Di balik rencana pembangunan PLTN, ada niat menguasai sumber thorium yang besar di wilayah itu.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kepulauan Bangka Belitung  dipertanyakan sejumlah pihak sebab sarat dengan  kepentingan  kapitalis asing yang berkaloborasi dengan kapitalis lokal.

Hal  itu  terungkap  dalam Fokus  Group  Discusion  (FGD) tentang PLTN yang diselenggarakan oleh PWNU Babel bersama HTI  Babel  di  Bangka,  Sabtu
(26/03). Sebagai narasumber KH R Agus Erwin, Ketua PWNU Babel dan  Ustadz  Sofyan  Rudianto, Ketua DPD I HTI Babel.

Diskusi  tersebut  dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Gubernur  Babel  Hudarni  Rani, Khatib  Sur'iyah  PWNU  Babel Abdul  Latif  Somat,  akademisi,
tokoh  pemuda,  LSM  dan  OKP. Mereka membahas polemik yang terjadi terkait PLTN.

Seperti diketahui, rencana pembangunan  PLTN  di  Bangka Belitung  mendapat  penolakan dari sebagain besar masyarakat karena dinilai sarat kepentingan asing dan tidak ada jaminan akan aman. Apalagi pasca meledaknya reaktor  PLTN  di  Fukushima  Jepang.

Agus mengatakan dari aspek hukum, teknis, sosial politik dan komersil, PLTN tidak logis dibangun. Ia menampik bahwa nuklir adalah sumber energi yang
murah. "Dari sisi ekonomi, standar produksi dari PLTN 150 sen US $. Sementara standar beli PLN di mana PLN sebagai power provider hanya 5-6 sen US $," katanya.

Di samping itu secara legal, jika berbicara energi, teknis pendirian  PLTN  semestinya  bukan kewenangan Batan. “Yang memiliki kewenangan sebagai provider itu PLN. Memang PLN boleh membeli dari independent power producent,  yakni  pihak  swasta,” katanya.

Agus merasa dalih sejumlah pihak akan ada transfer ilmu mengenai  nuklir  sangat  tidak mungkin terjadi. Malah yang ada akan terjadi ketergantungan pada pihak asing yang menjadi penguasa teknologi nuklir.

Sementara  itu  Sumantri dari  IPNU  Babel  menuturkan, fakta yang diketahui masyarakat adalah dampak dari PLTN yakni radiasi. Sebagian masyarakat
yang ia temui menolak pembangunan PLTN. "Masyarakat tidak mau menjadi korban, siapa yang akan bertanggung jawab," tuturnya.

Sedangkan Sofyan Rudianto menjelaskan, Indonesia wajib mempelajari  teknologi  nuklir karena ini sangat penting. Hanya saja untuk saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung harus benar-benar dipertimbangkan. Pasalnya belum ada jaminan atau garansi  dari  pemerintah  kalau PLTN  lebih  besar  manfaatnya daripada mudharatnya.

Menurut Rudianto, rencana PLTN di Babel, justru akan membuat kedaulatan energi Indonesia  tergantung  pada  asing.  Ia mengutip pernyataan Dr Sarwiyana Sataratenaya, Kepala Pusat Pengembangan  Energi  Nuklir Batan bahwa bahan baku reaktor PLTN yang direncanakan adalah hulu  ledak  nuklir  yang  sudah dilucuti dan akan dibeli dari eks Uni Soviet atau negara lainnya.

”Yang membangunnya pun adalah vendor asing. Yang jelas mereka ingin untung. Jadi PLTN ini  bukan  untuk  pelayanan  kepada  rakyat  tapi  untuk  kepentingan komersialisasi dan Indonesia  akan  tergantung  pada asing,” paparnya.

Dengan menilik fakta tersebut maka energi murah bahkan gratis  untuk  rakyat  jauh  panggang  dari  api.  Belum  lagi  soal politik internasional yang membonceng  dalam  pembangunan PLTN.

"Pada  hakikatnya  sebuah ilmu  pengetahuan  itu  adalah mubah  dan  nuklir  termasuk mubah. Namun untuk PLTN kita lihat masih banyak mudharatnya, daripada  manfaatnya  sehingga bisa mengarah menjadi haram," kata Rudianto.

Kepentingan Thorium

Agus menduga ada kepentingan  lain  dari  sekelumit  rencana  pembangunan  PLTN.  Kepentingan  itu  yakni  atas  dasar penguasaan bahan bakar masa depan yakni thorium atau yang lebih  terkenal  dengan  Logam Tanah Jarang (LTJ).

"Bangka Belitung memiliki kandungan  aset  yang  besar, limbah  timah  yang  disebut tailing  itu  ternyata  punya  nilai yang luar biasa. Mineral ikutan dari timah ini diproses dengan teknologi  (diperkaya)  yang kemudian  disebut  thorium  TH 323,  ini  merupakan  komoditas masa depan," katanya.

LTJ yang merupakan derivatif dari timah, selama ini tidak dikenal  oleh  masyarakat  awam dan  sering  dilihat  sebagai  limbah. Padahal, menurutnya, limbah tersebut lebih berharga dari emas  untuk  teknologi  masa depan.

Diungkapkannya,  LTJ  atau thorium menjadi incaran negara-negara asing di mana itu sangat dibutuhkan.  Thorium  ini  selain untuk  bahan  bakar  PLTN  juga bisa untuk kepentingan lain.

Menurut  laki-laki  yang mengaku sudah puluhan tahun bergelut di bidang pertambangan batubara ini tidak menampik, kalau  PLTN  ini  bukan  sekadar
energi semata, tetapi komoditas yang ingin  dikuasai  oleh  pihak asing.

Belakangan  sejumlah  pengusaha  mewacanakan  agar dapat  mengekspor  tin  slag  namun  selalau  gagal.  Rudianto menduga soal rencana PLTN ada
kepentingan lain yang membonceng. Sebab, jika izin PLTN keluar otomatis  izin  ekspor  LTJ  juga keluar. Maka kapitalis lokal dan internasional  akan  memanfaatkan  untuk  mengekspor  dan mengeruk  sebanyak-banyaknya LTJ  yang  harganya  trilyunan rupiah per tonnya.

”Maka hal ini harus dicegah. Sistem pertambangan kita harus ditata  ulang  sesuai  dengan syariat  Islam.  Dan  hal  ini  tidak mungkin kecuali oleh Khilafah,” katanya.[]  fh dari  berbagai sumber