Mereka menggunakan segala cara untuk menuntut kemerdekaan Papua.

Isu referendum Papua mencuat kembali. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Jayapura dan Manokwari awal Agustus lalu. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan referendum di tanah Papua.

Massa yang turun ke jalan merupakan gabungan tiga kelompok organisasi yakni Pergerakan Papua Merdeka atau West Papua National Autority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Dewan Adat Papua (DAP). Aksi serupa berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi ini sekaligus mendukung konferensi Papua merdeka yang digelar di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, London, Inggris pada Selasa (2/8). Temanya: “West Papua, The Road to Freedom”. Konferensi ini diselenggarakan oleh International Lawyers for West Papua (ILWP).

Pembicaranya antara lain: John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku “Autonomy of Betrayal”, Benny Wenda pemimpin FWPC yang tinggal di Inggris, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu, saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery dan Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday.

Mereka menggugat keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Mereka menganggap asal muasal landasan bersatunya Papua dengan Indonesia cacat dan tidak sah berdasarkan hukum internasional. Sayangnya, konferensi ini tak mengundang warga Papua yang pro terhadap Pepera itu sendiri.

Sebelum aksi besar dan konferensi ini digelar, beberapa kejadian kekerasan mendahuluinya. Di Kabupaten Puncak, Sabtu (30/7) terjadi bentrokan antara dua kubu pendukung calon bupati Puncak yang sama-sama dari Partai Gerindra. Bentrokan ini menewaskan 19 orang. Gedung dan kendaraan dibakar.

Dua hari setelah kejadian, ada penembakan dan penyerangan warga sipil di Nafri, Abepura, Papua. Empat orang tewas. Belakangan, kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Denny Kogoya mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Polisi dan TNI dengan kekuatan 300 personel berhasil menemukan markas Danny, namun komplotan tersebut telah lari. Di tempat itu ditemukan dokumen Papua merdeka dan bendera Bintang Kejora.

Hampir dalam waktu bersamaan, kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, pimpinan Goliat Tabuni mengklaim telah menyerang helikopter TNI di Puncak Jaya. Serangan ini menewaskan seorang anggota TNI dan melukai tujuh orang lainnya.

Pengakuan itu disampaikan Goliat Tabuni di markasnya di Tinggi Nambut, Papua Barat. Di sekeliling markasnya itu dikibarkan bendera beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Bintang Kejora serta bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan bendera Merah Putih yang sebelumnya berkibar, diturunkan, lalu dibakar. Ia menegaskan, penembakan itu merupakan wujud perlawanan mereka terhadap NKRI. Mereka akan terus melawan hingga Papua merdeka terwujud.

Serangan-serangan sporadis masih terus terjadi. Kamis (11/8) sore, mobil minibus dengan nomor polisi DS 1897 AG, ditembaki orang tak dikenal di kawasan Abe Pantai, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Tembakan itu mengenai kap depan bagian kanan. Ada tujuh bekas tembakan. Namun, dua orang yang mengendarainya selamat.

Kesejahteraan

Tuntutan referendum Papua tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Papua yang miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua pada 2010, menyebutkan, sekitar 80 persen penduduk asli Papua hidup dalam keterbelakangan, miskin, dan sangat tertinggal dalam pendidikan. Rumah tangga miskin mencapai 83,04 persen atau 482.184 rumah tangga. Mereka belum terurus secara layak.

Kondisi ini sangat kontras dengan dana yang dikucurkan pemerintah dalam Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang nilainya mencapai lebih dari Rp 30 trilyun. Dana Otsus itu dikucurkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat setempat, yang relatif tertinggal dibanding daerah lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertengahan bulan April 2011 menemukan adanya dugaan penyelewengan dana Otsus Papua sebesar Rp 1,85 trilyun. Dana sebesar itu dipertanyakan karena parkir dan tidak diketahui jelas pemanfaatannya dan didepositokan di beberapa bank nasional dan daerah. Namun, Kepala BPKAD Papua Achmad Hatari menyatakan, semua telah sesuai prosedur.

Tak bisa dipungkiri, dana yang melimpah di Papua menjadi rebutan elit-elit politik di daerah tersebut. Mereka saling berebut pengaruh untuk bisa menguasai pundi-pundi uang yang ada di sana. Maka, desakan referendum bukan tidak mungkin juga sekadar usaha elit-elit politik yang belum kebagian kue untuk menaikkan posisi tawar mereka di hadapan pemerintah.

”Orang yang ingin disintegrasi itu hanyalah orang-orang yang sengaja dipelihara untuk itu. Mereka memang cari uangnya dengan cara seperti itu. Kalau tidak dikasih uang mereka begitu lagi. Setiap tahun ya orang-orang dari kelompok-kelompok itu itu saja yang berbuat begitu,” kata Fadlan Garamatan, salah satu tokoh Papua.

Keamanan

Selain masalah ekonomi, Papua juga menghadapi masalah keamanan. Pelaksana Ketua Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, seperti dikutip BBC, situasi di beberapa lokasi kekerasan menunjukkan terjadinya krisis kendali keamanan.

Joram mengkritik aparat yang dinilainya gagal menciptakan rasa aman sehingga mudah dikacaukan oleh kelompok tertentu. "Saya kira perlu ditangani secara lebih seksama bagaimana meningkatkan ketenteraman dan keamanan untuk perlindungan rakyat Papua," jelasnya.

Hingga kini, aparat keamanan belum berhasil mengatasi pemberontak yang menamakan dirinya OPM. Mereka terus melakukan teror. Banyak korban tewas. Tapi kok tidak ada reaksi Densus 88 Antiteror?[] Mujiyanto