Wakil rakyat tutup telinga terhadap suara rakyat.

Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) tetap keukeuh  membangun gedung baru senilai Rp 1,2 trilyun  di  tengah  penolakan  oleh rakyat. Rapat paripurna DPR yang berlangsung Jumat (8/4) mengesahkan  pembangunan  gedung itu meski Fraksi PDIP dan Gerindra walk out.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat meminta pembangunan gedung itu ditunda atau ditinjau ulang. “Dalam bahasa saya, tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu untuk dilakukan revisi  penyesuaian.  Bahkan,  barangkali  kalau  memang  tidak sangat diperlukan bisa ditunda dan dibatalkan,” kata SBY setelah rapat terbatas  (ratas) di  Kantor Presiden.

Namun  permintaan  presiden itu tak digubris. Kalau presiden  saja  tak  didengar,  apalagi rakyat. Tak heran bila Ketua DPR Marzuki Alie mengeluarkan pernyataan yang sangat antirakyat.

Lihat  saja  pernyataannya. “Soal beginian itu (gedung baru DPR) elite yang pinter-pinter. Kalau dibawa ke kampus, profesor, akademisi, baru bisa ngerti. Kalau rakyat biasa yang penting perut terisi. Jangan libatkan rakyat biasa tentang bagaimana cara memperbaiki  sistem,  bagaimana memperbaiki  organisasi,  bagaimana memperbaiki infrastruktur, rakyat biasa bisa pusing pikirannya.  Karenanya  tidak  perlulah melakukan  survei  opini  publik untuk mengetahui respon rakyat soal pembangunan gedung baru DPR.”

Nantinya  setiap  anggota DPR memperoleh ruangan seluas lebih dari 1.000 meter. Ruangan itu  didesain  sangat  mewah.  Di gedung itu pun akan dibangun kolam renang, spa, dan fasilitas kebugaran lainnya.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai, jika gedung baru jadi dibangun, maka kerja anggota Dewan tidak akan efektif. “Nanti kalau terlalu enak, DPR tidur terus dan nggak kerja,” ujar Kalla usai bertemu  Dewan  Penyelamat Negara.

Ia beralasan, azas prioritasnya  belum  waktunya.  JK  juga menilai, kantor Presiden dan Wapres jauh lebih sederhana dibanding gedung baru DPR yang akan dibangun. “Coba lihat kantor presiden  dan  wapres  sederhana sekali tapi pekerjaan tetap berjalan,” imbuh Kalla.

Secara finansial, kata Kalla, keputusan  DPR  yang  'ngotot' membangun  gedung  baru  itu berbahaya bagi keuangan negara. “Persiden kan sudah mengatakan keuangan negara ini sekarang  kita  harus  hati-hati,”  katanya.

Menurut Kalla, berdasarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah  melakukan  efisiensi  keuangan, menandakan keuangan negara  sedang  dalam  keadaan kurang baik. Sehingga, jika pembangunan  gedung  DPR  yang menelan anggaran cukup besar itu dipaksakan, keuangan negara akan terganggu. “Jadi, kalau ada suatu pertimbangan bahwa keadaan  negara  begini,  kalau membangun yang lux (mewah) kan berbahaya,” kata Kalla.

Ia  mengaku  berulangkali telah menyuarakan untuk mengevaluasi  ulang  pembangunan gedung baru itu. Karena, lanjut Kalla, jika anggaran pembangunan  gedung  baru  DPR  itu  bisa dikurangi, maka sisanya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak. “Biaya pembangunan gedung yang mahal  akan  mengurangi  alokasi yang lain, apalagi dengan tingginya subsidi,” katanya.

Keengganan  DPR  mendengar rakyat ini memicu gugatan. Koalisi Masyarakat Sipil menggugat  DPR  ke  pengadilan.  Koalisi LSM ini terdiri atas Asppuk, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif Bandung, Prakarsa, PWYP, P3M, dan  ICHS  selaku  kuasa  hukum. Koalisi LSM juga mengggat Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Menteri  Keuangan (Menkeu).

“Presiden  RI  dan  Menteri Keuangan memegang kekuasaan pemerintahan dalam hal pengelolaan  keuangan  juga  bertanggung jawab terhadap pembangunan Gedung DPR RI yang menghambur-hamburkan  keuangan negara,” kata Uchok Sky Khadafi dari Seknas FITRA.[] emje