Ichsanuddin Noorsy,
Pengamat Kebijakan Publik

Semisal arisan, kini giliran skandal di Partai Demokrat kembali disorot publik. Mulai dari dugaan minta suap pembangunan Wisma Atlet hingga gratifikasi ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Demokrat pun habis-habisan membela bailout Century. Pertanyaannya, mengapa parpol gemar korupsi? Mengapa rakyat selalu jadi korban? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy. Berikut petikannya.

Tepatkah putusan Partai Demokrat mencopot Nazaruddin dari jabatan bendahara umum partai tapi tidak menariknya dari DPR ?
Itu menghina pemilih partai Demokrat.

Kenapa?
Karena Demokat melihat seolah-olah Partai Demokrat jauh lebih bergengsi daripada DPR, karena partai demokrat memandang infrastruktur politik jauh lebih tinggi dari pada suprastruktur  politik. Artinya, Demokrat menganggap partainya itu jauh lebih hebat posisinya daripada DPR, karena itu mereka hanya memecat Nazar dari posisi di partai bukan di Senayan. Padahal  kalau Demokrat bermaksud menghormati para pemilihnya, Demokrat harus segera menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai anggota DPR.

Selain Wisma Atlet dan gratifikasi MK, Nazar pun terkait masalah batubara. Tapi mengapa Nazarudin seolah kebal hukum?
Dia tidak kebal hukum, dia tidak menyangka tertangkapnya Rosa akan berbuntut panjang. Dia tidak sangka bahwa dia akan terseret ke dalam masalah itu. Kebetulan Rosa masuk ke KPK. Dan pada saat masuknya Rosa ke KPK, Kamarudin bercerita banyak tentang keterlibatannya dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat, maka jadilah kemudian Nazarudin masuk ke dalam arus kasusnya Rosa dan beberapa kasus yang lainnya pun terbongkar jadinya.

Jadi sebenarnya Nazarudin bukan kebal hukum tapi dia hanya pandai menyelimutinya saja. Jadi baru tersibak selimutnya sekarang. Ya kasus Nazaruddin dan Rosa hanya persoalan waktu saja.

Selain kasus yang terkait Nazar, ada skandal lain yang mengindikasikan keterlibatan Partai Demokrat?
Oh itu saya tidak tahu, saya tidak pegang data.

Kalau dengan skandal Bank Century (sekarang Bank Mutiara)?
Nah kalau bicara dengan Century di situ lain lagi. Di situlah, Demokrat menjadi partai yang berteriak santun tapi berperilaku sebaliknya. Partai yang berteriak demokrat tapi tidak demokrat. Partai  yang berteriak bahwa hukum adalah segala-galanya ternyata tidak menjunjung tinggi hukum. Dalam kasus Century, Demokrat bahkan membuktikan hukum adalah kekuasaan.

Buktinya?
Buktinya tidak ada tuh yang terlibat Century masuk ke ranah hukum. Kan istilah mereka biarkan kasus Century masuk ke arena hukum. Sekarang tak seorang pun yang masuk ke ranah hukum kecuali Robert Tantular dan Dewi Tantular.

Yang lainnya? Tidak. Tak satu pun pejabat yang terlibat kasus Century itu masuk ke ranah hukum. Tak ada sedikitpun pejabat-pejabat itu yang terkena, yang masuk ke ranah hukum.

Siapa yang Anda maksud?
Ya, di antaranya Sri Mulyani dan Boediono lah.

Bagaimana peran Demokrat dalam menyelamatkan keduanya sehingga tidak tersentuh hukum?
Tentu mekanismenya muncul dari tawar-menawar politik ya, sehingga keputusan parpipurna DPR yang menyatakan bail out Century itu bersalah itu tidak punya dampak hukum, lebih merupakan keputusan politik.

Yang mereka lupa adalah, dengan posisi begini sesungguhnya Demokrat bukan hanya memberikan akibat Sri Mulyani dan Boediono tersandera secara politik tetapi juga tersandera secara hukum. Tetapi pada saat yang sama juga itu potensi menyandera partai Demokrat sendiri.

Nah, meski menimbulkan perdebatan tajam apakah Demokrat tersandera oleh kasus ini atau tidak tapi paling tidak dengan masuknya persoalan Century ke ranah hukum maka orang akan menyatakan tidak ada asap tanpa api. Itu artinya tingkat yang demikian mengamankan kebijakan Century tentu mengamankan akar masalahnya.

Jadi Demokrat bela Sri Mulyani dan Boediono agar Demokrat selamat?
Paling tidak kalau Sri Mulyani dan Boediono ditarik ke pengadilan mereka akan bercerita kan kondisi yang sesungguhnya seperti apa? Keduanya akan bercerita siapa yang menikmati keuntungan atau manfaat dari bail out Century kan? Jadi mustahil ceritanya kalau Demokrat itu melakukan hal seperti itu.

Jadi istilah saya, tidak mungkin ada asap tanpa api. Tidak mungkin Demokrat itu seperti kapas yang diterbangkan oleh angin kemana dia pergi ke sanalah dia tiba, tidak bisa kaya gitu, mustahil itu.

Jadi patut diduga kuat, Demokrat menerima kucuran dana dari bail out Century itu?
Saya tidak ingin menduga, tetapi sikap Demokrat yang membela habis-habisan kebijakan bail out Century itu yang mengundang pertanyaan orang habis-habisan apa maksudnya begitu!

Sekarang memang Demokrat yang lagi disorot media, sebelum-sebelumnya juga partai-partai lain terkait skandal korupsi juga. Fenomena apa ini?
Ya sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga dia. Setinggi-tingginya burung terbang dia akan tiba juga ke sangkarnya. Begitu saja melihatnya.

Kenapa partai-partai itu seperti itu? Korupsi dan lain sebagainya, untuk apa sih anggota partai berkorupsi?
Itu perilaku serakah dalam rangka mengembalikan modal kemarin dalam berinvestasi politik. Dan itu biasa-biasa saja.

Jadi boleh dikatakan, kalau anggota partai itu melakukan korupsi itu tuntutan dari partainya?
Pertama tuntutan dari dirinya untuk mengembalikan modal. Itu kan dampak dari sistem neolib. Sistem neolib itu segala sesuatunya ditransaksikan dengan uang. Sistem neoliberal, segala sesuatu diukur dan ditakar dengan uang. Segala sesuatu itu diukur dan ditakar dengan kekuasaan. Ya silakan menikmati di posisi itu.

Dengan seperti itu, apakah rakyat tidak mengetahui, terus marah dan ingin mengganti sistem neolib dengan sistem yang lain dengan sistem yang lebih baik?
Kan rakyat ini menikmati, disuap oleh politisi dan partai politik. Dalam Pemilu 2009 menikmati dengan bantuan langsung tunai (BLT), rakyat menikmati dengan KUR, rakyat menikmati dengan PNPM, rakyat menikmati dengan kompor gas, rakyat menikmati dengan beras murah/raskin.

Menikmati suap semua, itulah yang saya sebut sebagai suap politik. Jadi rakyatnya sendiri tidak punya kesadaran supaya tidak bisa disuap. Selama rakyat tidak menolak disuap, ya selama itu pula sistem neolib ampuh.

Indonesia ini gampang kok, kasusnya hanya kasus politik perut. Politik hajat hidup orang banyak, jadi kalau politik hajat hidup orang banyak ini dia cekal maka rakyat Indonesia akan menghamba untuk tidak dicekal.

Tolong ditulis seperti itu, jadi gampang sekali kok. Politik Indonesia hanya politik mencekal hajat hidup orang banyak. Nah kasus pelepasan harga minyak, harga pangan menurut mekanisme pasar, itu sebenarnya dalam rangka bagian dari melaksanakan lebih lanjut pencekalan hajat hidup orang banyak menurut mekanisme pasar. Nah pada saat itulah politisi berkuasa, memainkan itu semua.

Jadi di sini yang paling diuntungkan siapa? Partainya atau politisinya?
Dua-duanya diuntungkan. Politisinya untung partainya untung.

Rakyat yang disuap untung juga?
Justru rakyat yang disogok menjadi korbannya. Karena korban dari sikap munafik, korban dari ketidaktahuan, dan korban dari kebijakan. Nah berikutnya korban dari penghisapan. Berkali-kali rakyat dikorbankan atas posisi itu. Dan berikutnya, yang paling mendasar adalah korban kehilangan harkat dan martabat.

Jadi yang mereka bilang keberhasilan pembangunan itu pada hakikatnya rakyat kehilangan harkat martabat. Mereka kehilangan harkat martabat karena miskin, karena hartanya dirampok oleh kebijakan-kebijakan pro asing, pro pemodal. Sementara mereka disuruh menjadi pekerja-pekerja tak berharga, menjadi terhina. Di rumahnya sendiri mereka menjadi babu, menjadi budak tak karu-karuan.[]