Wawan Hari Purwanto,
Staf Ahli Wapres Bidang Keamanan dan Kewilayahan

Segelintir kelompok sparatis Papua kembali berulah. Mereka menembak anggota TNI dan menuntut referendum Papua merdeka. Seberapa besarkah kekuatan mereka sehingga berani senekad itu? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Keamanan dan Kewilayahan Wawan Hari Purwanto. Berikut petikannya.

Apakah konferensi untuk melepaskan Papua dari NKRI awal Agusutus lalu di London merupakan ancaman serius negara?

Kejadian ini kan bukan yang pertama kali, yang sering kali terjadi memang ada poros di London, kemudian di New York dan di Australia. Jadi bukan hal yang baru. Dan dukungan dari parlemen Inggris itu sudah sering terjadi.

Akan tetapi karena kita kan melihat bahwa situasi Papua tidak seperti Timor Timur karena dulu Papua integrasi sudah melalui persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Jadi tidak ada persoalan-persoalan seperti aneksasi ataupun pencaplokan itu kan ya enggak.

Tapi kalau ada yang mempermasalahkan hasil referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, ini saya kira persoalan politis, sehingga banyak yang mencoba mempolitisasi, masalah-masalah itu untuk kepentingan mereka.

Yang mempolitisasi itu siapa dan apa kepentingannya?

Ya kalau yang mempolitisasi itu siapa, kan jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu kan banyak. Bahkan juga mereka berkolaborasi dan berafilisasi dengan Uni Eropa kemudian Amerika, Australia, ada New Zealand, dan jelas mereka punya kepentingan, namanya juga kepentingan politik.

Mereka notabene tentu ingin memisahkan diri, kemudian kalau sudah pisah punya kekuatan politik, entah itu posisi, bargaining juga faktor-faktor ekonomi, kekayaan alam dan segala macam.

Tingkat ancaman OPM dan jaringannya itu seberapa besar?

Ya namanya naik turun lah, jadi skalasinya naik turun, kadang naik kadang turun. Seperti  dulu pernah ada dukungan dari Amerika, dari senator-senatornya, bahkan sudah membuat draft kemerdekaan. Nah itu, setelah dilakukan upaya diplomasi ya turun juga.

Bahkan Presiden Amerika, saat itu, George Bush mengatakan, “Saya tidak mendukung kemerdekaan Papua!” Sebetulnya hal-hal seperti ini pasang surut begitu. Meletup pada saat-saat tertentu, berhenti kemudian hilang lagi. Jadi tidak konsisten untuk terus bergerak.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah lepasnya Papua?

Sementara ini Jakarta sudah melakukan pendekatan, melalui Otonomi khusus. Sudah diberikan duit, yang menurut saya besar itu. Kalau dihitung perkepala warga Papua, seorang itu Rp 10 juta, bandingkan dengan di Jawa yang hanya Rp 1,5 juta per kepala.

Tapi apalah artinya 10 juta kalau dalam pelaksanaannya itu tidak tepat sasaran? Karena kemarin juga saya dapat laporan ada pemda tertentu di Papua hanya mendepositokan uang itu, sehingga tidak turun ke rakyat.

Apakah karena itu mereka kecewa kemudian memberontak dan mencari dukungan internasional?

Adapun kekecewaan mereka yang kemudian membuat manuver-manuver di berbagai wilayah seperti di Eropa, kekecewaan ini kan mesti ditelusuri, kenapa mereka kecewa. Apakah karena mereka tidak dilibatkan, ataukah mereka merasa terpisah dan merasa terpinggirkan dan tidak diajak bicara dan sebagainya.

Bagaimana reaksi pemerintah atas sesumbar Goliath Tabuni, salah satu pimpinan OPM yang mengancam akan melawan TNI bila PBB dan pemerintah menolak diadakannya referendum kemerdekaan Papua?

Namanya juga ancaman ya, kalau pergerakan atau serangan kan atau riak-riak itu kan selalu terjadi di sana dalam batas-batas tertentu. Sehingga kalau mereka mengancam, menurut saya ya sifatnya politis. Sebab sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, di PBB itu kan sudah tidak ada masalah pasca adanya Pepera 1969. Jadi tidak perlu referendum lagi kan?

Kalau misalnya dia akan menyerang TNI dan  lain sebagainya, kan memang sudah sering, bukan baru mau. Kita juga terus melihat serangan mereka di Freeport bahkan bukan TNI yang diserang. Itu juga dari penembakan-penembakan secara sporadis kemudian lari. Seperti penembakan di Butung, penembakan di berbagai daerah itu bukan mau, tapi sudah terjadi.

Seberapa besar kekuatan mereka sehingga sampai berani menembak TNI?

Sebetulnya sih tidak banyak kekuatannya, senjatanya juga tidak banyak, kebanyakan juga senjata tua. Mereka hanya menembak terus kabur lari (hit and run) ke hutan, tapi ya bawa mobil. Itu terjadi beberapa kali secara berkala.

Mereka juga kemudian juga memberikan informasi ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Ini yang selalu terus dilakukan.

Kalau tidak besar, mengapa TNI dan Polri tidak memberantasnya?

Sebetulnya kita tidak mungkinlah melakukan pembumihangusan. Jadi tetap dilakukan upaya diajak untuk supaya turun gunung kembali ke NKRI. Banyak mereka yang lari ke berbagai negara di Eropa atau bahkan hanya di  perbatasan-perbatasan Papua New Nuguni (PNG). Nah diupayakan mereka supaya kembali.

Mereka balik, akan diberi karpet merah. Mereka tetap kita rangkul, diajak, ditanya, ada masalah apa? Sebab kalau misalnya bumi hangus, terus dilakukan serangan besar-besaran, menurut saya juga itu tidak bijak.

Perlu ada upaya di samping dari sisi keamanan juga diupayakan supaya mereka kembali ke NKRI. Itulah sebabnya mengapa begitu lama waktu, sampai sekarang juga masih ada riak-riak seperti itu. Sebab tentu tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran HAM.

Untuk OPM seperti itu,  tapi mengapa untuk orang yang dituduh teroris tampak  membabi buta dan melanggar HAM?

Ya kalau untuk teroris sebenarnya tidak semua dimatikan. Dari 527 yang tertangkap, yang meninggal itu 24, tapi dibanding dari totalnya itu dari yang meninggal menurut saya juga tidak terlalu besar.

Berapa jumlah OPM yang tertangkap dan yang ditembak mati?

OPM bervariasi ya. Saya ada di dalam buku saya, yang judulnya Papua 100  Tahun ke Depan. Jumlahnya ratusan juga, cuma naik turun. Karena mereka itu gerombolan, karena mereka itu ada yang 15 orang gerombol, kemudian ada juga yang jumlahnya 10 orang bergerombol, kemudian yang lari di hutan, di perbatasan Benji, smpai sekarang itu tidak turun-turun, jadi sifatnya sporadis bergerombol-gerombol saja.

Jumlahnya puluhan-puluhan, tidak banyak terus jumlah sampai ribuan itu tidak. Senjata yang dipakai juga senjata rampasan, kebetulan mereka pernah merampas senjata di pos-pos TNI. Dia menyerang dan merampas senjata. Senjatanya juga senjata-senjata tua yang mereka gunakan.

Biasanya dari 15 orang yang bergerombol  paling senjatanya 2 atau 3 pucuk. Dan itu dipakai bergantian, menyerang kemudian lari lagi masuk hutan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi gerombol kecil-kecil. Ya kalau dihitung totalnya ratusan.

Apakah pemerintah menyiapkan pasukan khusus untuk menumpas OPM seperti Densus 88 untuk menyerang teroris?

Menurut saya pasukan khusus tidak ya, itu tetap pasukan reguler. Misalnya seperti di Kodam, tetap di bawah kendali Kodam. Di sana ada batalion-batalion untuk pengamanan saja. Kemudian obyek vital diamankan oleh sejumlah TNI maupun Polri.

Kenapa tidak pasukan khusus? Apakah tidak sebahaya teroris?

Sebetulnya karena mereka kick and run saja kan begitu. Mereka menyerang bis-bis yang melintas kemudian lari, kemudian dikejar tentara, tertangkap 15 orang. Yang terbukti diproses secara hukum,  yang tidak terbukti, dilepaskan.

Jadi intinya OPM tidak sebahaya teroris?

Kalau bahaya tetap bahaya, karena tetap melakukan serangan-serangan. Kan di sana juga di Brimob ada tim khususnya juga. Dari batalyon-batalyon juga ada yang tetap bergerak. Itu kan juga penanganan khusus, namanya juga brigade mobil, brigade yang selalu mobile (bergerak). Soal bahayanya tetap sama bahaya. Mengganggu stabilitas juga.[]