Sejumlah tokoh ormas dan lembaga keislaman menggelar konferensi pers mengecam bom Cirebon dan menyatakan bahwa bom bunuh diri di masjid saat shalat Jumat itu tidak ada kaitannya dengan Islam, Senin (18/4) siang di Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.

“Kami mengutuk dengan keras pelaku bom bunuh diri itu sebagai tindakan biadab dan bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam!” ujar Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto.

Ormas Islam pun menyatakan bom Cirebon itu tidak ada kaitannya dengan jihad. “Ketentuan jihad itu sangat jelas, itu semua bisa dilihat dalam kitab-kitab fiqih Islam. Jangankan membom orang yang shalat di masjid, membom gereja saja sudah tidak boleh!” tegas Ismail.

Sekjen Al Ittihadiyah Fikri Bareno menduga ada upaya untuk mengait-kaitkan perbuatan keji itu dengan Islam. “Ada upaya dari media massa untuk mengait-kaitkan bom Cirebon dengan gerakan Islam. Gerakan Islam jelas tidak mungkin melakukan itu karena dalam Islam membunuh satu jiwa Muslim itu sama juga dengan membunuh manusia secara keseluruhan,” ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Humas DPP Hidayatullah Mahladi menuntut semua pihak agar tidak menyampaikan hal yang tidak akurat. “Kami menuntut pejabat, parpol, insan pers, untuk tidak menyampaikan komentar yang tidak akurat!” tegasnya.

Sedangkan, Jubir Jamaah Ansharu Tauhid Son Hadi menyatakan agar pihak-pihak dimaksud  tidak lagi mendiskreditkan Islam. “Kami peringatkan kepada siapapun untuk tidak melanjutkan rencana, niat, dan tindakan yang selalu mendiskreditkan Islam dan kaum Muslim, karena itu semua hanya akan  semakin menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam,” ungkapnya.

Sebelum konfrensi pers, sejumlah ormas Islam tersebut menggelar diskusi terkait peristiwa pemboman di Masjid Adz-Zikra, Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat, itu.

Dalam diskusi tersebut tampak hadir pula: Zahir Khan (Sekretaris DDII); Djauhari Syamsuddin (Ketua Umum Syarikat Islam);  Mahmud Yunus ( Sekjen PITI); Yos Mardin (Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan); Firos Fauzan (Ketua PB PII); Manimbang Kahriadi (Pengurus Pusat KAHMI); Iing Solihin (PP PUI); Bachtiar (Sekjen Al Irsyad Al Islamiyah); dan Amin Djamaluddin (Ketua LPPI).

Di samping mengecam dan menolak mengaitkan bom tersebut dengan Islam, mereka pun sepakat menolak mengaitkan peristiwa itu dengan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk segera mengesahkan RUU Intelijen yang di dalamnya banyak mengandung pasal karet dan represif.

“Karena keinginan untuk lahirnya badan intelijen yang baik, tidak boleh dijadikan dasar untuk melahirkan UU yang memberikan mudarat terhadap rakyat apalagi terhadap umat Islam sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru,” ungkap Ismail.

Di samping itu, pemerintah harus intropeksi diri dalam penanganan masalah teroris selama ini. “Karena secara objektif juga kita melihat ada banyak tindakan pembunuhan di luar jalur hukum (extra judicial killing)  yang dapat menimbulkan rasa sakit hati dan anti pati terhadap keluarga korban, sehingga bisa memancing reaksi balik,” kritiknya.

Terakhir, ia menyatakan bahwa umat Islam harus tetap teguh, sabar, istiqamah, dalam berjuang menegakkan syariah dan khilafah. Tidak takut terhadap setiap ancaman, tantangan dan hambatan. Tetap bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah SWT.[] joko prasetyo