Referendum Sudan hanyalah legalitas untuk kemerdekaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pemungutan suara da-lam referendum ber-sejarah di Sudan Sela-tan berakhir Sabtu (15/1) waktu setem-pat, setelah sepekan digelar. Partisipasi rakyat memberikan suara sangat tinggi. Kepala Ko-misi Referendum Sudan Selatan mengatakan 83 persen pemilih terdaftar datang ke tempat pemi-lihan suara.

Meskipun hasil lengkap dari referendum baru diketahui paling cepat awal Februari, sudah hampir dipastikan Sudan Selatan akan memisahkan diri dari Su-dan. Referendum ini sebenarnya sebatas legalitas formal bagi berdirinya sebuah negara Sudan Selatan. Jauh sebelumnya, persiapan menuju Sudan Selatan merdeka sudah matang.

Ribuan teknisi Israel sudah berada di Sudan Selatan mem-persiapkan berdirinya negara baru ini. LSM liberal yang dibiayai oleh Barat sudah sejak lama menciptakan pra kondisi bagi terpisahnya Sudan Selatan. Bah-kan lagu kebangsaan Sudan Selatan pun sudah disiapkan.

Amerika Serikat sendiri mencalonkan tiga nama untuk menjabat duta besar di negara selatan yang akan berdiri. Pre-siden Obama menulis di koran New York Times (8/1): “Jika wila-yah selatan memilih kemerde-kaan, maka masyarakat internasi-onal, termasuk Amerika Serikat, memiliki kepentingan untuk menjamin agar dua negara yang bertetangga itu tetap stabil per-ekonomiannya, dikarenakan ke-terkaitan keduanya dalam hal nasib”.

Pemerintah Omar Bashir, yang sejak awal memang sangat lemah menghadapi makar ini, bahkan menyatakan siap mene-rima hasil apapun. Seorang peja-bat senior pemerintahan Partai Kongres Nasional pimpinan Presiden Omar al-Bashir mene-gaskan akan menerima hasil apapun meski itu berarti negara terluas di Afrika itu akan terbagi dua.

Tanpa rasa malu, Omar Ba-shir beberapa saat sebelum referendum malah menyatakan akan turut berpesta menyambut berdirinya negara Sudan Selatan. Saat berkunjung ke Juba, Bashir menyatakan: “Kita tidak akan mendirikan tenda berkabung, ki-ta hanya akan berpesta bersama Anda”.

Proyek Lanjutan
Berbeda dengan itu, Hizbut Tahrir Sudan yang sejak lama dengan keras menolak disinte-grasi Sudan Selatan, menegas-kan kesedihannya atas referen-dum ini. Dalam keterangan pers-nya Hizbut Tahrir Sudan menya-takan: “Sungguh pada hari ini kami mengumumkan kesedihan atas kesuksesan konspirasi ini. Kami menyeru warga Sudan khu-susnya dan umat Islam umumnya agar membebaskan diri berlin-dung kepada Allah SWT dari kejahatan ini dan agar mereka terus mengingat nama-nama dan karakter-karakter perencana dan pelaksana kejahatan menge-rikan ini sampai ketika mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Khilafah kaum Muslim yang akan kembali dalam waktu dekat atas izin Allah SWT.”

Dalam penjelasannya HT Sudan menegaskan pemisahan selatan Sudan merupakan bagi-an dari rencana lama yang diper-barui untuk memecah belah negeri-negeri kaum Muslim. Negeri kaum Muslim kemudian menjadi entitas-entitas kecil yang tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga mudah di-kontrol dan dirampok kekaya-annya. Sudan Selatan tidak akan menjadi yang terakhir jika ma-syarakat mengikuti rencana ini dan diam saja terhadap konspi-rasi tersebut.

Menurut HT Sudan, pihak yang menanggung dosa pemi-sahan Sudan dan yang memikul tanggung jawab berjalannya agenda Barat kafir ini adalah pemerintah yang menandata-ngani perjanjian Nivasha bera-cun dan mengimplementasikan-nya. Kekuatan-kekuatan politik yang menyambut perjanjian itu dan diam terhadapnya juga ber-tanggung jawab. Termasuk ke-kuatan militer dan polisi keaman-an yang dengan kemampuannya bisa menghapus rencana terse-but tetapi mereka tidak melaku-kannya.

Bukan Persoalan Kemerdekaan
Senantiasa terdapat penye-satan politik di balik politik luar negeri negara-negara kolonial. Poros negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, seringkali menutup maksud me-reka sesungguhnya dengan me-ngedapankan tujuan-tujuan yang luhur seperti kemerdekaan, kebebasan dari penindasan, penegakan demokrasi dan HAM.

Kalau poros imperialis benar-benar bermaksud mem-berikan kemerdekaan, kenapa dukungan kemerdekaan terha-dap penjajahan tidak diberikan kepada Palestina yang dijajah Israel, Khasmir yang diduduki India. Atau kenapa Amerika Serikat dan poros imperialisnya justru melakukan penjajahan di Irak dan Afghanistan?

Demikian juga kalau poros Imperialis benar-benar ingin menghilangkan penindasan dari rezim-rezim represif, kenapa Barat malah mendukung rezim otoriter, represif dan brutal seperti Husni Mubarak (Mesir), Karimov (Uzbekistan), rezim Zionis Yahudi, yang berbagai pihak termasuk lembaga-lem-baga HAM telah dinyatakan banyak melakukan pelanggaran HAM ?

Jika memisahkan diri ada-lah begitu bersejarah bagi Sudan lalu mengapa Lincoln menen-tang perang saudara dengan mengorbankan begitu banyak nyawa dan harta untuk memper-tahankan Amerika Serikat? Me-ngapa Inggris tidak akan meng-izinkan Skotlandia, Wales atau Irlandia Utara untuk berpisah? Mengapa Spanyol tidak mem-berikan jalan bagi wilayah Bas-que, atau Kanada bagi Quebec untuk memisahkan diri, kenapa pula India tetap ngotot memper-tahankan Kashmir?

Harian The Guardian meng-ungkap, persoalan minyaklah yang menyebabkan AS dan Ing-gris sangat keras terhadap Su-dan. Negara-negara Barat me-ngetahui kekayaan minyak yang ada di bagian barat dan selatan Sudan. Di wilayah barat Sudan ditemukan uranium selain gas dan emas. Mantan Dubes AS untuk Afrika, Walter Kansteiner dengan tegas mengatakan mi-nyak Afrika Barat telah menjadi kepentingan strategis nasional Amerika. (www.engdahl.oilgeo politics.net).

Motif minyak ini pernah diungkap Muhammad Najib El-Khoir yang saat itu menjabat deputi Menteri Luar Negeri Sudan, “Memang, AS-lah yang menemukan sumber minyak itu dulunya. Namun, kami kemudian mengarahkan kerja sama di bi-dang perminyakan dan pertam-bangan kepada negara-negara Asia antara lain Cina dan Malay-sia. Karena itu, wajar saja kalau AS kemudian berang kepada kami.” (Kompas, 5/8/04).

Karena itu motif demokrasi dan HAM adalah omong kosong. Bagi poros imperialis seperti Amerika yang terpenting adalah sumber-sumber ekonomi. Seper-ti yang dinyatakan IM Rosenthal dalam Herald Tribune pada 27/8/1990: “Siapapun orang Amerika yang peduli terhadap tanda-tanda politik, mengetahui bahwa AS tidak berperang mela-wan Irak demi demokrasi, karena demokrasi tidak ada di dunia Arab. AS juga tidak berperang demi keluarga kerajaan di Ku-wait. AS pergi berperang untuk menghentikan Irak atas kontrol terhadap satu sumber, yang merupakan darah bagi industri, dan yang menentukan hidup matinya perekonomian.” Kebijak-an ini bukan hanya khusus bagi Teluk, tetapi bagi seluruh negeri-negeri Muslim termasuk Sudan yang merupakan salah satu sumur minyak terbesar di Afrika.[] abu al fatih