Demokrasi membuat partai politik membabi buta mencari duit untuk memperebutkan kekuasaan.

Beberapa survei bebe- rapa tahun terakhir selalu menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup. Pe- ringkatnya selalu menempati ja- jaran atas. Namun saat itu pula partai politik selalu membantah dan menyanggah.

Memang sulit bisa mem- buktikan hasil survei tersebut. Soalnya tidak ada bukti apapun. Jangankan kuitansi, bukti transfer pun bisa tak ada. Semua berlang- sung secara tunai alias cash.

Tapi sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, bau busuk- nya lambat laun akan tercium. Setelah kasus Wisma Atlet yang menghebohkan dan menyeret banyak nama jajaran eksekutif dan legislatif, kini bau tak sedap itu kian menyengat.

Lagi-lagi M Nazaruddin yang membongkar bau tersebut. Melalui wawancara dengan se- buah media nasional yang terbit pertengahan Juli lalu, Nazar mengungkap bahwa telah terjadi permainan uang dalam pemilih- an ketua umum Partai Demokrat.

Pemainnya bukan siapa- siapa, tapi dirinya sendiri. Ia mengaku telah mendukung ke- tua umum terpilih Anas Urba- ningrum dengan uang senilai US$ 20 juta. Menurutnya, tidak mung- kin bisa mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)— pendukung kandidat Andi Malla- rangeng— kalau tidak dengan uang.

” Siapa bilang waktu itu yang menang demokrasi? Yang me- nang duit,” begitu pengakuan Nazar. Untuk bisa memenangi pertarungan dua kubu tersebut, ia menceritakan telah mengge- lontorkan uang kepada DPC-DPC Partai Demokrat sebesar US$ 10 ribu hingga US$ 40 agar memilih Anas.

Tidak hanya itu, Nazar pun menebar uang untuk Andi Malla- rangeng sendiri dan calon sekjen yakni Edhi Baskoro Yudhoyono. Tentu semua itu dibantah oleh ke- tiga orang yang disebut, terma- suk oleh para petinggi Demokrat. Isu tersebut membuat sewot SBY dan menuduh pers tak sesuai etika.

Adanya politik uang dalam partai politik ini sebenarnya bu- kan rahasia umum. Pengung- kapan Nazaruddin kian menegas- kan adanya fakta tersebut. Toh, sudah banyak orang partai politik yang masuk ke penjara karena kasus suap dan gratifikasi.

Munculnya koruptor-korup- tor ini tidak lepas dari sistem demokrasi itu sendiri. Semua orang sudah tahu, tanpa uang orang tak akan bisa bersaing da- lam sistem demokrasi. Demokrasi butuh uang, butuh modal.

Sementara partai politik tak cukup uang untuk bisa meng- hidupi dirinya. Maka cara yang paling gampang adalah korupsi alias ngenthit uang rakyat. Partai politik tak lagi semata-mata sebagai institusi politik, tapi juga sebagai institusi untuk mencari duit. Tak mengherankan partai- partai selalu berebut jabatan formal di semua level. Jabatan itu bisa untuk orang partai itu sendiri atau birokrat yang berafiliasi ke partai. Buat apa? Untuk cari duit alias korupsi.

Perilaku seperti ini berlang- sung secara berjamaah. Tidak ada partai yang bersih, meski meng- aku sebagai partai bersih. Tuntut- an demokrasi yang butuh dana begitu besar mau tidak mau disi- kapi dengan cara tidak terpuji ini. Mereka tak peduli lagi bahwa uang-uang itu adalah uang hasil keringat rakyat.

Tak aneh, politikus ada yang merangkap sebagai calo proyek. Ada juga politikus merangkap sebagai kontraktor proyek. Ada juga yang cuma memalak setiap proyek yang digolkan oleh ins- tansi-instansi pemerintah karena pimpinan instansi tersebut ber- asal dari partainya. Malah, ang- gota DPR Waode Nurhayati mengungkapkan adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, para mafia anggaran mengancam perbaikan kesejah- teraan. “Mafia anggaran, itu “ken- tut” yang tercium baunya, tap tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.

Sistem demokrasi telah me- lahirkan koruptor-koruptor baru di tengah-tengah kampanye anti korupsi. Ironis memang, tapi itu- lah kenyataan yang terjadi. Alih- alih menyejahterakan rakyat, de- mokrasi kian menegaskan domi- nasi segelintir orang atas nama rakyat.

Tak mengherankan, demo- krasi gagal mewujudkan jargon- jargonnya. Suara rakyat adalah suara tuhan, misalnya. Tak ada buktinya. Yang memiliki suara hanyalah segelintir orang yang punya modal atau dimodali oleh orang lain. Malah, yang sering aspirasi rakyat ke mana, suara wakil rakyat ke mana. Tak pernah klop. Lho di mana suara rakyat itu?

Hal yang sama terjadi dalam jargon-jargon demokrasi lainnya. Kesamaan di muka hukum pun hanya ilusi. Hukum tak berpihak kepada orang kecil. Orang besar dan yang punya duit selalu di- untungkan. Keadilan menjadi fatamorgana bagi rakyat kecil. Makanya mereka enggan ber- urusan dengan hukum karena malah merugikan, bukan meng- untungkan.

Demokrasi telah mencekik kehidupan rakyat. Alih-alih tam- bah sejahtera, masyarakat tam- bah hidup susah. Pemalakan ter- jadi di mana-mana. Semua sisi kehidupan dikenai pajak. Tanpa pandang bulu. Sementara keka- yaan yang merupakan milik umum dijual dan diserahkan kepada pihak asing. Negara lambat laun berusaha melepas- kan diri dari tanggung jawabnya untuk melayani rakyat. Inilah yang tergambar dari munculnya banyak peraturan negara di era reformasi.

Tabiat asli demokrasi me- mang seperti itu. Sistem ini lahir dari pengingkaran terhadap ke- beradaan Allah dalam pengatur- an kehidupan manusia. Demo- krasi memegang prinsip, biarlah rakyat sendiri yang mengatur dirinya. Tuhan disingkirkan. Bu- kankah ini berarti telah menuhan- kan manusia?

Demokrasi adalah sistem kufur. Karenanya layak disingkir- kan. Sebagai gantinya, sistem Islam. Sistem inilah yang akan menjamin kehidupan yang har- monis di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sistem yang datang dari Yang Maha Baik, pasti baik.[] mujiyanto