Tidak hanya beras, Indonesia harus mendatangkan bahan pangan lainnya dari luar negeri.

Bangsa Indonesia boleh bangga mempunyai negeri yang kaya sumber  daya  alam. Bahkan pada era pemerintahan Soeharto, Indonesia terkenal  sebagai  negeri  gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Namun kebanggaan itu kian surut. Terlebih lagi, negeri agraris kini menjadi salah satu pengimpor  pangan  terbesar  di dunia.

Departemen  Pertanian  AS (USDA)  memprediksi  tahun  ini Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 1,75 juta ton atau naik  800  ribu  ton  dari  prediksi sebelumnya. Hal  ini  menunjukkan  kondisi  perberasan  Indonesia  di  mata  dunia  cukup mengkhawatirkan.

Padahal  dengan  mengimpor beras, jumlah devisa negara yang terkuras sangat besar. Jika harga beras di pasar dunia sekitar 520 dolar AS/ton, maka dengan kurs Rp 9.000/dolar AS, diperlukan  anggaran  hingga  Rp  4,68 trilyun.

Beberapa  komoditas  pangan lainnya juga masih harus dipasok dari luar negeri. Misalnya, gula untuk kebutuhan konsumsi  langsung,  Indonesia mengimpor 450 ribu ton. Bahkan untuk  kebutuhan  industri  makanan dan minuman yang mencapai  2  juta  ton  gula  rafinasi, hampir  seluruhnya  dikirim  dari mancanegara.

Begitu  juga  untuk  menutupi  kebutuhan  kedelai  yang mencapai 2 juta ton, hampir 70 persen  dari  impor.  Padahal kedelai merupakan bahan baku tempe dan tahu, yang menjadi menu  keseharian  masyarakat Indonesia. Jagung, kacang tanah dan  garam,  juga  masih  mengimpor.

Komoditas pangan lainnya yang harus impor yakni daging. Berdasarkan data BPS kecenderungan impor daging terus meningkat. Pada tahun 2008 impor
sebanyak  45,6  ribu  ton,  pada 2009 naik menjadi 67,9 ribu ton dan tahun 2010 mencapai 74,9 ribu ton.

Namun data Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) jumlah impor daging jauh labih besar. Pada 2008 sebanyak  92.494  ton,  2009  naik menjadi 111.973 ton dan tahun 2010 mencapai 119.047 ton.

Jika ketergantungan bangsa  ini  terhadap  impor makin besar, maka ancaman krisis pangan  sudah  di  depan  mata. Padahal dengan makin menipisnya  pasokan  pangan  di  dunia, harganya  ikut  melonjak. Untuk mengimpor  pun akan makin sulit. Imbasnya harga pangan di dalam negeri juga ikut terangkat.

Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance),  Ahmad  Erani  Yustika mengatakan, indikator ancaman krisis pangan bukan hanya tergambar dari besarnya ketergantungan  suatu  negara  terhadap pasokan pangan dari luar negeri. Lebih dari itu, krisis pangan akan tampak dari daya beli rakyat yang tergerus  akibat  lonjakan  harga pangan.

Data  Bank  Dunia,  sejak krisis pangan melanda ekonomi dunia pada 2008, setidaknya 105 juta  penduduk  dunia  dipaksa masuk  dalam  kemiskinan  ekstrim.  Bahkan  sejak  Juni  2010, krisis  pangan  membuat  sekitar 44  juta  orang  miskin  makin melarat.

Berdasarkan data BPS penduduk miskin di Indonesia mencapai 17,4 juta kepala keluarga. Dengan  asumsi  setiap  satu  keluarga ada empat orang, maka jumlah penduduk miskin mencapai 69,6 juta jiwa. Padahal masyarakat  miskin  lah  yang  paling terkena dampak kenaikan harga pangan. Sebab, hampir 70 persen alokasi pendapatan untuk belanja pangan.

Apalagi menurut Erani, kenaikan harga pangan akan mendongkrak laju inflasi yang kemudian makin menggerogoti daya beli masyarakat. Sepanjang 2010, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 6,96 persen. Khusus bahan makanan  mengalami  kenaikan 15,4 persen dengan sumbangan terhadap  inflasi  mencapai  3,5 persen.

Kesalahan sistemik
Anomali di sektor pertanian menunjukkan adanya kesalahan sistemik atau kegagalan negara dalam  pengelolaan  kekayaan alam. “Ada  yang  salah  dengan kebijakan  pemerintah,  yakni meminggirkan sektor pertanian, sehingga  sektor  ini  menjadi terpuruk,” tambah Peneliti INDEF lainnya, Eni Sri Hartati.

Indikasi  peminggiran  sektor  pertanian  yakni  rendahnya anggaran pertanian. Pemerintah hanya menyediakan Rp 10 trilyun atau 0,9 persen dari total APBN 2010.  Indikasi  lainnya  adalah dukungan pembiayaan di sektor pertanian juga sangat kecil masih di bawah 6 persen.

Penyusutan lahan pertanian juga sangat cepat. Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 600 ribu ha lahan  pertanian  beralih  fungsi menjadi  jalan  tol,  rumah  dan kegiatan non pertanian lainnya. Sementara  kemampuan  pemerintah mencetak sawah baru tidak lebih dari 50 ribu ha.

Eni  juga  menyesalkan,  resep yang diberikan pemerintah untuk  mengatasi  krisis  pangan juga salah. Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah justru membuka  lebar  impor  pangan dengan membebaskan bea masuk.  “Kebijakan  impor  pangan Indonesia  sudah  terlalu  liberal,” ujar  Eni  dalam  jumpa  pers,  di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Itulah nasib negeri agraris yang  terseok-seok  memenuhi kebutuhan pangan.[] ijul'28