Dulu Exxon gagal mengelola ladang migas ini. Anehnya sekarang Exxon kembali digandeng. Ada apa?

Setelah lama telantar, pemerintah akhirnya menyerahkan pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) Natuna D Alpha, kini menjadi East Natuna kepada ExxonMobile Corporation. Penunjukan tersebut setelah PT Pertamina dan Exxon Mobil Corp Meneken kontrak perjanjian kerja sama tersebut 3 Desember 2010 lalu.

Seperti diketahui, Pemerin-tah secara resmi menunjuk Pertamina dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha yang ter-tuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor 3588/11/MEM/2008 ter-tanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha. Terkait pe-ngembangan itu, pemerintah membebaskan Pertamina memi-lih lebih dari satu KKKS untuk menjadi mitra kerjanya.

Namun perusahaan plat me-rah tersebut tak kunjung menda-patkan mitra. Pertamina beralasan untuk mengelola blok yang me-miliki kandungan minyak 500 juta barel dan 220 juta kaki kubik me-merlukan investasi sangat besar dan memerlukan teknologi tinggi. Investasi yang dibutuhkan juga tidak sedikit, diperkirakan sekitar 15 milyar dolar AS atau sekitar Rp 165 trilyun.

Blok East Natuna terletak sekira 250 km dari Kepulauan Natuna. Untuk mengembangkan Blok Natuna tidak mudah karena 70 persen cadangan gasnya berisi CO2. Jadi, diperlukan teknologi canggih untuk penghilangan, pembuangan, dan penyimpanan karbon dioksida karena CO2 tidak bisa dibuang sembarangan. Tapi jika berhasil dieksplorasi, blok ter-sebut bisa memprodusi 1 milyar MMBTU/hari.

Karena Pertamina tak kun-jung mengelola blok Natuna, Wa-kil Presiden (Wapres) Boediono kemudian meminta pihak Perta-mina agar secepatnya bermitra dengan pihak lain dalam menge-lola East Natuna. Wapres beralas-an proyek ini sudah terkatung-ka-tung lebih dari tiga tahun.

Tapi pasca kunjungan Presi-den AS, Barrack Obama semuanya menjadi begitu lancar. Exxon Mobil akhirnya terpilih menjadi mitra Pertamina. Padahal sejumah perusahaan yang mengajukan diri sebagai mitra pertamina cukup banyak. Misalnya, Total (Perancis), Chevron (AS), Royal Shell (Belan-da), Statoil (Norwegia), ENI (Italia), Petronas (Malaysia) dan investor China CNPC. Tapi di tengah per-jalanan CNPC mundur.

Bukan rahasia lagi, keda-tangan Obama tak lepas dari melancarkan kepentingan AS, ter-utama masalah minyak dan gas bumi. Sebab, sejak lama AS sangat bergantung pada minyak dan gas asing. Bahkan kini AS menjadi negara yang mengonsumsi mi-nyak dan gas terbesar di dunia, yakni sekitar 23,9 persen (minyak) dan 22,6 persen (gas). Padahal dari sisi produksi dan konsumsi, AS merupakan negara yang menga-lami defisit sekitar 66,67 persen (minyak) dan 16,17 persen (gas).

Anehnya, sebelumnya pemerintah telah memutus kontrak dengan ExxonMobil di blok Na-tuna pada tahun 2005. Saat itu pemerintah beralasannya, sejak awal kali mendapat kontrak pada 8 Januari 1980, kemudian kontrak-nya diperpanjang selama 20 tahun hingga berakhir 2005,  per-usahaan tersebut sama sekali tidak bisa memproduksi gas. Ke-mudian, pemerintah mengalih-kan pengelolaannya kepada Pertamina dan keluar SK Menteri ESDM soal status Blok Natuna D' Alpha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Sa-leh menyatakan, dengan keputus-an tersebut maka masalah yang telantar selama empat tahun ini perlahan bisa terselesaikan.  “Se-telah perjanjian atau Head of Agreement (HoA) ditandatangani, akan ada partner-partner lain yang ditunjuk untuk menggarap Blok East Natuna tersebut,” ujar Darwin.

Setelah HoA diteken, Perta-mina dan mitranya akan mema-suki tahap selanjutnya yaitu negosiasi commercial term.  Dalam tahap ini, jika tidak diperoleh kesepakatan, maka dimungkin-kan mitra tersebut diganti dengan lainnya. Namun Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Le-gowo berharap Pertamina tetap memegang kendali sebagai ope-rator dalam pelaksanaan.

Keputusan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan keka-yaan alam Natuna East ke tangan asing menjadi satu contoh lagi kebijakan neoliberal. Badan Koor-dinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat kini modal asing semakin dominan dibanding selu-ruh investasi dalam negeri.

Contohnya, investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas di Indonesia dimiliki per-usahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasi-onal yang mengelola lapangan migas di Indonesia.

Neo liberal telah membuat perusahaan Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri.[] ijul'28