Skandal Gayus bertele-tele penyelesaiannya. Kalau diusut tuntas bakal mengguncang Negara.

Polisi kesulitan menuntaskan kasus Gayus karena berdampak sistemik. Artinya, melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi," ungkap Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman di Senayan Jakarta, Selasa (11/1), mengutip (man-tan) Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Dampak sistemik, mengacu pada definisi Perppu JPSK, adalah gejolak yang berujung hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Maka, banyak pihak mendesak agar mantan Kapolri BHD dihadirkan ke Parlemen untuk dikonfrontasikan keterangannya agar skandal Gayus terkuak.
Nah, saat sadar ungkapannya membahayakan kekuasaan, Benny Kabur berupa mengaburkan ucapannya. Dia berkilah saat itu hanya menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, sejatinya gampang kok membongkar ka-sus Gayus. "Untuk bongkar dana Rp 28 milyar ini sangat gampang, tak susah. Orang-orangnya sudah ada ditangkap. Gayus, Andi Kosasih, Haposan sudah ditangkap. Hanya tinggal kemauan dan kejujuran," tandas Susno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, 8 April 2010.

Susno mengatakan, jika memang ada kemauan dan kejujuran, maka tinggal menelusuri dari pengakuan Gayus Tambunan. "Yang jelas duit sudah dicairkan. Gayus yang tanda tangan. Ke mana uangnya? Tinggal telusuri, tanya Gayus. Mudah kalau mau," kata Susno.

Setelah Kapolri BHD yang gagal menuntaskan kasus Gayus, lengser, rakyat berharap pada penggantinya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Saat memaparkan visi misinya di hadapan Komisi III DPR RI, 14 Oktober 2010, Timur Pradopo antara lain berjanji akan memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diin-formasikan penanganannya secara transparan kepada masya-rakat.

Namun, kasus Gayus ber-jalan bagai siput kecethit. Pengacara Gayus mengung-kapkan, kliennya sempat ber-bulan-bulan nganggur tak diperiksa.
Itu salah satu dari 10 kejanggalan penanganan kasus Gayus yang dibeberkan Indo-nesia Corruption Watch (ICW) pada 21 November 2010. Kejanggalan tersebut bermisi melindungi para petinggi kepo-lisian dan kejaksaan, juga kapi-talis kakap, yang bersekongkol dalam jejaring jahat bersimpul Gayus.

Gayus, menurut Deputi Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo, adalah, “kunci kasus besar. Tempat pertukaran kepentingan terjadi.” Hal ini dibenarkan oleh sesumbar Gayus dalam persidangan dirinya.

“Jadikan saya staf khusus Polri atau staf khusus Kejaksaan, maka dalam 2 tahun Indonesia akan bersih,” ujar Gayus saat membaca duplik pribadinya kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Konflik kepentingan itulah yang membuat Gayus bagai warga negara superistimewa. Bagaimana tidak, walau statusnya tahanan Mako Brimob Polri, Gayus bisa melancong ke Bali, Singapura, Thailand, sampai Macau. Ratusan milyar duit gelapnya pun tak terusik.

Setelah skandal suap Mako Brimob yang memuluskan pelancongan Gayus ke Bali, terbongkar, Kapolri Timur Pradopo ber-janji akan menyelesaikan kasus Gayus Tambunan ini dalam 10 hari.

Namun hingga kini, janji tinggal janji. Dan ini dicatat oleh para aktivis dan tokoh lintas-agama sebagai salah satu dari 18 kebohongan rejim SBY.

Skandal Gayus, menurut Jubir HTI Ismail Yusanto, memang mencerminkan watak sistem rusak bernama demokrasi-kapitalisme. Agar sistem tidak hancur, maka jurus yang dipakai penguasa adalah penegakan hukum tebang pilih. Dalam kasus Gayus, hanya level ''teri' yang ditangkap, sedangkan ''paus''-nya dibiarkan. Bahkan Susno dan Gayus yang dinilai sebagai whistle blower, malah jadi pesakitan dan keterangannya tidak banyak digunakan.
Dalam situasi terpojok, penguasa juga biasanya mengalihkan perhatian publik. Gayus pun menyadarinya. "Saya pasrah dijadikan objek pemberitaan yang 90 persen tidak benar. Ini sebenarnya settingan pihak-pihak tertentu," ungkap Gayus dalam dupliknya.

Isu teroris pun langganan dijadikan pengalih perhatian. ''Dakwah, lembaga, dan aktivis Islam, dijadikan kambing hitam,'' ucap Ismail. Kebohongan soal terorisme ini juga masuk dalam daftar 18 dusta rezim tadi.[] ta