Pemda Jabar mengalokasikan dana sekitar Rp 2 milyar untuk mencetak dan mengirimkan kartu lebaran bergambar Gubernur Ahmad Heryawan. Curi start kampanye?

Budaya narsis rupanya tidak hanya men-jangkiti kaum muda dengan situs jejaring sosialnya seperti facebook, twitter, dan sejenisnya. Kalangan pejabat dan birokrat seringkali memanfaatkan media komunikasi baik visual maupun cetak untuk menaikkan citra/me-narsiskan diri di hadapan publik atau pemilihnya, kampanye.

Inilah yang dilakukan orang nomor satu di Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Gubernur Jabar yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengalokasikan dana APBD, senilai Rp 1,5 Rp - 1,7 milyar untuk pengadaan kartu lebaran sekaligus prangko pribadi/prisma (Prangko Identi-tas Milik Anda) bergambar Ah-mad Heryawan.

Penggunaan prangko prisma ini pernah dimanfaatkan pada Pemilu dan Pilpres 2004, beberapa contoh prangko prisma bergambar tokoh politik dan partai politik yang pernah dicetak dan diedarkan PT Pos Indonesia, yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hidayat Nur Wahid, Soetrisno Bachir, Wiranto, Prabowo, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan.

Berkaitan dengan pengiriman kartu lebaran, Ketua Ko-misi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, berpen-dapat, biasanya pengiriman kar-tu lebaran adalah mengatas-namakan pribadi. "Nanti kami akan pelajari APBD-nya. Apakah ini unsurnya pribadi atau urusan kantor. Kalau itu urusan pribadi, maka itu tidak boleh pakai uang APBD," katanya di kantor KPK, Jakarta, Jumat (27/8).

Ketika dihubungi Media Umat, Koordinator Advokasi dan Investigasi LSM Fitra Uchok Sky Kaddafi, mengatakan, secara formal kebijakan ini memang dilegalkan, tetapi ketika berbi-cara keadilan anggaran ini tidak legal. Karena idealnya dana APBD itu diprioritaskan untuk kepen-tingan umum bukan pribadi. “APBD itu ada, dibentuk, untuk masyarakat kecil,” ujarnya.

Pembahasan anggaran an-tara eksekutif dan DPRD meng-utamakan masyarakat miskin da-hulu. Uchok melanjutkan, angka masyarakat miskin di Jawa Barat mencapai 5 juta orang. Pada faktanya, proses penganggaran mengutamakan  kebutuhan pri-badi. “Disitulah letak ketidak-adilannya itu,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang di-lakukan Ahmad Heryawan sa-ngat menciderai rakyat, sangat narsis sekali, kayak SBY. Kuat dugaan kalau praktik seperti ini tampaknya untuk persiapan pen-calonan kembali atau kampanye terselubung. Padahal, menurut Uchok, kalau dia mau dipilih kembali tidak perlu narsis tapi langsung solusinya, memecah-kan problem kemiskinan di Jawa Barat. Adanya anggaran ini harus di audit oleh lembaga negara seperti KPK dan BPK.
Uchok mengatakan, apa yang dilakukan oleh politisi senior PKS ini di luar dugaan. Karena, selama ini PKS dikenal orang sebagai partai yang bersih dan menjauhi praktik korupsi. “Kita nggak menyangka Mas Herry ini kan dari PKS, PKS ini kan kita tahu sedehana, anti korupsi sangat pro rakyat, ternyata se-telah berkuasa sama aja. Serakah dan boros,” katanya.

Kartu lebaran itu sendiri akan dicetak sebanyak 450 ribu lembar. Penyebaran kartu lebar-an ini dimaksudkan, yakni sebagai ajang silaturahmi, sekaligus menyapa warganya di pelosok Jawa Barat yang belum disentuh teknologi, baik SMS Hp maupun email via internet.

Tempointeraktif.com, menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hampir Rp 2 miliar untuk men-cetak dan mengirim kartu Le-baran. Alokasi dana itu terdiri atas biaya cetak Rp 700 juta dan prangko senilai Rp 1,012 milyar. Dengan demikian, total biayanya Rp 1,7 miliar. Seakan tidak mau kalah, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga sudah beren-cana membuat kartu lebaran dan perangko serupa, dengan catatan tidak berdampingan de-ngan Gubernur.

Memang tahun-tahun se-belumnya, anggaran seperti ini juga pernah buat. Tapi kali ini, menggunakan alokasi dana APBD yang lebih besar.[] emil dari berbagai sumber