Ada upaya masif menyeret para ulama dalam kontra-terorisme yang digagas BNPT.

Tak kurang dari 100 orang dari berbagai Ormas Islam se-Jatim dan pengurus MUI Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Lamongan), hadir memenuhi undangan MUI Jatim untuk hadir dalam acara Halqah Nasional Penanggulangan Terorisme. Acara serupa diselenggarakan di enam kota besar Indonesia, meliputi Jakarta (11 Nopember), Solo ( 21 Nopember), Surabaya (28 Nopember), Palu (12 Desember) dan rencana terakhir di Medan (30 Desember).

Penggagas acara ini adalah MUI Pusat dan Forum Komuni-kasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) yang diketuai oleh Wahyu Muryadi (Pimred Majalah Tempo). Tema acara itu sendiri adalah “Peranan Ulama dalam Mewujudkan Pemahaman Keagamaan yang Benar'. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua MUI Pusat Din Syamsuddin yang membuka acara dan Deputi Badan Intelejen Negara yang memberikan keynote speech mewakili Kepala BIN. Selain Kepala BNPT dan Kapolda Jatim, pembicara lainnya adalah Ketua MUI Jatim (KH Abdushomad Bukhari).

Dari tiga  kali pelaksanaan agenda ini, Jakarta, Solo dan Surabaya terungkap pandangan yang ambigu dari pihak BNPT (Badan Nasional Penanggulang-an Terorisme). Saat di Jakarta, Kepala BNPT Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai, Sabtu (11/11) berujar, ”Penyusupan aja-ran radikal semakin luas, sudah masuk hingga ke perguruan-perguruan tinggi elite, bukan perguruan tinggi pinggiran. Bah-kan, menyusup ke perkantoran dan memengaruhi karyawan.”

Menurutnya, distorsi pemahaman yang menjadi fondasi terorisme itu perlu dicegah me-lalui pendekatan lunak dengan mengedepankan peran ulama untuk meluruskan pemahaman yang menyimpang itu.

Di Solo, ada sebuah upaya masif untuk memasukkan para ulama dalam pusaran proyek kontra-terorisme ini. Caranya melibatkan ulama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput secara aktif dalam upaya deradikalisasi ajaran agama. Ulama di tingkat ini berperan penting untuk melu-ruskan pemahaman, terutama terhadap masyarakat dan simpa-tisan yang telah terpapar paham radikal.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penanggulangan Terorisme MUI Atho Mudzhar mengatakan, pemahaman keliru yang perlu diluruskan antara lain penyem-pitan makna jihad dan menya-makan konsep inghimas (jibaku) dengan bom bunuh diri. Kekeli-ruan lain, kata Atho, Daulat Utsmaniyyah dianggap paling ideal sehingga ketika jatuh dianggap sebagai kejatuhan Islam. Padahal, daulat ini juga mewujudkan imperialisme se-hingga bukan yang paling ideal. ”Banyak yang bermimpi kembali tegaknya khilafah seperti masa Daulat Utsmaniyyah. Mereka juga hanya mau mendengarkan ulama yang mengangkat senjata, seperti Osama bin Laden, dan menepikan ulama yang diang-gapnya hanya duduk-duduk,” kata Atho. Tentu ini pandangan nyleneh dan tendensius.

Dari pengamatan di la-pangan, setiap agenda Halqah Nasional ini dihadiri para petinggi Polri, BIN dan pejabat BNPT. Sekalipun acara tersebut digagas MUI bersama FKPMN, sulit rasanya kalau tidak dikaitkan bahwa ini adalah proyek BNPT, dengan meminjam tangan para praktisi media yang memiliki ke-dekatan secara personel dengan para pejabat Polri dan BNPT.

Jika ditelisik, terasa ganjil kenapa MUI dalam surat kepu-tusannya tanggal 19 Oktober 2010 tentang pembekalan pani-tia Halqah Nasional ini menggan-deng FKPMN? Bahkan fakta di lapangan yang dihadirkan ada-lah orang-orang yang merepre-sentasikan kepentingan BNPT, dari para pejabat Polri, BIN dan BNPT. Begitu juga dari beberapa personel yang selama ini dikenal luas memiliki pandangan yang minor terhadap upaya pene-rapan syariah dan Khilafah.

Di beberapa tempat Halqah Nasional tampak ada upaya  untuk redefinisi jihad, dan bahkan telah membatasi definisi tertentu terhadap terorisme. Padahal per-soalan definisi ini tidak satupun ada kesepakatan. Mereka justru meninggalkan fokus pembahas-an akar masalah yang sesung-guhnya. Bahkan agenda ini se-olah menjadi bagian dari legiti-masi atas stigmasi terorisme yang dilakukan oleh aparat ke-polisian nyaris tanpa ada koreksi.
Kontra-terorisme yang ber-jalan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proyek War on Terorrism. Lantas acara Halqah Nasional ini sesungguhnya untuk siapa? Seharusnya ulama jangan terjebak dalam arus proyek GWOT ini.[] hau