ExxonMobil kembali akan berkuasa di Natuna setelah Obama datang ke Indonesia.

Kabar buruk datang dari Natuna. Setelah tahun 2005 pemerin-tah menolak perpan-jangan kontrak eks-ploitasi gas Natuna oleh Exxon-Mobil, eh tahun ini justru Pertamina yang dipercaya pemerintah malah menyerahkan Blok Natuna Timur (Natuna D-Alpha) ke ExxonMobil juga.

Pada 3 Desember 2010 lalu Pertamina menandatangani Head of Agreement (HoA) rencana pengembangan Blok Natuna Timur dengan ExxonMobile, me-nyusul Perjanjian Kemitraan Komprehensif Amerika-Indonesia yang ditandatangani Presiden Obama-Presiden SBY pada 10 Nopember 2010 di Jakarta.

Reputasi ExxonMobile sejak 1980 di tempat itu sangat buruk. Selama 25 tahun perusahaan Amerika itu tak melakukan eks-ploitasi. Dan yang mengagetkan, dalam ketentuan kontrak bagi hasil itu Indonesia memperoleh bagi hasil sebesar nol persen. Semuanya diambil Exxon.

Kenyataan inilah yang membuat beberapa pihak bersuara lantang. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Natuna Timur (Natuna D-Alpha) tidak dikuasai asing.

JK mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi setiap ke­bijakan yang dikeluarkan serta memperhatikan betul setiap detil kon­trak kerja sama migas. Apa­bi­la tidak menguntungkan, peme­rin­tah harus tegas mem-batalkan.

“Soal Blok Natuna ini, meng­undang pihak asing untuk bekerja sama tidak masalah, tapi Chief-nya tetap Pertamina,” kata JK pa­da seminar bertajuk Blok Natuna dan Kedaulatan Negara di Ge­dung DPR, beberapa waktu lalu.

Menurut JK, tidak ada yang kurang dari negeri ini. Sumber daya alam ada, uang juga banyak. “Belajar dari penga­lamanlah, jangan semuanya di­ku­asai asing. Pertamina juga harus didukung jadi operator. Kalau Pertamina tidak bisa menjadi operator penuh, bubarkan saja, “ tegas JK. 

Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Edi Her­mantoro menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan surat kon-trak kerja sama Blok Natuna kepada Per­tamina, sekaligus un-tuk men­cari partner terkait pe-ngelolannya. “Tapi kalau itu dikuasai 100 persen oleh Per-tamina juga bisa kok,” ungkap Edi.

Ekonom Iman Suge­ma me-ngatakan, yang dibu­tuhkan pe-merintah saat ini ha­nyalah ke­percayaan diri yang besar untuk mengelola sendiri sumber daya alam. Ia memastikan, Indonesia tidak kekurangan modal. Tek-nologi juga tidak bisa dijadikan alasan. ”Yang harus dila­ku­kan pemerintah saat ini cuma pe­de (percaya diri) saja, kasih ke­per­cayaan Pertamina untuk me­ngelola penuh, baru persoalan-nya akan clear. Kalau itu saja tidak mampu dilakukan, ya sudah lu­pakan saja negara ini,” jelasnya.

Menurutnya, sa­ngat bodoh kalau pemerintah terus meng-obral lokasi sektor strategis kepada pihak asing. Sebab, dam­paknya masyarakat dan industri kini semakin ke­sulitan mem­per­oleh energi murah dan bersih.

Sementara itu, Di­rektur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Mar­wan Batubara berharap pe­nga­­laman di Blok Cepu tidak ter­ulang kembali pada Blok Natuna.

Kalangan DPR sendiri men-dukung Pertamina sebagai satu-satunya operator di Blok Natuna. Anggota Komisi VI DPR Chan­dra Tirta Wijaya menegaskan, po-tensi eko­nomi pada Blok Natuna Ti­mur mencapai Rp 6.036,08 trilyun de­ngan laju ekstraksi 0,5 TCF per­tahun. Potensi blok migas tersebut bisa dieksplorasi sampai 92 tahun mendatang dan menyimpan se­kitar 500 juta barel minyak.

“Kita harus waspada pada da­erah yang kaya akan sumber daya alam melimpah. Jika tidak mam­pu mengelola dengan baik, justru akan mengganggu keda-ulatan negara,“ ujarnya.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina M Harun seperti dikutip Rakyat Merdeka, menga­takan, pihaknya saat ini sudah dalam proses seleksi untuk me­ngelola Blok Natuna. Menurutnya, berpartner dengan perusahaan mana pun suatu yang lumrah. Ia menegas-kan, Pertamina yang akan men-jadi leader-nya. Benar atau sekadar omong kosong?[] emje