Partai-partai hanya mementingkan kekuasaan sebagai mesin produksi bagi mendapatkan uang.

Pembentukan  panitia khusus (Pansus) pajak di DPR akhirnya kandas. Partai Demokrat yang  menjadi  salah satu motor penggerak pembentukan  Pansus  Pajak  justru  di tengah  jalan  menjadi  penjegal terbentuknya  pansus  tersebut. Melalui voting, DPR terbelah dua. Barisan  penolak  terbentuknya pansus memenangi pertarungan dengan selisih dua suara.

Dua partai pendukung Sekretariat Gabungan—koalisi partai  pendukung  pemerintah— yakni  Partai  Golkar  dan  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  terancam terkena sanksi karena partai tersebut  berada  di  pihak  yang berlawanan  dengan  Partai  Demokrat,  PAN,  PKB,  PPP.  Para petinggi partai berlambang bintang mengancam akan mendepak para kader kedua partai dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Hampir selama dua pekan, masyarakat disuguhi rencana perombakan  koalisi  dan  kabinet. SBY pun memberikan sinyal untuk menghukum kedua partai itu. Eh, setelah SBY bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal  Bakrie,  semuanya  berubah. Tak ada copot mencopot menteri atau mengubah format koalisi.

Pengamat kebijakan publik Ichsanudin  Noorsy  menilai,  ini adalah sebuah keberhasilan pemerintah  SBY.  Dengan  isu  reshuffle,  pemerintah  berhasil
membuat  rakyat  lupa  akan  isu utamanya yakni mafia pajak dan Century. “Lupain aja deh soal perampokan perpajakan, kan begitu,” kata Noorsy.

Di sisi yang lain, kata Noorsy, ini juga menunjukkan kegagalan SBY membangun kabinet yang  sesuai  dengan  amanah konstitusi.  SBY  menggelindingkan isu reshuffle hanya demi kepentingan  kekuasaan.  “Ketika Golkar sudah kenyang kekuasaan  dan  tidak  lapar  kekuasaan justru di situ Demokrat sebagai partai pemenang menjadi tidak punya harga, tidak punya gengsi. Di situ isunya SBY langsung kalah,” jelasnya.

Dalam pandangan pengamat  politik  Ikrar  Nusa  Bakti, orang-orang  Demokrat  terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi.
PDIP dan Gerindra  yang diperkirakan mau bergabung dengan koalisi ternyata tak berminat. Akibatnya, Demokrat tak mengubah formasi  koalisi.  “Jadi  akhirnya Demokrat kehilangan muka kan? Seolah-olah Demokrat lah yang mendesak-desak  supaya  SBY melakukan reshuffle dan lain sebagainya.  Jadi  akhirnya  orang juga menjadi tertawa terbahak-bahak.  Karena  orang  melihat bahwa nyalinya kecil juga untuk melakukan tindakan politik yang sudah dijanjikan bahkan sudah dinyatakan  dengan  mulutnya itu,” katanya.

Partai  yang  semula  berkoar-koar akan keluar koalisi pun akhirnya bersorak gembira, meski  tak  ditunjukkan  di  muka  umum. Tak dipungkiri, kata Noorsy, partai-partai sangat takut kehilangan  jabatan.  Dalam  panggung  politik,  terutama  panggung  politik  praktis  dan  pragmatis,  kursi  kekuasaan  adalah mesin produksi.  “Ketika mereka kehilangan kekuasaan maka mereka kehilangan mesin produksi, maka  mereka  tidak  mau  kehilangan kekuasaan itu. Nah itu kan karena kekuasaan menjadi tujuan,” paparnya.

Mantan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Rohmin  Dahuri menilai  partai  tersebut  hanya berorientasi duniawi,  tidak ada sedikit pun akhirat. “Kalau mereka  meyakini  bahwa  akhirat  itu ada  dan  meyakini  itu  sebagai kehidupan yang hakiki dan abadi tentunya  mereka  tidak  pernah mengukurnya dengan keberhasilan duniawi,” jelasnya.

Menurut  Noorsy,  saat  ini tidak ada partai Islam. Yang ada partai yang berbasis massa Islam. Sebab mereka tidak bicara Islam karena  mereka  menggunakan cara berpikir Barat yang berbasis kapitalis  materialis.  Karena  itu, bagi Noorsy, saat ini tidak ada lagi partai politik yang bisa dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Semua cuma basa-basi.[] emje