Nyanyiannya dikhawatirkan mengancam elite Partai Demokrat dan RI-2.

Allah SWT melaknat  penyuap,  penerima  suap, dan perantara keduanya.” Demikian peringatan Nabi  Muhammad  SAW  dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Thabrani, Al Bazzar, dan Al Hakim.

Tapi  di  Indonesia,  meski semua  pelaku  dan  perannya jelas, hanya penerima suap yang jadi pesakitan. Contohnya dalam kasus  suap  pemilihan  Deputi
Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004.

Sejak  dinyanyikan  politisi PDIP Agus Condro, skandal suap tersebut telah menjebloskan 26 anggota  dan  mantan  anggota DPR 2004-2009 sebagai tersangka  penerima  suap  pemilihan Deputi  Senior  Gubernur  Bank Indonesia  Miranda Swaray  Gultom.

Komisi Hukum DPR “membalas”  tindakan  KPK  tersebut dengan cara menolak kehadiran Bibit dan Chandra yang dianggap masih berstatus tersangka kendati kasusnya sendiri telah dikesampingkan  (deponeering)  oleh Kejaksaan Agung.

Anehnya, Miranda Goeltom dan Nunun Nurbaety yang disebut-sebut sebagai kran duit suap, sampai detik ini masih aman dari jerat hukum.

Menurut pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, Miranda untouchable  karena  dia  memegang kartu skandal Century.

Skandal Century, lanjut Haris, bersama mafia pajak Gayus Tambunan dan kasus suap yang diduga diterima para politisi DPR sebenarnya  hanya  puncak  dari gunung es kebobrokan sistemik proses  politik  yang  mendera bangsa  kita  selama  ini.  Kebobrokan itu pada dasarnya berpusat pada kecenderungan para elite politik  dan  penyelenggara  negara untuk saling menyelamakan  kepentingan  politik  busuk mereka  masing-masing.  Karena itu  tidak  mustahil  tiga  kasus besar ini bukan hanya terkait satu sama lain, tetapi juga melibatkan pertarungan  tiga  partai  politik besar,  yakni  Demokrat,  Golkar, dan PDI Perjuangan.

Haris  menjelaskan,  Partai Golkar  sangat  bernafsu  membongkar skandal Century karena diduga  melibatkan  Partai  Demokrat terkait pendanaan kampanye Pemilu 2009.

Sedang  Partai  Demokrat, antara lain melalui Satuan Tugas Pemberantasan  Mafia  Hukum yang dibentuk Presiden, berkepentingan menyeret keterlibatan tiga perusahaan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, yang diduga sebagai penyuap terbesar di balik kasus Gayus.Sementara  itu  PDI  Perjuangan  sangat  berharap  agar KPK  lebih  fokus  membongkar skandal Century dan kasus Gayus ketimbang  kasus  cek  pelawat yang melibatkan semua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR  2004-2009  dari  pihak  mereka.

Parpol  besar  tidak  hanya saling  menyandera  di  antara mereka,  melainkan  juga  menyandera  KPK.  Bagi  Partai  Demokrat  skandal  Century  telah
“selesai”  secara  politik  di  DPR ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipermalukan melalui  panitia  khusus  angket Dewan. Untuk Golkar, tidak relevan mempersoalkan perusahaan keluarga Bakrie karena ada puluhan  perusahaan  lain  yang memanipulasi  pajak  di  balik kasus Gayus Tambunan. Sedangkan bagi PDI Perjuangan, tidak adil menangkap penerima suap tanpa  jelas  siapa  penyuap  dan aktor intelektualnya.

Menurut Haris, walau KPK adalah  lembaga  independen, namun kepentingan pemerintah Yudhoyono  tampaknya  turut melekat  di  balik  fakta  tetap dibiarkannya Nunun dan Miranda  melenggang  di  panggung sosialita negeri ini. Jika ditangkap, Miranda Gultom tak hanya dikhawatirkan  “bernyanyi”  mengenai aliran dana Bank Century yang  diduga  melibatkan  para elite Partai Demokrat, tetapi juga bisa menyeret Wapres Boediono (mantan  Gubernur  BI)  ke  kursi pesakitan skandal bank bermasalah tersebut.

Hal itu secara eksplisit tercermin  dari  ucapan  Ketua  DPR Marzuki  Alie  yang  meminta anggota dewan yang tersangkut kasus  dugaan  suap  pemilihan Miranda Goeltom untuk mengundurkan diri.

"Kalau mereka mendorong Pak Boediono mundur, kemudian mereka sendiri tidak mundur, kan tidak realistis? Kita tidak meminta demikian, tapi begitu yang terjadi," kata Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2010).

Kecenderungan  untuk  saling  menjatuhkan  sekaligus  saling menyelamatkan kebusukan dan politik busuk masing-masing parpol besar barangkali merupakan kata kunci yang menjelaskan mengapa  kepentingan  publik atas  tegaknya  pemerintahan yang bersih akhirnya dikorbankan. Politik saling menjatuhkan sekaligus saling menyelamatkan politik  busuk  tersebut  tampaknya akan terus mewarnai penyelesaian skandal dan kasus besar hingga Pemilu 2014 mendatang.

”Masyarakat  sudah  muak dengan sikap parpol yang saling main  sandera  satu  sama  lain sehingga  kasus  Century,  mafia pajak dan cek pelawat serta kasus korupsi lain tidak kunjung dituntaskan.  Semua  kasus  itu  harus dibongkar sampai tuntas,” tegas Zaenal  Arifin  Muchtar,  Direktur Pukat FH-UGM.

Inilah  wajah  khas  demokrasi kapitalisme, di mana uang dan kepentingan  politik  mengendalikan  hukum. Wajar  bila tuntutan Ganti Sistem Ganti Rezim pun semakin menggema.[] taqiyuddin albaghdady