{mosimage}

Oleh: Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI

Rakyat kecil tak lelahnya menimang mimpi: kapan bisa memiliki penguasa yang betul-betul abdi dan pelayan rakyat? Tentu impian ini benar 1000 persen. Betapa teori  basi demokrasi selalu dicekokkan sejak di bangku sekolah bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa atas dirinya. Konsep demokrasi mengidealkan para politikus, lembaga tinggi ne-gara, penguasa dan seluruh struktur di bawahnya adalah instrumen pokok untuk menerjemahkan ke-daulatan rakyat. Namun apa kenya-tannya? Demokrasi menunjukkan ilusi dan kebobrokannya. Hari ini yang tumbuh tidak lebih dari “demo-krasi omong kosong”. Rakyat di kubangan masalah sebagai korban, sementara para penguasa dan politi-kusnya di meja kekuasaan mentran-saksikan kepentingan-kepentingan pribadi dan cari untung atas nama rakyat.

Kini, kalau ada rakyat kecil yang bertanya, atas mandat siapa koalisi bersama dilakukan? Kepen-tingan siapa, rakyatkah? Tentu sulit menemukan hubungannya dengan nalar demokrasi sekalipun. Rasanya rakyat sudah makin dewasa. Saking dewasanya kadang responnya keta-wa terbahak-bahak karena melihat para politikus dan penguasanya terlalu menggelikan dalam menge-lola berbagai masalah politik ke-bangsaan. Padahal kalau jujur, sebenarnya ketawanya untuk menu-tupi keprihatinan yang luar biasa. Rakyat tidak mau beban hidup yang sudah berat makin berat dengan ikut larut prihatin dengan gojekan-gojekan konyol itu.

Coba kita catat beberapa hal saja, ketika Obama hendak datang ke Indonesia dan menimbulkan penolakan banyak pihak, pemerin-tah cepat-cepat memberikan argu-mentasi bahwa Obama beda de-ngan Bush presiden sebelumnya. Lho kalau beda kenapa di masa pemerintahan yang sama (SBY) Bush juga diterima bahkan sampai perlu merusak beberapa habitat tanaman di Kebun Raya Bogor?  

Kasus perdagangan bebas, rakyat bisa terjun bebas tanpa mampu bersaing. Perjanjian ACFTA antara Cina-Indonesia implemen-tasinya dimulai tahun 2010. Dalam beberapa tahun seharusnya pe-nguasa menyiapkan regulasi dan seluruh instrumen struktur dan in-frastrukstur yang mampu menjadi-kan industri nasional sanggup bersaing. Tidak kemudian menung-gu protes baru kemudian renegosi-asi, seolah baru siuman dan sadar betapa ACFTA akan mengguncang sektor industri nasional baik dalam skala besar maupun kecil (home industri). Rakyat dibiarkan seperti gerombolan “bonek” disuruh mela-wan negara maju dengan berbagai perangkat regulasi dan kemampuan teknologinya. Lagi-lagi, rakyat ber-tanya mengabdi kepada siapakah sebenarnya penguasa negeri ini?

Skandal korupsi yang melibat-kan seluruh aparat penegak hukum, makin menjadikan wajah negeri ini makin bopeng. Bahkan skandal besar perampokan uang rakyat “Century Gate” jelas-jelas melibat-kan tangan-tangan orang para penguasa. Lagi-lagi kita dibuat geli, betapa skandal-demi skandal tidak jelas juntrungnya. BLBI, Century Gate juga menguap tanpa arah apalagi setelah ada sekber koalisi yang sepakat menyokong dan mengamankan kekuasaan hingga 2014. Ini menjadi pertanda zaman, bahwa skandal Century akan diku-bur sementara hingga usia kekua-saan berakhir di tahun 2014. Entah apakah nanti kemudian akan digali dari kuburnya oleh para penguasa atau generasi-generasi berikutnya karena keputusan politik DPR itu mengikat hingga 25 tahun men-datang. Dari sini bisa dimengerti, orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal ini harus ada jalan keluar yang dianggap 'elegan” oleh penguasa karena “nggak enak ati” kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Maka hengkangnya Menkeu Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah jalan keluar baginya agar tetap terhormat dan semua bisa selamat. Ia dipuji sebagai orang hebat. Rakyat bingung, lho kalau hebat juga kenapa harus dilepas dan bangga bekerja dengan pihak asing? Inilah politik, komunikasi menjadi kunci untuk membenarkan apa saja dari sebuah skenario dari yang baik sampai yang  busuk.

Belum lagi “si pembuka kotak pandora” Susno Duadji, yang berani membongkar borok institusi pene-gak hukum. Anehnya malah dia yang masuk bui. Di luar itu, dengan bendera perang melawan teroris, sudah berapa banyak orang Muslim mati dengan cara “extra judicial killing” (pembunuhan di luar hu-kum)? Andai saja TNI yang mela-kukan, tentu AS dan sekutunya akan teriak, “Itu melanggar HAM”. Tapi rakyat mulai mengerti bahwa proyek kontra terorisme via Densus 88 itu juga atas jaminan AS.

Inilah babak demi babak keru-sakan yang terkuak. Hulunya karena sistem demokrasi yang meniscaya-kan seperti itu. Keculasan dan manipulasi kekuasaan atas nama rakyat tapi sebenarnya untuk kepen-tingan segelintir orang dan kelom-pok yang berkuasa.

Rakyat sangat butuh rezim dan sistem yang baru. Berdasarkan survei SEM Institute April 2010, ada tren rakyat Indonesia yang mayori-tas Muslim merindukan Islam seba-gai sistem yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan ber-negara. Dan ini yang harus terus dikumandangkan. Wallahu a'lam bissho-wab.[]