M Rahmat Kurnia,
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Setelah membocorkan kawat diplomatik Amerika yang berisi berbagai skandal penguasa negara lain, kini Wikileaks membocorkan kawat diplomatik tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimanakah kaum Muslim menyikapinya? Serta pelajaran apa yang bisa dipetik? Temukan jawabannya dalam wawancara Wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Rahmat Kurnia. Berikut petikannya.

Apakah data yang disampaikan Wikileaks tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar atau tidak?
Data Wikileaks ini merupakan bagian dari 3.059 kumpulan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) kepada pemerintahan pusat mereka di Washington. Yang harus menyatakan benar atau tidak adalah AS. 
Pada 11 Maret lalu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Scott Marciel mengatakan, "Pemerintah Amerika Serikat tidak mengomentari materi termasuk dokumen rahasia yang telah bocor. Tapi, saya bisa membicarakan bagaimana tipe laporan atau komunikasi yang dilakukan oleh kedubes". Pihak kedutaan besar AS tidak membenarkan (confirm) atau menolak (deny) kabel-kabel para diplomatnya itu. 
Namun, benar atau tidaknya berita itu tidak penting. Siapa yang ada di balik pembocoran itu juga tidak penting. Sebab, secara syar'i pun kita tidak boleh menjadikan berita dari orang fasik, apalagi kafir, sebagai sandaran. 
Yang penting adalah apa yang disampaikan Wikileaks sebenarnya tidak ada yang mengagetkan. Semuanya sudah biasa kita dengar, tidak perlu menunggu Wikileaks.  Tapi berita tersebut akan lebih membukakan mata masyarakat umum. 

Konsekuensinya apa?
Konsekuensinya, masyarakat makin tahu karakter para penguasanya.

Adakah dampak hukum dari fakta tersebut yang diungkap Wikileaks terhadap SBY?
Berita tersebut beraneka ragam.  Misalnya, Cina bisa menyetir arah pembangunan di Indonesia agar sesuai dengan kepentingan mereka dan Cina berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler (kawat rahasia dari Kedubes AS di Beijing, 5/3/2007, kode referensi Beijing 1448); Australia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menang lagi pada pemilu 2009 (memo diplomatik AS, Sydney Morning Herald, 15/12/Desember 2010); AS dan Cina, turut serius mengamati reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) (no. referensi 07 Beijing1448, Maret 2007); seperti dilansir Guardian, Rabu (19/1/2011), ada kawat yang mengungkap strategi AS untuk memanfaatkan sosial media di Indonesia untuk kepentingan AS; pemerintah AS menominasikan SBY sebagai penerima Nobel Perdamaian 2006 (kawat diplomatik Kedubes AS di Den Haag, 30/3/2006). Lalu, yang rame belakangan menuduh bahwa SBY korupsi dan menyalahgunakan wewenang (The Age, 11/3/2011). 
Jelas, ini bukan hanya sekadar masalah hukum tapi juga politik. Dampak hukum itu tergantung penegak hukum.  Semestinya, berita itu mendorong para penegak hukum untuk menindaklanjuti dan membuktikan kebenarannya. 
KPK, misalnya, mestinya sudah ancang-ancang. Sementara secara politik semakin menunjukkan besarnya campur tangan AS dalam urusan Indonesia, di samping menunjukkan keantekan penguasa kepada AS. 

Bagaimana dengan berita bahwa Yusuf Kalla (JK) diminta SBY untuk merebut partai Golkar, Yusril dimata-matai, dan pemeriksaan terhadap Taufik Kemas dalam kasus JORR minta dihentikan?
Dalam sistem sekuler hal ini biasa. Tidak aneh. Sebab, ikatan dalam politik sekuler adalah kepentingan. Ingat, slogannya: tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. 
Politiknya pun adalah politik transaksional seperti yang jelas kita saksikan bersama. Semuanya politik dagang sapi. Nah, dalam konteks kepentingan inilah hal itu terjadi.

Apakah etis?
Politik dalam sistem sekuler tidak mengenal istilah 'etis'. Apapun dapat ditempuh sekalipun harus menghalalkan segala cara. Tentu, politik seperti ini bertentangan dengan aturan Islam.

Apakah hal yang sama dilakukan SBY dengan tokoh-tokoh terkemuka partai dan ormas Islam lainnya?
Saya lihat sama saja. Politik yang dimainkan di Indonesia oleh kebanyakan politisi adalah diplomasi uang. Caranya dengan bagi-bagi uang, proyek, jabatan menteri, dan lainnya. 
Sekedar contoh, ketika ada musyawarah nasional suatu ormas besar di Indonesia, sebagaimana diberitakan banyak media kala itu, salah satu calon ketua umumnya silaturahim ke Istana Negara. Ternyata, orang inilah yang jadi. 
Informasi dari inner circle yang sangat dapat dipercaya yang disampaikan ke saya membenarkan hal tersebut. Begitu juga, bagi-bagi kursi menteri bagi partai-partai menunjukkan hal ini.
Lebih jelas lagi,  pada kejadian beberapa waktu lalu saat ada isu santer tentang reshuffle kabinet. Jelas sekali money diplomacy yang dimainkan. Tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintah. Tentu saja, ada juga pihak yang justru menolak cara tersebut.

Bagaimana dengan tudingan SBY menyalahgunakan kekuasaan untuk mencari dana?
Ya. Ini perlu ditindaklanjuti. Setidaknya ini adalah informasi awal. Setidaknya dengan mengusut tuntas kasus Bank Century dan mafia pajak.

Apa pelajaran yang dapat diambil dari pembocoran kawat diplomatik AS oleh Wikileaks?
Pertama, AS melalui kedutaan besarnya selalu mencatat semua hal termasuk kebobrokan para politisi dan penguasa untuk suatu waktu dibongkar. Tujuannya, untuk menjatuhkan atau menekan supaya lebih tunduk pada AS. 
Ini adalah pelajaran penting bagi para penguasa bahwa bergantung pada negara kafir imperialis seperti AS hanya akan mendatangkan kehinaan. AS hanya ingin menjadikan mereka sebagai budaknya. Lihatlah kasus Saddam Husein, Musharraf, Soeharto, dan lain-lain. 
Hanya berpegang kepada Islam dan kaum beriman sajalah yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Segeralah bertobat dan kembali ke Islam.
Kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kebijakan dalam negeri dan luar negeri para penguasa lebih diabdikan untuk melayani kepentingan negara besar, bukan untuk kepentingan rakyat. Kasus liberalisasi BBM dan 'pencabutan subsidi' BBM yang segera akan dilakukan April 2011 adalah salah satu contohnya. Bocoran Wikileaks menegaskan hal ini. 
Ketiga, bocoran Wikileaks menggambarkan kenyataan negara-negara kafir itu merupakan musuh yang nyata bagi kaum Muslim dan bahwa para penguasa itu tidak lain adalah alat bagi negara-negara kafir yang digerakkan sesuai keinginannya. 
Mereka telah berkumpul untuk menghancurkan negeri kita dan mengepungnya dari segala sisi dengan kolusi, kemudahan dan bantuan dari antek-antek mereka di dalam negeri. 
Keempat, bocornya dokumen tersebut makin menegaskan kebenaran atas apa yang selama ini disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia bahwa AS berupaya mencengkeram Indonesia melalui antek-anteknya.[]