Tuntutan kemerdekaan Papua didukung oleh pihak-pihak asing termasuk aktivis gereja. Salah satunya uskup.

Menguatnya kembali isu Papua merdeka tak bisa dilepaskan dari peran asing di sana. Sebuah dokumen rahasia yang dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

Dokumen itu berjudul "Anatomi Separatisme Papua". Dokumen itu menyebut dengan rinci tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Seperti dikutip Kompas, mereka antara lain Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu. Daftar itu juga memasukkan sederet nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja lembaga bantuan, dan para pemimpin agama dari berbagai negara.

Dokumen itu menyebutkan, ada sekelompok penghasut bersenjata yang mampu menjalankan taktik perang gerilya tersebar hampir di seluruh wilayah Papua. Kopassus menyebut kelompok tersebut terdiri atas 1.129 orang, tetapi hanya memiliki 131 senjata (api) dan dan empat granat.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka.

Dukungan bagi Papua merdeka itu juga datang dari Australia. Di sana ada Bob Brown dari Partai Hijau yang sejak 2000 aktif memotori terbentuknya Parliamentary Group on West Papua (PGWP). Ada juga Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau terlibat memperjuangkan suaka politik bagi 42 warga Papua. Bahkan, pada 2 April 2006 Nettle mendapatkan penghargaan “Mahkota Papua” dari kelompok pro-separatis di Sydney. Selain itu ada juga, Senator Andrew Barlet dari Partai Demokrat Australia, ia mendukung kampanye penentuan nasib (self determination) bagi rakyat Irian Jaya. Barlet juga pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB untuk meninjau kembali keabsahan Pepera 1969.

Belakangan, Parliamentary Group on West Papua didukung oleh organisasi internasional seperti Asia Pacific Human Rights Network (APHRN), West Papua Action Australia (WPA-A), Action in Solidarity With East Timor (ASIET), Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), East Timor Action Network (ETAN) dan The Centre for People and Conflict Studies The Unversity of Sydney. Lembaga yang terakhir itu memiliki proyek yang disebut West Papua Project (WPP) dan dipimpin oleh Prof Stuart Rees, seorang peneliti dan penulis tentang Indonesia.

Tak mengherankan, selama beberapa tahun terakhir terlihat upaya sistematis untuk mengangkat isu Papua ke dunia internasional. Isu-isu pelanggaran HAM oleh polisi dan militer selalu menjadi isu yang dikedepankan, selain isu ketidakabsahan Pepera 1969.

Misalnya, tahun 2005, anggota Kongres AS mempermasalahkan proses bergabungnya Irian Barat (Papua) ke Indonesia.  Ia seolah menutup mata bahwa bahwa pendukung utama penyatuan tersebut adalah Amerika sendiri. Setahun berikutnya, 42 orang Papua mendapat suaka dari Australia. Padahal, dalam konvensi internasional, suaka hanya diberikan bila di negeri asal peminta suaka terjadi ancaman, penindasan, intimidasi, dan ketidakamanan. Langkah Australia ini bisa dibaca sebagai upaya untuk melepaskan Papua dari Indonesia.

Modus asing mendukung pelepasan Papua ini mirip dengan Timor Timur. Mereka mengangkat isu lama, khususnya Penentuan Pendapar Rakyat (Pepera) 1969 agar menjadi perhatian internasional dengan menyatakan Pepera itu tidak sah. Pengakuan internasional, terutama PBB, sangat diharapkan sehingga konsekuensinya rakyat Papua harus diberi hak menentukan nasibnya sendiri alias merdeka. Jalannya melalui referendum.

Gerakan mereka pun tak bisa dilepaskan begitu saja dari jaringan Kristen internasional. Sudah menjadi rahasia umum, kaum misionaris-lah yang menguasai Papua hingga ke pelosok-pelosok. Jika dokumen Kopassus benar, kian nyatalah peran misionaris dan gereja dalam upaya kemerdekaan Papua ini.

Kaya tapi Merana

Papua adalah pulau emas. Di sana ada tambang emas terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia, perusahaan Amerika sejak 1960 sudah bercokol di sana. Keberadaannya sejak awal menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, menyangkut tanah adat dan pencemaran lingkungan. Upaya Freeport memberikan 1 persen keuntungannya kepada masyarakat sekitar pun, sejk 1996, menimbulkan masalah baru, konflik horisontal antar suku.

Masalah HAM juga sering terjadi di areal pertambangan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

Sementara itu, keuntungan yang didapatkan Freeport bukannya mengalir ke negara apalagi ke rakyat Papua. Laba yang jumlahnya trilyunan itu lari ke Amerika. Indonesia hanya mendapatkan bagian sangat kecil berupa royalti dan pajak yang tak seberapa. Data tahun 2010, yang didapatkan Indonesia hanya sekitar Rp 10 trilyun.

Makanya, Amerika ingin terus mempertahankan daerah kaya emas ini, yang kandungannya diketahui sekitar 2,16 - 2,5 miliar ton. Itu belum termasuk kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih.

Negara lain pun ingin kebagian. Terus rakyat Papua? Mereka akan tetap merana karena sumber daya alamnya tetap dalam genggaman kolonialis. Mereka bisa jadi kian tertindas karena langsung di bawah bayang-bayang penjajahan. Kemerdekaan Timor Timur bisa menjadi pelajaran! []Mujiyanto