Memasuki tahun baru 2011, ma-syarakat akan mendapat kado istimewa dari pemerintah. Bukan karena bakal mendapat hadiah berupa kucuran subsidi besar-besar. Tapi justru sebaliknya, pemerintah malah membatasi pembelian bahan ba-kar minyak (BBM) bersubsidi.

Hasrat pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM ber-subsidi sudah tak tertahankan. Lagi-lagi pemerintah beralasan beban kocek negara terlalu berat jika harus menanggung beban subsidi BBM. Karena itu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu guna menghemat anggaran pemerintah.
Dalam APBN Perubahan 2010, dengan volume BBM ber-subsidi sebanyak 38,5 juta kiloliter, pemerintah mengalokasikan sub-sidi sebesar Rp88,9 triliun. Kal-kulasinya, jika konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium mencapai 53 persen atau seba-nyak 23 juta kiloliter, maka de-ngan adanya membatasan pe-merintah bakal menghemat 10 juta kiloliter.

Niat pemerintah membatasi konsumsi BBM subsidi ini sebe-narnya sudah cukup lama. Ketua BPH Migas, Tubagus Haryono, mengatakan, pihaknya sudah me-rancang soal pembatasan sejak tiga tahun lalu, namun saat itu urung diterapkan karena harga minyak dunia tengah terpuruk.

Keputusan pemerintah itu seperti sudah final. Bahkan jika DPR RI tak mengabulkan kebi-jakan tersebut, maka pemerintah sudah menyiapkan opsi lain.  Intinya tetap membatasi kon-sumsi BBM bersubsidi.

Dari opsi yang muncul, opsi memaksa pemilik kendaraan pribadi roda empat (berplat hi-tam) membeli pertamax dan sejenisnya tampaknya yang akan dipilih pemerintah. Namun, peng-amat perminyakan Kurtubi, meni-lai kebijakan ini tidak mudah dilaksanakan di lapangan.

Menurutnya, kebijakan ini ribet. Bagaimana pom-pom ben-sin harus mengawasi kendaraan yang datang untuk membeli pre-mium. Belum lagi, kebijakan ini sangat rawan disalahgunakan misalnya oleh kendaraan plat kuning yang sengaja membeli premium untuk dijual kembali. Tidak itu saja, bisa jadi kendaraan roda dua akan dimanfaatkan oleh para pemilik kendaraan roda em-pat untuk membeli premium.

Kurtubi menilai, pengawas-an akan sangat sulit. ”Apakah setiap kendaraan plat kuning akan ditanya atau dibatasi jumlah pembeliannya? Ini kan ribet. Terus sampai kapan polisi bisa meng-awasi pom-pom bensin yang ada di seluruh Indonesia? Ini kebijakan yang tidak masuk akal,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

BPH Migas memperkirakan kebijakan pembatasan BBM ber-subsidi sudah berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia pada Juli 2013. Proyeksi itu sudah ter-masuk kerja sama dengan lem-baga terkait. Misalnya, Kepolisian, Pertamina, Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kepentingan Asing
Ada udang di balik batu. Pepatah ini bisa mengibaratkan niat pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Kebijakan pemerintah itu disinyalir bukan semata-mata murni menghemat kocek negara, tapi ada maksud lain. Setidaknya untuk kepen-tingan asing. SPBU asing yang selama ini terlihat sepi peminat bakal dikunjungi pembeli. Apalagi kemudian harga BBM non subsidi, jenis Pertamax yang dilego Perta-mina dengan SPBU asing tersebut tak jauh berbeda. Dengan ber-bagai kelebihan yang ditawarkan, baik pelayanan dan kualitas, kon-sumen akan berbondong-bon-dong menyerbu SPBU asing. 

Artinya kebijakan pemerin-tah tersebut bakal membawa berkah bagi perusahaan minyak asing, seperti Shell, Total, dan Petronas. Country Chairman and President Director PT Shell Indo-nesia Darwin Silalahi mengakui, kampanye pembatasan konsumsi BBM subsidi dalam beberapa bulan terakhir membuat penjual-an BBM nonsubsidi meningkat. Bahkan dia memprediksi, pen-jualan BBM nonsubsidi bakal meningkat lebih tinggi lagi jika pembatasan konsumsi BBM sub-sidi resmi diterapkan.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Erie Purnomo Hadi me-nuding pemerintah dalam hal ini BPH Migas sebagai regulator lebih condong memihak SPBU non Pertamina. Jika kebijakan pem-batasan BBM subsidi ini dilakukan, maka sama saja BPH Migas sebagai regulator secara tidak langsung membantu SPBU non-Pertamina atau SPBu-SPBU asing.

Menurut Erie, dengan kebi-jakan ini SPBU non-Pertamina justru yang menuai keuntungan sebanyak-banyaknya. Apalagi SPBU non Pertamina tidak dikenai beban sosial untuk buka SPBU subsidi. “BPH Migas bertindak tidak fair, BPH Migas justru mem-bantu SPBU non-Pertamina ber-kembang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Pembatasan BBM bersubsidi sudah pasti bakal menambah beban masyarakat karena harus mengeluarkan ongkos lebih ma-hal untuk membeli BBM. Sebab, dengan melepas sesuai harga minyak di pasar dunia membuat harga BBM akan sangat tinggi. “Pembatasan BBM akan sangat merugikan rakyat. Karenanya kita imbau agar pemerintah tidak perlu meneruskan rencana itu,” tegas Kurtubi.[] ijul'28