Namun penanganan terhadap perusuh terkesan tak serius. Fasilitas publik jadi korban.

Lagi-lagi amuk massa terjadi. Kali ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Gara-gara tak lolos menjadi calon bupati/wakil bupati, massa pendukung cabup/cawabup marah.

Kerusuhan berlangsung ketika ratusan massa Arkam (Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto) yang diangkut sebanyak empat unit truk mengamuk di kantor DPRD dan kantor Pemkab pada Jumat (21/5). Mereka melempari halaman gedung kendaraan dan gedung dengan bom molotov.

Kerusuhan itu mengakibatkan 10 mobil dinas terbakar dan 15 mobil dinas lainnya rusak berat. Selain itu, terdapat delapan mobil pribadi, dua di antaranya turut terbakar. Kerugian ditaksir mencapai mencapai hampir Rp 2 milyar. Sebanyak 13 orang jadi tersangka.

Massa yang anarkis itu menuding KPUD telah berlaku tak adil. Banyak kecurangan yang dilakukan komisi dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Mereka pun menuduh pemilihan bupati sarat dengan rekayasa.

Pilbup Mojokerto yang digelar 7 Juni 2010 mendatang diikuti tiga pasangan, yakni pasangan Mustofa Kamal Pasha–Hj Choirun Nisa (Manis) yang diusung PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan Partai Patriot. Lalu, pasangan incumbent H Suwandi–H Wahyudi Iswanto (Wasis) yang diusung PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Juga pasangan independen, Khoiil Badik – Yasid Qohhar (Koko). Pasangan KH Dimyati Rasyid-M Karel  tak lolos dari seleksi kesehatan.

Dimyati menyangkal tudingan bahwa ia terlibat dalam kerusuhan itu. Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini malah berbalik menyiapkan gugatan pencemaran nama baik karena dituduh menggerakkan massa yang anarkis. Ia juga melayangkan gugatan ke KPUD Mojokerto dan RS Dr Soetomo atas kegagalannya masuk bursa calon dengan alasan medik.

Bukan Pertama

Amuk massa dalam Pilkada ini bukan yang pertama. Sebelumnya berapakali terjadi kerusuhan Pilkada di Sibolga, Sumatera Utara; Maluku Utara; Ternate; Sulawesi Selatan; Tuban, Jawa Timur dan lainnya.

Pilkada memang rawan konflik. Menurut data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, selama 2005-2008 dari 486 pilkada yang digelar pada 2005-2008, hampir separuhnya bermasalah.

Dari jumlah itu, 22 di antaranya merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 14 di antaranya bermasalah dan kasusnya masuk ke Mahkamah Agung (MA), kini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, dari 364 pilkada bupati-wakil bupati, sebanyak 163-nya diajukan ke pengadilan lantaran ada sengketa. Sedang dari 90 pilkada walikota-wakil walikota, sebanyak 33 dibawa ke pengadilan. Sebagian besar konflik pilkada dipicu persoalan penghitungan suara dan masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sebagian yang lain lantaran ada dugaan ketidaknetralan KPUD.

Konflik ini pun bisa juga dipicu oleh masalah finansial. Pilkada adalah perhelatan yang memakan banyak modal. Dana yang dibutuhkan para calon jauh melebihi apa yang akan didapatkan ketika calon menduduki posisi yang diincar. Ini yang disebut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai tidak rasional.

Di balik layar, para cukong yang telah membiayai jagoannya tentu akan marah bila jagonya kalah atau tak lolos. Ini berarti janji-janji yang telah diikat tak akan terwujud. Kenyataan ini bisa membuat mereka buta mata dan mengambil langkah-langkah anarkis.

Anehnya, aparat keamanan terlihat tak terlalu serius menangani para perusak fasilitas milik publik ini. Ada kesan pembiaran sehingga kerugian begitu besar. Bandingkan dengan teroris, belum terbukti apa-apa sudah ditembak mati. Perusuh yang melempar molotov bisa bergerak leluasa di depan mata polisi. Aneh kan? HA dari berbagai sumber.