Kasus perpajakan yang melibatkan Gayus Tambunan mendorong anggota DPR mengusulkan pembentukan pansus. Bohong lagi?

Masih ingat Pansus Century? Keberadaan pansus itu mampu mendongkrak popularitas anggota DPR. Beberapa orang namanya mencuat. Tapi jangan tanya soal hasil, nol. Kasus Century entah ke mana. Rakyat dikibuli.

Rupanya hal yang sama mau dicoba lagi. Beberapa orang anggota DPR berinisiatif meng-usulkan pembentukan panitia khusus terkait hak angket kasus perpajakan. Tujuan pengajuan hak angket ini untuk menyelidiki kerja institusi pajak. Apakah institusi yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan tersebut sudah bekerja sesuai undang-undang. Selain itu, dengan hak angket ini diharapkan dapat diketahui secara pasti potensi pajak di Indonesia tiap tahunnya.

Awalnya, sembilan fraksi menyetujui pengajuan hak angket ini. Namun di tengah jalan, Fraksi Demokrat, PPP dan Kebangkitan Bangsa resmi menarik diri. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menentang penggunaan hak angket dalam menyelesaikan kasus mafia pajak ini. Ia memilih mendorong institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pem-berantasan Korupsi, menuntaskan kasus tersebut secara maksimal dan tanpa pandang bulu.

Meski begitu, para inisiator tidak khawatir terhadap keluar-nya tiga fraksi tersebut. Menurut tata tertib, hak angket ini harus diajukan oleh mimimal 25 anggota DPR. Wakil Ketua Fraksi Komisi II dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan, jumlah minimal pengusul sudah terpe-nuhi. "Penambahan dukungan masih terjadi, yang jelas itu sudah ada lebih dari 25 orang yang mendukung," kata Ganjar.

Menurutnya, mendapatkan 25 tanda tangan untuk mendu-kung usulan angket sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun yang menjadi persoalan utama bagi Ganjar adalah seberapa besar keseriusan dalam pembentukan angket perpajakan ini.

Ia berharap, para pengusul hak angket perpajakan ini perlu melakukan konsolidasi dan so-sialisasi yang lebih gencar me-ngenai apa rencana ke depan. Terutama, jika memang serius berniat membongkar semua kejahatan para mafia pajak. "Saya tak mau dikecewakan lagi seperti kasuk Century kemarin," kata Ganjar.

Inisiator angket pajak lain-nya, Bambang Soesatyo menje-laskan, dengan adanya pansus itu rakyat dapat menilai pihak mana yang sesungguhnya sela-ma ini melindungi mafia pajak dan sebaliknya, menutup-nutupi praktik korupsi dan kolusi di negara ini.

Sementara itu, delapan anggota Fraksi Partai Demokrat menarik dukungan beralasan ada kepentingan lain di balik penggalangan dukungan tersebut. Para partai yang mundur mensinyalir hak angket akan digiring ke arah hak menyatakan pen-dapat, lalu berlanjut pada mosi tidak percaya kepada pemerin-tah, sehingga bermuara kepada pemakzulan.

"Bolanya belum ke tengah saja sudah banyak ancang-ancang ini itu. Jadi walaupun tujuan usul angket mulia, kami khawatir ada penumpang gelap," kata Sutjipto, anggota Fraksi Demokrat.

Munculnya pansus di DPR berdasarkan pengalaman, tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat. Pansus hanya menjadi kuda tunggangan para inisiator bagi pencitraan dirinya menjelang pemilu 2014.

Selain itu, pansus hanya menjadi alat untuk bargaining kekuasaan para elite politik. Pa-salnya hasil pansus tak bisa dieksekusi. Rakyat hanya dijejali opini yang berbunga-bunga seolah-olah wakil rakyat telah berjasa memperjuangkan nasib rakyat.

Akankah nasib Pansus Cen-tury terulang lagi? Hampir pasti. Bersiaplah untuk dikibuli lagi![] emje