Perubahan butuh kesatuan perasaan dan pemikiran yang didasari oleh motivasi spiritual.

Sejak  tumbangnya  rezim Zine El Abidin ben Ali di Tunisia, pergolakan  politik  yang  hangat  kemudian  menjalar  ke  negeri-negeri  Islam lainnya seperti Yordania, Yaman, dan Mesir. Setelah rezim Tunisia tumbang, sekarang giliran Husni Mubarak yang sudah 30 tahun berkuasa terguling.

Ada  pelajaran-pelajaran penting yang dapat ditarik dari enomena ini. Pelajaran ini sebagiannya  merupakan  fenomena positif, yakni sesuatu yang baik
dan  menjadi  harapan.  Namun sebagiannya negatif, yakni menunjukkan  kelemahan  dan  penyimpangan  dari  norma  Islam ideal.

Pelajaran pertama, pergolakan  politik  ini  menunjukkan adanya jurang yang dalam yang memisahkan penguasa dengan rakyatnya. Para penguasa ibaratnya ada di satu lembah, sedang rakyat  ada  di  lembah  lainnya. Mereka  saling  membenci  dan saling mengutuk.

Ini  membenarkan  sabda Nabi SAW, "Seburuk-buruk imam kalian adalah orang yang kalian benci dan kamu pun membenci mereka, mereka mengutuk kalian  dan  kalianpun  mengutuk mereka..." (HR Muslim).

Keterpisahan  penguasa dan rakyat ini diakibatkan oleh dua  faktor  utama.  Faktor  pertama, penguasa yang ada bukanlah pemelihara urusan rakyatnya
sendiri,  melainkan  antek-antek kafir penjajah, khususnya Amerika  Serikat.  Dengan  kata  lain, para  penguasa  itu  hanyalah kaum pengkhianat. Husni Mubarak, misalnya, secara jelas menjadikan dirinya sebagai agen AS dan Israel. Karena itulah, pihak yang  paling  khawatir  terhadap perubahan politik di Mesir adalah  Israel,  karena  khawatir jangan-jangan Mesir tak bisa lagi diharapkan  menjaga  eksistensi dan stabilitas Israel.

Karena  penguasa  pengkhianat inilah, umumnya negeri-negeri  Timur  Tengah  ditandai dengan  fenomena  menyedihkan: ada segelintir elite penguasa yang kaya raya, namun di sisi lain mayoritas  rakyatnya  bergelimang  dalam  kemiskinan  dan pengangguran.  Ketika  Zine  El Abidin ben Ali di Tunisia melarikan diri ke Arab Saudi, istrinya membawa 1500 kilogram emas batangan, harta rakyat yang telah dirampoknya.

Faktor kedua, sistem kehidupan  yang  dipaksakan  penguasa adalah sistem yang tidak Islami, ada yang berbentuk republik (sekuler) dan sebagiannya
berbentuk  monarki. Yang  lebih menyedihkan, tak hanya sistemnya yang tak Islami, praktiknya pun  penuh  dengan  tindakan represif yang biadab dan kejam. Di Tunisia, misalkan, setiap Muslim yang mau shalat berjamaah di masjid harus mendapat surat izin  dari  pihak  keamanan.  Di Mesir sudah terkenal ungkapan bahwa  dinding-dinding  pun mempunyai telinga yang dapat mendengarkan bisik-bisik suara rakyat Mesir.

Di  masa  depan,  agar  penguasa dan rakyat menjadi satu kesatuan  yang  manunggal, wajiblah ia penguasa yang ikhlas, bukan pengkhianat, yang betul-betul menjadi pemelihara urusan  rakyatnya  yang  terpercaya. Selain itu penguasa itu hendaknya hanya menerapkan ideologi Islam semata,  bukan ideologi penjajah.

Pelajaran  kedua,  pergolakan  politik  ini  menunjukkan kawasan  negeri-negeri  Islam adalah  satu  kesatuan.  Mereka mempunyai perasaan yang satu.
Ketika satu negeri bergolak, negeri lain pun ikut bergolak. Mereka ibarat satu tubuh, ketika satu anggota tubuh sakit, rasa sakitnya menjalar dan dirasakan pula oleh bagian-bagian tubuh lainnya. Ini menggambarkan kondisi ideal umat Islam seperti sabda Nabi  SAW,  "Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam hal saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan saling berempati di antara mereka, adalah bagaikan
satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya tak bisa tidur dan merasa demam." (HR Muslim).

Ketika umat Islam di Tunisia berani  melawan  kediktatoran penguasanya, maka keberanian ini pun menular ke Mesir. Jelas ini suatu  fenomena  positif  yang merupakan harapan dan pertanda  baik bagi  perjuangan  umat Islam.

Ke depan, kesatuan perasaan ini harus disempurnakan lagi, tidak  hanya  benci terhadap penguasa yang zalim tapi juga sistem thaghut yang diberlakukan saat ini serta ditambah lagi dengan  kesatuan  pemikiran  Islam. Jadi tak hanya perasaannya saja yang satu, namun juga ada kesatuan  dalam  hal  konsep kehidupan yang ideal.

Pelajaran  ketiga,  namun sayang,  pergolakan  politik  ini juga  menunjukkan  sisi  negatifnya, yaitu umat bergerak lebih karena  faktor  materi,  seperti
pengangguran dan kemiskinan, bukan karena motivasi spiritual, yakni  karena  dorongan  akidah Islam.  Di  Mesir  faktor  ketidakpuasan masyarakat karena pengangguran dan kemiskinan tampak jelas menjadi pemicu aksi-aksi di Alun-alun Tahrir.

Seharusnya, motivasi yang menggerakkan umat Islam adalah akidah Islam. Mereka seharusnya bangkit bergerak karena akidah  Islam  dihinakan  atau
dilecehkan.  Mereka  seharusnya bangkit bergerak karena hukum-hukum  Alah  ditelantarkan  dan diganti dengan hukum thaghut yang kufur. Mereka seharusnya bangkit bergerak karena tempat-tempat suci umat Islam terancam rusak  atau  musnah  oleh  ulah kaum  kafir.  Mereka  seharusnya bangkit bergerak karena Khilafah sebagai ajaran Nabi SAW dihancurkan oleh antek penjajah dan digantikan  oleh  sistem  demokrasi yang kufur dan seterusnya.

Jadi,  seharusnya  umat  Islam  bangkit  untuk  bergerak semata-mata  karena  Allah,  bukan karena faktor-faktor lainnya. Seharusnya umat Islam bergerak menumbangkan  rezim  dan mengganti sistem pemerintahan yang ada karena Allah semata. Kaum Muslim menegakkan Khilafah  karena  diperintahkan  demikian oleh Allah, bukan karena fakir miskin.

Pelajaran keempat, pergolakan  politik  ini,  khususnya  di Mesir,  menunjukkan  fenomena negatif lainnya, bahwa umat tak punya kesatuan visi perubahan. Tak ada satu kesatuan misi politik masa depan karena masing-masing  mempunyai  visi  sendiri-sendiri  sesuai  agenda  masing-masing. Seperti diketahui revolusi rakyat (people power) di Mesir terdiri dari berbagai elemen, ada kaum  aktivis  Islam  seperti  Ikhwanul  Muslimin,  aktivis  HAM, aktivis  partai  sekuler  (seperti partai Wafd), kaum buruh, dan sebagainya.  Mungkin  mereka sepakat  pada  satu  hal,  yakni tumbangnya Husni Mubarak, namun  jelas  mereka  tak  mempunyai  visi  bersama  mengenai sistem pemerintahan ideal yang diharapkan.

Maka dari itu, fenomena ini merupakan  pembelajaran  bahwa  ke  depan  suatu  gerakan massa seharusnya dikendalikan oleh satu visi yang sama, yang
dikendalikan oleh satu kelompok yang paling besar dan dominan. Dengan cara demikian, jika terjadi  perubahan,  perubahan  itu akan terjadi tak hanya pada level rezim  (individu  penguasanya), namun  juga  perubahan  dalam level sistem pemerintahannya.

Meski  demikian  perlu  diingat bahwa revolusi rakyat (tsaurah  sya'biyah)  tetaplah  bukan metode  yang  ditetapkan  Islam dalam penegakan kembali Khilafah.  Sebab  metode  satu-satunya  untuk  menegakkan Khilafah hanyalah thalabun nushrah,  yakni  mencari  dukungan dari  kaum  yang  kuat  dan  berpengaruh (semisal pemimpin militer)  agar  mereka  mengambil alih kekuasaan dan selanjutnya menyerahkan kekuasaan itu kepada umat untuk menegakkan Khilafah. Revolusi rakyat bukan metode, melainkan hanya suatu momentum yang dapat dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan kepada keberhasilan thalabun nushrah.

Pelajaran kelima, pelajaran terakhir, kaum Muslim tak boleh terlalu  gembira  dan  berharap dari fenomena pergolakan politik  ini.  Mungkin  banyak  yang
berharap pertolongan Allah sudah  dekat  dan  Khilafah  akan segera tegak.

Berharap tentu boleh saja. Namun umat harus sadar, kaum kafir penjajah khususnya AS tentu  tak  akan  tinggal  diam  menyaksikan perubahan ini. Kaum kafir  penjajah  tentu  juga  terus berusaha  mengendalikan  dan mengontrol jalannya perubahan politik ini agar tetap sesuai dengan  kepentingan  mereka.[] shiddiq al jawie