Tidak terasa 65 tahun sudah usia kemerdekaan Indonesia. Tidak ada lagi bangsa Jepang atau Belanda sebagai penguasa dan pemerintah di negeri ini. Asumsi kemerdekaan bagi sebuah bangsa adalah sebaliknya, yakni matang-matangnya capaian artikulasi kemerdekaan yang meluberkan nilai-nilai ideal ke setiap relung nafas dan ruang hidup warga negaranya.

Namun fakta berkata sebaliknya. Negeri yang dulu jadi rebutan para penjajah, kini pun sama. Indonesia jadi ajang jajahan dengan modus baru oleh bangsa imperialis tamak AS dan sekutunya. Seperti pepatah, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Maka pengibaran bendera tiap 17 Agustus, kehilangan esensi kemerde-kaan yang hakiki.

Para pemimpin mabuk dengan doktrin demokrasi, globalisasi dan liberalisasi. Tanpa sadar, dog-ma-dogma yang dijadikan “topeng” penjajahan gaya baru itu menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat kemerdekaan tak berarti untuk anak negeri.

Dengan kekuatan lobi dan jejaring serta dominasi sain teknologinya, imperialis mengkooptasi semua potensi yang ada diperut bumi negeri tercinta ini. Mereka  mengoyak dan menyedot semua isi bumi. Indonesia yang kaya, justru miskin. Bila standar pendapatan 2 dolar/jiwa dipakai, maka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia terkategori miskin.

Ke mana kekayaan itu? Sebagian besar dijarah oleh imperialis dengan berbagai instrumen perundang-undangan yang mereka rancang. Tidak hanya di hulu, tapi sampai ke hilir.

Maka pidato kenegaraan jelang hari kemerdekaan menjadi tak berarti, karena hanya menjadi ajang “memuji” keberhasilan semu penguasa. Berbusa-busa cerita ekspektasi RAPBN-2011 dan nota keuangan, dengan memaparkan asumsi makro dalam RAPBN 2011; pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6,1 - 6,4 persen, nilai tukar Rupiah: Rp 9.100 - 9.400 per dolar AS, inflasi: 4,9-5,3 persen, SBI 3 bulan: 6,2-6,5 persen, harga minyak: US$ 75-90 per barel, lifting minyak: 0,960-0,967 juta barel per hari (berdasar-kan data BKF/Badan Kebijakan Fiskal). Itu sah-sah saja, tapi potret kemiskinan tak bisa dihapuskan.

Kekayaan negeri ini berputar hanya di antara 20 persen pen-duduk Indonesia dari jumlah 230 juta lebih. Lihatlah,bagaimana hukum menjadi layu dihadapan pemilik modal dan para koruptor. Se-mentara banyak rakyat negeri ini seperti “nenek Minah” menjadi pesakitan tanpa ada empati. Masih panjang deretan angka-angka me-rah menjadi tolok ukur perubahan nasib anak negeri yang di usia 65 tahun kemerdekaannya.

Rupanya, para penguasa tidak belajar dari pengalaman. Sebagai contoh, pernyataan presi-den baru-baru ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara ramah tamah dan buka puasa bersama para perintis kemerdekaan, veteran, dan purnawirawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/8), menegaskan; bangsa Indonesia harus mempertahankan empat kon-sensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan menjelaskan, keempat konsensus dasar itu adalah buah perjuangan para pendahulu bangsa. Lebih jauh SBY menuding ada beberapa kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bahkan, lanjutnya, kelompok lain menginginkan mengganti dasar negara dengan ideologi tertentu. Selain itu, di beberapa daerah, muncul sejumlah gerakan separatis yang menolak konsep negara kesatuan.

Tentang NKRI, cukup relevan dengan paparan Kapolri dalam Simposium Nasional (27/8), ada dua ancaman terhadap keutuhan NKRI dan keduanya dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Per-tama; etnonasionalis/separatis seperti keberadan GAM dan OPM. Kedua; ingin dirikan negara Islam dan jihad global seperti kelompok JI, Laskar Jundullah Mujahadin, dan Kompak. Jika menoleh kebelakang, faktor perasaan diperlakukan tidak adil yang membuat sebagian orang Aceh memberontak. Begitu pun Pa-pua yang terus bergolak juga karena rasa ketidakadilan yang masih menjadi mimpi. Harta kekayaan yang melimpah di tanah pijakan mereka dikuras habis, dan tidak memberi efek kemakmuran dan kesejahteraan bagi mereka. Ketika mereka mencoba menggeliat “teriak” justru pendekatan “popor senjata” yang didapatkan.

Empat pilar yang dikobarkan presiden niscaya akan runtuh, jika penguasanya hanya mengobral retorika tapi nihil pembuktian untuk mewujudkan negeri Indonesia yang betul-betul merdeka dari segala bentuk penjajahan asing. Tidak menghamba kepada tuan yang menjajakan “dogma absurd” demokrasi dan liberalismenya yang justru menjerumuskan negeri ini lebih sengsara, rusak ditatanan ekonomi, politik, hukum, dan budayanya serta abai terhadap aspirasi umat Islam yang mayoritas menghuni negeri Indonesia.

Moga penguasa dan aparatnya negeri ini masih memiliki Iman dan Islam didalam jiwanya, saatnya belajar dari masa lalu dan membuka diri untuk Islam sebagai sebuah solusi yang akan membawa bangsa ini menterjemahkan makna kemerdekaan yang hakiki. Wallahu a'lam bisshowab