Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI

Rakyat kecil tak lelahnya menimang mimpi: kapan bisa memiliki penguasa yang betul-betul abdi dan pelayan rakyat? Tentu impian ini benar 1000 persen. Betapa teori  basi demokrasi selalu dicekokkan sejak di bangku sekolah bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa atas dirinya. Konsep demokrasi mengidealkan para politikus, lembaga tinggi negara, penguasa dan seluruh struktur di bawahnya adalah instrumen pokok untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat. Namun apa kenyatannya? Demokrasi menunjukkan ilusi dan absuditasnya. Hari ini yang tumbuh tidak lebih dari “demokrasi omong kosong”. Rakyat di kubangan masalah sebagai korban, sementara para penguasa dan politikusnya di meja kekuasaan mentraksasikan kepentingan-kepentingan egosentris dan opurtunisnya atas nama rakyat.

Kini, kalau ada rakyat kecil yang bertanya, atas mandat siapa koalisi bersama dilakukan? Kepentingan siapa, rakyatkah? Tentu sulit menemukan korelasinya dengan nalar demokrasi sekalipun. Rasanya rakyat sudah makin dewasa. Saking dewasanya kadang responnya ketawa terbahak-bahak karena melihat para politikus dan penguasanya terlalu menggelikan dalam mengelola berbagai masalah politik kebangsaan. Padahal kalau jujur, sebenarnya ketawanya untuk menutupi keprihatinan yang luar biasa. Rakyat tidak mau beban hidup yang sudah berat makin berat dengan ikut larut prihatin dengan gojekan-gojekan konyol itu.

Coba kita catat beberapa hal saja, ketika Obama hendak datang ke Indonesia dan menimbulkan penolakan banyak pihak, pemerintah cepat-cepat memberikan argumentasi bahwa Obama beda dengan Bush presiden sebelumnya. Lho kalau beda kenapa di masa pemerintahan yang sama (SBY) Bush juga diterima bahkan sampai perlu merusak beberapa habitat tanaman di Kebun Raya Bogor?

Kasus perdagangan bebas, rakyat bisa terjun bebas tanpa mampu bersaing. Perjanjian ACFTA antara Cina-Indonesia implementasinya dimulai tahun 2010. Dalam beberapa tahun seharusnya penguasa menyiapkan regulasi dan seluruh instrumen struktur dan infrastrukstur yang mampu menjadikan industri nasional sanggup bersaing. Tidak kemudian menunggu protes baru kemudian renegosiasi, seolah baru siuman dan sadar betapa ACFTA akan mengguncang sektor industri nasional baik dalam skala besar maupun kecil (home industri). Rakyat dibiarkan seperti gerombolan “bonek” disuruh melawan negara maju dengan berbagai perangkat regulasi dan kemampuan teknologinya. Lagi-lagi, rakyat bertanya mengabdi kepada siapakah sebenarnya penguasa negeri ini?

Skandal korupsi yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum, makin menjadikan wajah negeri ini makin bopeng. Bahkan skandal besar perampokan uang rakyat “Century Gate” jelas-jelas melibatkan tangan-tangan orang para penguasa. Lagi-lagi kita dibuat geli, betapa skandal-demi skandal tidak jelas juntrungnya. BLBI, Century Gate  juga menguap tanpa arah apalagi setelah ada sekber koalisi yang sepakat menyokong dan mengamankan kekuasaan hingga 2014. Ini menjadi pertanda zaman, bahwa skandal Century akan dikubur sementara hingga usia kekuasaan berakhir di tahun 2014. Entah apakah nanti kemudian akan digali dari kuburnya oleh para penguasa atau generasi-generasi berikutnya karena keputusan politik DPR itu mengikat hingga 25 tahun mendatang. Dari sini bisa dimengerti, orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal ini harus ada jalan keluar yang dianggap ‘elegan” oleh penguasa karena “nggak enak ati” kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Maka hengkangnya Menkue Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah jalan keluar baginya agar tetap terhormat dan semua bisa selamat. Ia dipuji sebagai orang hebat. Rakyat bingung, lho kalau hebat juga kenapa harus dilepas dan bangga bekerja dengan pihak asing? Inilah politik, komunikasi menjadi kunci untuk membenarkan apa saja dari sebuah skenario dari yang baik sampai yang  busuk.

Belum lagi “si pembuka kotak pandora” Susno Duadji, yang berani membongkar borok institusi penegak hukum. Anehnya malah dia yang masuk bui.  Di luar itu, dengan bendera perang melawan teroris, sudah berapa banyak orang Muslim mati dengan cara “extra judicial killing” (pembunuhan di luar hukum)? Andai saja TNI yang melakukan, tentu AS dan sekutunya akan teriak, “Itu melanggar HAM”. Tapi rakyat mulai mengerti bahwa proyek kontra terorisme via Densus 88 itu juga atas jaminan AS.

Inilah babak demi babak kerusakan yang terkuak. Hulunya karena sistem demokrasi yang meniscayakan seperti itu. Keculasan dan manipulasi kekuasaan atas nama rakyat tapi sebenarnya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok yang berkuasa.

Rakyat sangat butuh rezim dan sistem yang baru. Berdasarkan survei SEM Institute April 2010, ada tren rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim merindukan Islam sebagai sistem yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ini yang harus terus dikumandangkan.Wallahu a’lam bisshowab