Agama bukanlah sumber konflik, tapi agama sering ditunggapi oleh kepentingan lain.

Jumlah kaum Muslim dan non Muslim di Ambon sebenarnya berimbang. Tidak ada yang mayoritas. Tapi tidak demikian dengan posisi yang didapatkan oleh kalangan Muslim di jajaran pemerintahan dan birokrasi serta posisi-posisi strategis lainnya di daerah.

Di pihak lain, pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengayomi seluruh masyarakat tanpa memandang SARA justru tidak melaksanakan tugasnya tersebut. Menurut Direktur Pamong Institute Wahyudi, adanya konflik masyarakat di suatu daerah menunjukkan fungsi pemerintahan yang tidak efektif. “Itu kalau tak mau dibilang gagal,” katanya.

Ia menjelaskan, fungsi pemerintahan yakni, pertama,  menjamin keamanan dan ketertiban dengan penegakan hukum/aturan dan kedua, menjamin kesejahteraan melalui pembangunan dan pemberdayaan. “Jika dua fungsi itu dijalankan dengan baik maka tak perlu ada konflik. Masyarakat pun akan sejahtera,” jelasnya.

Di tengah kondisi masyarakat yang memiliki benih konflik, ada ketidakadilan, dan tidak sejahtera berlaku sistem demokrasi. Sistem ini menjadikan masyarakat kian terfragmentasi, terpecah-pecah, terkotak-kotak, karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Pemilihan umum secara langsung di tengah masyarakat yang lapar menjadikan konflik demi konflik terjadi di berbagai daerah.

Situasi ini makin runyam ketika ada di tengah masyarakat sekelompok orang yang menganggap kelompok masyarakat lain sebagai musuh sehingga boleh dibunuh dan diusir. Kelompok ini manakala cukup kuat bisa semena-sema terhadap kelompok lain tapi kalau sedikit berusaha mengobarkan jargon toleransi untuk melindungi dirinya. Inilah yang terjadi di daerah-daerah yang kalangan non Muslimnya cukup dominan atau seimbang dengan Muslim.

Sikap itu sangat berbeda dengan sikap kaum Muslim. Mereka memandang orang non Muslim tidak boleh diganggu karena ada prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan ”bagimu agamu, bagiku agamaku’. Meski begitu, kaum Muslim tetap diajarkan untuk mendakwahkan Islam kepada mereka.

Namun demikian, agama sebenarnya bukanlah faktor dominan ketidakharmonisan di tengah masyarakat atau sebagai pemicu konflik. Bisa dikatakan isu agama amat jarang menjadi pemicu konflik. Seringnya agama dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Konflik yang terjadi justru kebanyakan disebabkan faktor lain selain faktor agama. Faktor solidaritis kelompok secara buta, premanisme, kepentingan politik atau ekonomi, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, ketimpangan ekonomi, dll, kerap menjadi pemicu meletusnya bentrok massa. Belakangan, premanisme termasuk faktor yang sering menjadi pemicu, berjalinan dengan kepentingan ekonomi, kutipan “uang keamanan”, perebutan wilayah, seperti rebutan lahan parkir, dsb. Anehnya, premanisme itu terkesan dipelihara keberadaannya agar bisa “digunakan” untuk kepentingan tertentu. Faktor ini mampu menunggangi perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat yang awalnya tenang bisa dibuat bergolak dengan pemicuan karena faktor yang tidak penting.

Hal itu makin mendapat tempat dalam sistem sekuler-liberal yang berlaku sekarang karena sistem itu tak mengenal agama dalam operasionalnya. Ambil contoh, jika yang dominan Kristen misalnya, seharusnya mereka mengasihi kelompok lain karena katanya mereka memiliki ajaran kasih. Nyatanya, sistem sekuler-liberal tak menggunakan itu tapi menggunakan asas dominasi, yang kuat yang menang, yang lemah terindas.

Nilai-nilai dan sistem sekuler-kapitalisme-demokrasi saat ini terbukti gagal melebur masyarakat dan membangun integrasi sosial. Inilah pangkal masalahnya.

Dimainkan

Dalam kondisi disintegrasi sosial yang parah, sangat mudah pihak lain untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Dalam konflik Ambon 1999, misalnya, Republik Maluku Sarani (RMS) diduga menjadi biang dari konflik tersebut. Mereka berhasil ’cuci tangan’. Pemimpinnya kabur ke Amerika. Sementara umat Islam dituding sebagai ’teroris’.

Stigma ’teroris Ambon’ ini, menurut pengamat intelijen AC Manullang, yang ingin dimunculkan dalam kasus kerusuhan Ambon, 11 September 2011 atau bertepatan dengan peringatan peristiwa ambruknya Gedung WTC 11 September.

Sebelum peringatan itu, AS memperingatkan akan adanya serangan teroris. Menurutnya, peringatan AS itu ditujukan pula kepada negara-negara lain dan Ambon dijadikan target skenario itu dengan memunculkan kerusuhan yang bernuansa SARA.

”Saya melihat ada upaya AS yang memunculkan Ambon sebagai sarang teroris dengan memunculkan kerusuhan terlebih dulu,” paparnya. Skenarionya, Ambon rusuh, dan kelompok-kelompok Islam membantu, sehingga muncul kembali stigma teroris di Ambon.

Joserizal Jurnalis yang pernah terjun membantu korban kerusuhan Ambon 1999 menduga, ada permainan intelijen—tapi bukan intelijen negara resmi—yang bermain dalam kerusuhan ini. ”Mereka anasir-anasir intelijen yang ingin membuat letupan di Ambon. Tujuannya untuk memberikan semacam persembahan-lah dengan memanfaatkan momen 11 September bahwa sekarang masih ada kumpulan teroris tanda kutip di Ambon. Jadi untuk memancing-mancing orang di bawah tanah untuk muncul ke permukaan,” katanya kepada Media Umat.

Lepas dari itu, selama integrasi sosial masih seperti sekarang, kapanpun konflik akan tetap terjadi karena sangat mudah ditunggangi. Maka untuk menyelesaikannya, perlu dibangun integrasi sosial yang hakiki yakni dengan menjalankan sistem Islam secara kaffah dalam naungan khilafah. Rakyat—Muslim dan non Muslim—aman dan sejahtera. Mujiyanto