. Pajak yang dipungut pemerintah cenderung bukan un-tuk menggerakkan perekonomian rakyat. Tapi lebih banyak mem-berikan stimulus pengusaha besar.

Lebih parahnya lagi, sebagai negara yang mempunyai sumber-daya alam sangat besar, ternyata pemerintah tidak mengoptimalkan penerimaan dari SDA dan BUMN. Terlihat bagaimana penerimaan dari sumber-sumber tersebut justru diturunkan. Artinya pemerintah sepertinya enggan bersusah payah memperoleh penerimaan negara.

Selain lebih banyak bersan-dar dari pajak, bangsa ini hidup juga dari utang. Meski dalam APBN, pemerintah memperhalus kata utang menjadi hibah. Terlihat bagai-mana kontribusi hibah alias utang dalam APBN terus meningkat. Pada 2010 hanya Rp 1,9 trilyun, tapi pada 2011 naik menjadi Rp 3,7 trilyun.

Mirisnya lagi, dari pendapat-an negara tersebut justru untuk membayar utang mendapat porsi sangat besar. Dalam RAPBN 2011, pemerintah telah mengalokasi pembayaran bunga utang sebanyak Rp 116,4 trilyun. Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 80,4 trilyun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 36,0 trilyun.

Pemangkasan subsidi
Hal lain yang sangat memprihatinkan dalam penyusunan RAPBN adalah pemangkasan subsidi. Meski dengan bahasa 'halus', pemerintah menyatakan akan menata ulang subsidi dan penyalurannya agar tepat sasaran. Pada-hal yang terjadi adalah memotong subsidi.

Dalam RAPBN 2011, pemerintah hanya menyediakan anggaran subsidi sebanyak Rp 184,8 trilyun. Jumlah ini, turun Rp 16,5 trilyun atau 8,2 persen dari beban anggaran tahun sebelumnya Rp 201,3 trilyun. Anggaran tersebut untuk subsidi energi sebesar 72,4 persen yaitu subsidi BBM sebesar 50,2 persen dan subsidi listrik 22,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 27,6 persen disalurkan untuk subsidi non energi.

Bobroknya RAPBN yang disu-sun pemerintah juga nampak dari asumsi yang dibuat pemerintah. Asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak dan lifting minyak sangat rapuh.

Dalam pidatonya, SBY meng-ungkapkan dasar perhitungan berbagai besaran dalam RAPBN 2011. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar Rp 9.300/dolar Amerika Serikat, harga minyak 80,0 dolar AS/barel, dan lifting minyak sebesar 970 ribu barel/hari.

Fakta di lapangan menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang kerap pemerintah gaungkan justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Pemerintah boleh optimis, pertumbuhan ekonomi mem-baik dengan menguatnya nilai rupian dan naiknya nilai IHSG di bursa. Tapi yang terjadi beban masyarakat kian berat. Apalagi kemudian pemerintah makin me-mangkas anggaran subsidi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya alias semu. Sebab, kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak lepas dari sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, asas ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional (national income).[] ijul'28