Syamsul Balda,
Mantan Wakil Presiden Partai Keadilan/anggota DPR 1999-2004

Mereka Beragamakan Uang

DPR menjadi calo proyek itu begini. Misalkan departemen kementrian A ada proyek, kemudian ada pengusaha yang ingin memenangi tender, nah dewan bisa jadi calo menghubungkan kepada pejabat kementrian tertentu. Dan tentu gak ada yang free.  Ada broker fee, fee untuk calo-calo itu.

Karena yang menghubungkan anggota dewan yang sangat terhormat, tentu gak enak dong untuk menolak (memenangkan tender). “Nah gimana caranya nih, tolong teman saya dimenangkan tendernya, diaturlah.” Begitu. Nah itu yang Anda sekarang bisa lihat di media-media yang ditangkap oleh KPK, calo-calo itu. Jadi itu modus percaloan dalam proyek-proyek.

Sedangkan yang terkait dengan kunjungan kerja, mereka itu tidak kunjungan kerja tetapi itu hanya formalitas. Di tempat tujuan, dia panggil kanwil-kanwil disuruh setor. Padahal mereka sudah dikasih biaya resmi dari dewan. Transpor segala macam, tapi sampai di sana nanti, Anda bisa cek ke kanwil-kanwilnya kalau mereka gak takut bicara. Mereka itu disuruh setor kunjungan kerja itu kalau lagi reses.

Atau kalau lagi studi banding keluar negeri. Sebagian besar anggota dewan itu tidak mengerti apa yang diomongin karena mereka tidak bisa bahasa Inggris. Hampir 95 persen tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bengong nunggu penerjemahnya, habis itu nunggu selesai rapat dan shopping. Yang pusing dubes-dubesnya. Dubes disuruh memfasilitasi mereka. Apalagi kalau sudah membawa keluarga segala macam.

Dubes gak berani protes, khawatir nanti dia direkomendasi diganti. Kan yang mem-fit and proper anggota dewan. Mereka bisa menekan presiden untuk mengganti dubes yang tidak mereka suka. Saya bilang mereka itu adalah oknum-oknum pengkhianat rakyat.

Belum lagi kalau kenaikan tarif-tarif. Kan nanti ada kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif segala macam itu gak ada yang gratis persetujuannya.  Semua ada fee-nya. Termasuk PLN. Semua, kalau mau dapat persetujuan dari DPR ada harganya.

DPR itu seperti minum  air laut. Gak pernah puas, tambah haus terus. Manusia begitu kalau dengan uang gak pernah puas. Yang bisa membentengi cuma akidah, ideologi dan akhlak. Kalau sudah itunya rusak, rusak semua. Mayoritas sudah rusak. Jadi di DPR itu gak pandang orang awam, gak pandang ustadz, gak pandang kyai sama sekarang. Gak pandang fraksi, gak pandang partai, semua sama. Karena uang itu gak ada agamanya.  Yang ada mereka beragamakan uang. Menuhankan duit.  Sama, ustadz juga kan doyan duit. Kata rocker kan bukan hanya rocker yang manusia, ustadz juga manusia.

Ichsanuddin Noorsy,
Pengamat Kebijakan Publik

Sistem Kapitalisme Lahirkan Orang Rakus

Sesungguhnya ketika berbicara tentang anggota DPR yang mencari uang dengan berbagai modusnya dia berlatar belakang karena paham-paham neoliberal. Bayangkan kalau satu calon anggota DPR, caleg itu harus berinvestasi untuk menjadi anggota dewan bergerak antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar-Rp 10 milyar.

Anda bayangkan bahwa mereka harus mengembalikan investasi yang mereka punya. Bahkan ada yang berinvestasi Rp 5 milyar tetapi tetap toh tidak jadi, begitu. Dari sana mereka berpikir bukan sekadar mencari uang, mereka berpikir mengembalikan investasinya. Kenapa? Karena paham politiknya, suara mereka harus beli. Suara bukan didasarkan pada kepercayaan, tetapi suara tergantung pada kemampuan membeli.

Nah itu masalah besar, karena itu mereka mencari uang dengan berbagai macam cara. Mari kita bicarakan modusnya. Modusnya ya satu, menjadi calo proyek, menjadi penentu alokasi-alokasi anggaran, lalu kemudian menjadi pihak yang bisa menghubungkan satu sisi dengan sisi lain, dalam bahasa yang sederhana dia broker statusnya menjadi perantara.

Nah begitu juga dalam konteks alokasi anggaran. Nah modus-modus seperti ini bukan hal baru. Apalagi sekadar jalan-jalan dengan modus tertentu. Itu juga hal-hal biasa aja. Masalahnya menjadi, apakah ini akan berhenti dengan kita kritik dengan mencari uang seperti itu atau kemudian kita punya alternatif lain untuk mengatasinya. Sepanjang paham politiknya adalah paham politik neoliberal, kita tidak punya alternatif lain.

Berganti anggota DPR akan sama saja, karena paham politiknya sudah paham politik neoliberal dimana mereka harus mengeluarkan modal untuk mendapatkan suara. Lalu mereka menganggap modal yang mereka keluarkan harus mereka kembalikan termasuk keuntungannya. Karena itu mereka akan mencari uang. Padahal gaji yang mereka terima sekitar Rp. 62 jutaan perbulannya bahkan lebih, begitu. Saya tidak tahu persis berapa. Tapi yang saya tahu Rp. 62 juta.

Nah, kalau begitu problem besarnya bukan sekadar mereka rakus tetapi pada posisinya mereka adalah bagian dari sebuah sistem yang rakus. Karena itu mereka menjadi rakus, begitu melihatnya. Nah karena itu yang harus kita bongkar bukan anggota DPR-nya, tetapi bagaimana sistem yang rakus ini. Nah itulah gambaran kapitalisme-materialisme selalu berkeinganan pada kerakusan itu. Selalu berkeingan memenuhi kerakusanannya, keserakahannya.

Dengan begitu sesungguhnya, apakah itu anggota dewan atau eksekutif di pemerintahan pada hakikatnya mereka sama-sama mencari cara untuk menjawab semangat memenuhi kerakusan dan tidak akan pernah puas melakukan itu. Situasi kaya gini akan berjalan terus sepanjang kita kehilangan contoh teladan yang baik. Kita tidak punya sistem membangun alternatif dan kita selalu berpedoman pada kapitalisme materialisme adalah hal yang sangat membanggakan.

Jadi jangan lagi melihat lagi pada persoalan anggota dewan yang serakah. Tetapi bagaimana kita mengatasi sistem yang serakah yang basisnya adalah kapitalisme materialisme itu sendiri. Sesungguhnya mereka rapuh dan tidak akan pernah sampai pada titik kepuasan itu.[]