Statistik kemiskinan diutak-atik agar penguasa tampak berprestasi. Ini bukan dusta pertama soal kemiskinan.

Awal 2011, pemerintah dengan bangga membeberkan data statistik yang menunjukkan prestasinya selama berkuasa. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sepanjang 2010 pemerintah telah mengentaskan penduduk miskin sebanyak 1,5 juta jiwa. Itu artinya, kemiskinan ditekan dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen atau sekitar 31,02 juta jiwa.

Namun, menurut sejumlah tokoh dan pemuka agama, klaim penguasa itu tak sesuai fakta.

''Faktanya, jika digunakan pendekatan penduduk yang layak menerima beras untuk rakyat miskin (Raskin), maka pada tahun 2010 jumlah penerima Raskin mencapai 70 juta orang. Dan jika dilihat dari data penduduk yang berhak menerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas), jumlah warga miskin di Indonesia malah mencapai 76,4 juta jiwa,'' papar Yudi Latif saat membacakan ''Daftar 18 Kebohongan Rezim SBY'' di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Dalam acara tersebut, Yudi didampingi sejumlah tokoh LSM lain seperti Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun.

Barisan aktivis senior pun turut menyuarakan kritik tersebut yang dikemas dalam ''Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan'' di tempat dan waktu yang sama. Mereka terdiri Syafii Maarif, An-dreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny Susetyo.

Menurut para aktivis, statistik angka kemiskinan merupakan kebohongan yang paling telanjang. ''Bahkan kalau kita menggunakan standar garis kemiskinan Bank Dunia, maka rakyat miskin kita lebih dari 100 juta jiwa,'' ujar Syafii Maarif dalam dialog di MetroTV melawan staf ahli Presiden.
Bukan sekali ini angka kemiskinan diutak-atik untuk memoles citra penguasa. Pada pidato kenegaraan Pengantar RAPBN 2007 di depan Sidang Paripurna DPR, Rabu (16/8/2007), Presiden SBY mengklaim telah mengurangi kemiskinan dari 23,4 persen menjadi 16 persen. Demikian pula angka pengangguran menurun dari 11,2 persen dari angkatan kerja menjadi 10,4 persen.

Tapi setelah digeledah, ternyata penurunan angka pengangguran sebesar 0,8 persen itu terjadi dalam kurun November 2005 sampai Pebruari 2006. Sedang penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7,4 persen, terjadi pada kurun 1999-2005. Padahal, saat menyampaikan pidatonya, SBY baru memerintah kurang dari 2 tahun.

Dengan batas kemiskinan sangat rendah, tingkat kemiskinan yang disajikan BPS (Badan Pusat Statistik) memang tak terlalu mencolok.
BPS menggunakan UMR (Upah Minimum Rata-rata) seba-gai tolok ukur kemiskinan. Para-meter ini dimulai tahun 1976, dengan UMR Rp 4.522/KK/bulan buat orang kota dan Rp 2.899/KK /bulan untuk orang desa.

Tapi bila menggunakan tolok ukur Bank Dunia yaitu pendapatan maksimal $ 2/kapita/hari, maka tingkat kemiskinan Indonesia bakal jeblok tak ketulungan.

BPS juga tidak konsisten dengan perhitungan data kemiskinan yang disajikannya. Misalnya, jelang pengumuman kenaikan harga BBM kali kedua, BPS pada 13 September 2005 merilis data 37,2 juta penduduk miskin (16,9 persen). BPS juga menyata-kan, jika kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi menjadi 15 persen, maka orang miskin menjadi 62 juta jiwa. Dan kalau harga BBM naik 95 persen, orang miskin bertambah menjadi 80 juta.

Namun, pada 9 November 2005 BPS merilis, akibat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen per 1 Oktober 2005, jumlah orang miskin menjadi ''hanya'' 24,1 juta. Bukan 80 juta apalagi lebih.[] ta