MediaUmat.com-Selasa, 29 November 2011 di lantai dasar masjid kampus Umar bin Khathab Universitas Muslim Indonesia (UMI), terhelat sebuah diskusi menarik. Diskusi bertajuk dialog terbuka dengan Menangkal Radikalisme Mengatasnamakan Agama” itu dihadiri oleh sekitar seratusan peserta. Acara ini digagas oleh Solidarity of Intelectual Law Study Club (SOIL SC) dan Lembaga Pendidikan Islam Ingklusip (BADIK) Makassar. Hadir dalam dialog tersebut wakil rektor V UMI, Dr. H. Arfah Shiddiq, MA dan Humas Hizbut Tahrir Indonesia Sulsel, Muhammad Kemal Idris.  Dua pemateri Prof. DR. Hamdan Juhanis (Guru Besar UIN Alauddin Makassar) dan Alwi Rahman (Budayawan) tidak hadir dalam dialog terbuka tersebut. Dipandu moderator Thamzil Tahir, yang juga adalah korlip redaksi tribun timur.

Dalam paparan materinya, Humas HTI Sulsel menegaskan Islam hanya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, jika diterapkan secara sempurna. Syariat Islam datang untuk mengalahkan aturan-aturan buatan manusia. Maka, dimana pun syariat itu diterapkan, maka pasti disitulah ada rahmat Allah. Beliau juga memaparkan bukti kemampuan syariat Islam mensejahterakan masyarakat. Menjaga akal, harta, kehormatan bahkan nyawa. Ini berbeda dengan demokrasi. Janji-janji kesejahteraan dalam demokrasi hanya sekedar janji saja dan tidak pernah mewujud nyata. Yang menjadi masalah sekarang, syariat Islam tidak mampu terterapkan secara sempurna jika tidak ada negara yang mengawal penerapannya. Maka disinilah pentingnya penegakan negara Islam (khilafah) untuk menjadikan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam.

Sementara Dr. H. Arfah Siddiq, MA diawal paparan materinya menyapaikan lima indikator Islam menjadi rahmatan lilalamin. “Islam menjadi rahmat jika mampu mendatangkan kemanan dan kedamaian untuk benda mati, tumbuhan,hewan, manusia dan alam ghaib. Jadi jika ada mahasiswa yang demo dan merusak fasilitas umum, maka itu bukan rahmatan lil alamin namanya.” Ujarnya.

Menanggapi tentang sistem pemerintahan khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, beliau mengatakan tidak ada satu pun ayat yang menetapkan sistem baku pemerintahan Islam. Tapi tidak masalah jika Hizbut Tahrir ingin menerapkan khilafah. Karena itu adalah salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia.

Di sesi tanya jawab ada enam penanya yang semakin memeriahkan suasana. Sebagian penanya masih mempertanyakan tentang definisi radikalisme, yang hingga saat ini masih bias lagi kabur. Seolah-olah radikalimse disematkan kepada umat Islam. Sementara aksi-aksi kekerasan lain tidak pernah diidentikkan dengan aktifitas radikalisme walaupun sering berujung anarkis.

Suasana semakin riuh karena tingkah moderator yang terkadang membuat peserta kesal dan sesekali tertawa lucu. Ketika moderator berusaha membatasi penanya yang sebagian diantaranya terlampau panjang menjabarkan pertanyaannya.

“Interupsi moderator, anda jangan lagi menjadi pemateri. Ingat waktu terbatas.” Teriak seorang peserta saat moderator mencoba menjelaskan pengalamannya saat kuliah, yang membuat bulletin judulnya terkesan radikal. Hal itu membuat peserta risih karena dinilai menghabiskan waktu yang memang sangat terbatas.

Dialog yang berlangsung dua jam itu, dari pukul 10.00 – 12.00 berakhir dengan pertarungan wacana yang cukup alot. Terutama antara peserta dan pemateri, khususnya pemateri dari Hizbut Tahrir yang tetap konsisten dengan solusi syariah dan khilafahnya. Walaupun peserta diskusi belum satu kesepakatan tentang kewajiban menegakkan khilafah, namun tidak bisa dipungkiri, opini syariah dan khilafah menjadi wacana yang mendominasi jalannya diskusi.[]