Keluar dari mulut IMF, masuk ke mulut Bank Dunia, itulah nasib Indonesia yang terus terjerat utang.

Bangsa Indonesia sepertinya tak akan pernah lepas dari utang. Pasca kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Bank Dunia kembali menyetujui pinjaman baru ke Indonesia dengan nilai sebesar 800 juta dolar AS. Utang ini akan dikucurkan dalam dua tahap, dengan besaran masing-masing 600 juta dolar AS dan 200 juta dolar AS.

“Pinjaman ini diberikan untuk mendukung program reformasi di Indonesia,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran persnya, Jumat (19/11) lalu. Alasan lain yang membuat 'tangan kanan' Amerika Serikat ini kembali mengucurkan pinjaman karena dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi swasta.

“Tren yang positif ini telah membuat investor internasional melihat potensi yang besar dari Indonesia. Karena itu penting bagi Indonesia untuk terus berbenah secara struktur dan reformasi,” katanya.

Pinjaman pertama senilai 600 juta dolar AS ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian investor untuk berinvestasi, memperkuat manajemen keuangan negara, dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan sisanya sebesar 200 juta dolar AS untuk meningkatkan efisiensi dari belanja pemerintah di sektor infrastruktur khususnya untuk penyediaan listrik, jalan, air, dan sanitasi.

Jerat Utang
Utang kini memang menjadi bagian dalam mengisi kocek APBN. Lebih mirisnya lagi, negeri yang 'katanya' makmur dan berlimpah dengan kekayaan alam ini justru kian tergantung pada utang.

Tahun ini pemerintah telah menargetkan pemasukan negara dari hibah alias utang sebanyak Rp 1,9 trilyun. Parahnya lagi tahun depan, pemerintah mematok pemasukkan negara dari utang jauh lebih besar lagi yakni Rp 3,7 trilyun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, utang pemerintah In-donesia periode Januari-Agustus 2010 tercatat sebesar Rp 1.654,19 trilyun. Angka itu bertambah Rp 63,53 trilyun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 trilyun. Angka ini juga meningkat dibanding akhir Juli 2010 yang sebesar Rp 1.625,63 trilyun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, maka jumlah utang pemerintah mencapai 182,97 milyar dolar AS. Artinya, bertambah 13,75 milyar dolar AS dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar 169,22 milyar dolar AS.

Utang tersebut terdiri atas pinjaman 65,53 milyar dolar AS dan surat berharga 117,43 milyar dolar AS. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 trilyun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26 persen.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2010 berasal dari bilateral sebanyak 41,2 milyar dolar AS, multilateral 21,38 milyar dolar AS,  komersial  2,89 milyar dolar AS dan supplier sebanyak 60 juta dolar AS.

Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah utang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi yang nilainya meningkat menjadi 117,43 milyar dolar AS, dari jumlah di akhir 2009 sebesar 104,2 milyar dolar AS.

Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto beralasan, instrumen utang sangat diperlukan untuk membiayai defisit APBN. Pasalnya, penerimaan dari dalam negeri belum mampu menutupi seluruh pembiayaan dalam APBN termasuk pembiayaan defisit. “Karena APBN kita kan masih defisit dan penerimaan dari pajak belum bisa mencukupi,” ujarnya.

Dalam RAPBN 2011 pemerintah menetapkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.086,4 trilyun. Jumlah tersebut naik Rp 94 trilyun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Dengan perincian penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak dan pen-dapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 1.082,6 trilyun. Sementara hibah alias utang mencapai Rp3,7 trilyun.

Pemberian utang dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia membuat Indonesia sebagai negara tak lagi bisa hidup mandiri. Pemerintah Indonesia boleh saja mengaku sudah lepas dari IMF, tapi cengkraman tangan kanan AS lainnya yakni Bank Dunia belum lepas.

Padahal gelontoran utang telah membuat kebijakan Peme-rintah Indonesia disetir oleh kepentingan asing. Melalui konsep neoliberalis, pemerintah AS berupaya menjajah negara-negara berkembang dengan gaya baru. Lembaga keuangan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia akan terus mendorong transaksi utang luar negeri kepada negara-negara berkembang. Cara ini untuk me-langgengkan kepentingan AS dalam menguasai perekonomian bangsa-bangsa berkembang. Tak terkecuali Indonesia.[] ijul'28