| [60] Presiden Turki Minta Hamas Akui Israel! |
 |
 |
 |
| Wednesday, 23 November 2011 17:39 |
|
Pasca berbagai laporan mengenai “operasi dilomatik dan militer” Amerika Serikat pekan lalu di Turki, Abdullah Gul, Presiden Turki mendadak mengusulkan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) untuk mengakui eksistensi Israel. Kantor berita Fars (22/5) melaporkan, hal itu dikemukakan Gul dalam wawancaranya dengan koran Wallstreet Journal. Gul juga menyatakan dukungan negaranya terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan kebijakannya. Menurutnya, usulan Obama soal pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 merupakan sebuah langkah penting. Kamis (19/5), Gul menggelar pertemuan mendadak dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Ankara, dan menyatakan bahwa ia menerima pesan penting dari Obama. Dalam beberapa hari terakhir, Washington gencar menggalang dukungan Turki terhadap kebijakan diplomatik dan militer Amerika Serikat. Senin pekan lalu, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Jenderal James Catwright, berkunjung ke Ankara dan berunding dengan sejawatnya asal Turki. Di tingkat diplomatik, Obama menginstruksikan duta besarnya, Francis J Ricciardone, untuk mengadakan pertemuan segera dengan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan. Solusi Berbahaya Sikap Turki yang mendorong Hamas mengakui keberadaan Israel, tidak bisa dilepaskan dari posisi Turki yang menjadi kaki tangan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Tampak dari sikap Turki yang mendorong pembentukan dua negara yang berdampingan (two states solution) dan kembali pada perbatasan 1967. Solusi ini pada prinsipnya hanya menjalankan kepentingan Amerika Serikat. Sebab two state solution berarti mengakui keberadaan negara penjajah Israel. Demikian juga kembali kepada perbatasan Palestina 1967, berarti mengakui keberadaan negara Israel yang berdiri tahun 1947. Usulan ini berarti merupakan pengakuan terhadap legalitas negara penjajah. Apalagi negara merdeka yang dimaksud oleh AS adalah negara Palestina yang sekuler dan tidak mengancam keamanan Israel. Karena itu negara itu tidak akan dibiarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat, persenjataan yang canggih. Padahal sudah sangat jelas, solusi perdamaian yang tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, solusi perdamaian yang ditawarkan negara-negara Barat mensyaratkan pengakuan terhadap negara Zionis Yahudi itu yang justru menjadi pangkal persoalan. Apalagi perdamaian digagas oleh negara-negara yang sejak awal sudah berpihak. Amerika Serikat sudah menyatakan jaminan terhadap keamanan negara Yahudi itu adalah harga mati buat AS. Negara itu dengan terang-terang menyatakan hubungan AS-Israel tidak bisa tergoyahkan. Lantas bagaimana akan diperoleh hasil perundingan yang obyektif? Pengiriman pasukan perang dengan bersandar pada PBB, jelas tidak mungkin. Jangankan mengirim pasukan, resolusi yang sekadar mengecam negara Zionis itu sudah diveto oleh Amerika Serikat. Karena tidak mengirim pasukan dengan alasan tergantung pada PBB adalah alasan yang dicari-cari untuk menutupi ketidakmauan penguasa negeri Islam membebaskan Palestina. Walhasil satu-satunya membebaskan Palestina adalah dengan jihad fi sabilillah menggerakkan tentara-tentara dari negeri Islam di seluruh penjuru dunia. Untuk bisa memobilisasi tentara-tentara negeri Islam, keberadaan Khilafah adalah suatu yang mutlak. (Farid W, dari berbagai sumber)
Dosa-Dosa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)
Bagi sebagian kalangan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), kerap dijadikan model politik Islam modern yang berhasil memadukan antara demokrasi dan Islam. Amerika Serikat juga sering mengampanyekan Pemerintahan Turki sebagai model pemerintahan Islam modern yang ideal. Namun kenyataannya, Partai Keadilan dan Pembangunan ini melakukan banyak penyesatan politik yang berbahaya dan menyimpang dari syariah Islam, beberapa diantara dosa-dosa Partai AKP yang berkuasa saat ini di Turki: 1. Menangkap dan memenjarakan aktifitis Islam yang memperjuangan syariah dan Khilafah2. Bekerja sama dengan negara imperialis Amerika Serikat yang mengokohkan hegomoni AS terhadap Turki. Pemerintahan Erdogan berada dalam hegemoni AS tampak dalam Shared Vision Document yang ditandatangani antara pemerintah Turki dan Amerika oleh Abdullah Gul dan Condoleezza Rice pada tanggal 5 Juli 2006. Dokumen ini membuktikan bahwa global manuver Turki tidaklah Islam atau independen, tetapi untuk melayani kepentingan Amerika Serikat. Pertemuan itu menegaskan: “Dokumen dengan visi strategis menegaskan konsensus Turki-Amerika dalam menerjemahkan visi bersama melalui upaya bersama melalui kerja sama yang efektif dan dialog terstruktur.” 3. Mempromosikan diri sebagai partai sekuler yang menentang syariah Islam. Erdogan mendukung demontrasi yang membawa spanduk berbunyi: “No to a military coup, no to Sharia (Islamic) Law”. (Reuters, 15/5/2007). Erdogan juga menegaskan, AKP bukan partai agama, melainkan partai yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki. “Tidak ada peran agama dalam partai politik dan juga tidak ada partai agama dalam politik,” tegas Erdogan. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat di Johns Hopkins University, Erdogan mengumumkan bahwa pintu partainya terbuka untuk menyambut keinginan siapapun, namun Partai Keadilan dan Pembangunan Turki bukanlah partai Islam.”Partai kami tidak pernah menjadi partai Islam, sebab tidak mungkin melakukan hal yang kurang memberikan rasa hormat terhadap agama kami seperti ini. Partai ini juga tidak mungkin berupa partai agama,” ujarnya. Dia menambahkan: “Partai kami adalah sebuah partai konservatif dan demokratis. Bahkan kami bertekad untuk terus mempertahankan identitas ini.” Erdogan menolak mentah-mentah sebutan Utsmaniyin baru atas politik luar negeri Turki. Dia mengatakan bahwa “tidak dapat diterima pendekatan semacam itu.”(al-aqsa.org, 15/12/2009) 4. Berpegang teguh mempertahankan sekulerisme di Turki. Saat berbicara dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (17/4/2007), Erdogan menyatakan sikapnya mempertahankan sekulerisme Turki. “Demokrasi, sekulerisme, dan kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang adalah prinsip utama dalam sebuah negara republik. Jika ada salah satunya yang hilang, maka pilar bangunan negara akan runtuh. Tidak ada kelompok manapun yang meresahkan pilar-pilar itu. Dengan keinginan masyarakat, maka pilar-pilar itu akan hidup selamanya. ” 5. Bekerja sama dengan IMF dan memperjuangkan agar Turki masuk ke dalam Masyakat Eropa. Meskipun telah jelas IMF telah menjadi alat politik negara-negara Barat untuk mengokohkan penjajahan ekonomi di dunia Islam. Sementara bergabung dalam Masyarakat Eropa, berarti Turki harus memiliki komitmen memerangi Islam dan umat Islam yang menjadi komitmen bersama Masyarakat Eropa atas nama perang melawan terorisme.[] |
Sikap Turki yang tidak bisa dilepaskan dari posisi Turki yang menjadi kaki tangan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.Search
Sebarkan artikel ini:
