Budi Mulyana,
Pengamat Hubungan Internasional

Meski kelompok separatis Papua  jumlahnya hanya segelintir tapi pemerintah sampai saat ini belum juga dapat menumpas mereka. Mengapa bisa begitu?Dan bila Papua lepas, apakah ada jaminan rakyatnya bisa makmur atau malah merana seperti halnya rakyat Timor Timur yang telah disintegrasi terlebih dahulu? Temukan jawabannya dalam wawancara Wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana. Berikut petikannya.

Mengapa muncul kelompok-kelompok separatis di Papua?

Kelompok separatis muncul karena ada keinginan berpisah dengan negara induknya. Dalam konteks di Papua, keinginan berpisah itu dilatarbelakangi setidaknya oleh tiga alasan.

Pertama, mereka merasa memiliki hak untuk merdeka, untuk menentukan nasib sendiri, memiliki negara sendiri. Apalagi hak ini dijamin oleh Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif termasuk di dalamnya adalah hak penentuan nasib sendiri (the right to self determination)

Kedua, hak tersebut dikuatkan dengan dengan alasan ras dan budaya.  Mereka merasa berbeda dengan Indonesia. Mereka merasa menjadi bagian dari ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia.

Ketiga, adalah alasan sejarah. Mereka menyebutkan bahwa betul Indonesia dan Papua sama-sama dijajah oleh Belanda. Namun ada perbedaan sejarah antara Indonesia dan Papua, salah satunya batas negara Indonesia pada awal kemerdekaan belum memasukan Papua kedalam bagiannya.

Bukankah akhirnya pada 1969, Papua masuk wilayah Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat (Papera)?

Memang, namun hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera. Mereka menilai itu hanyalah hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Di samping itu, rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI.

Mereka pun meminta dukungan internasional. Misalnya, pada 25 Oktober 2000, Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, John Rumbiak menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Greg Sword. Inti dari MoU itu berupa dukungan kepada setiap gerakan separatis Papua.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Gereja Baptis, berpusat di Jayapura Papua. Pada tahun 2005, dalam Kongres Gereja Baptis se-Dunia di Birmingham, yang dihadiri dari 102 Negara perwakilan Gereja Baptis.  Ia menyatakan bahwa betapa sulitn dan menderitanya penduduk asli Papua pada umumnya dan warga Baptis di Tanah Papua.

Socratez juga menggalang dukungan kepada Uskup Richard Harries dari Gereja Anglikan di Oxford yang kini bergelar Lord Harries dan duduk di parlemen Inggris. Sehingga Lord Harries pun menjadi ‘juru bicara’ kelompok separatis Papua di parlemen Inggris.

Mengapa pula mereka meminta dukungan luar negeri dan gereja-gereja internasional?

Dukungan luar negeri dan gereja internasional adalah cara untuk melakukan internasionalisasi persoalan Papua. Dengan adanya dukungan internasional, diharapkan tekanan kepada pemerintah Indonesia bisa semakin kuat sehingga peluang untuk mendapatkan kemerdekaan bisa semakin besar.

Apa peranan komunitas asing dan gereja internasional untuk melepaskan Papua dari Indonesia?

Peranan secara politis melalui, International Parliament West Papua ( IPWP). Peranan advokasi politik internasional melalui International Lawyers for West Papua (ILWP).

Dari Partai Demokrat Australia, ada Senator Andrew Barlet yang mendukung kampanye penentuan nasib (self determination) bagi rakyat Irian Jaya. Barlet juga pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB untuk meninjau kembali keabsahan Pepera 1969.

Ada juga The Centre for People and Conflict Studies The Unversity of Sydney yang memiliki proyek yang disebut West Papua Project (WPP). Seorang peneliti dan penulis tentang Indonesia Prof Denis Leith juga turut memberikan dukungan terhadap pro kemerdekaan Papua dengan cara membantu penggalangan dana bagi WPP.

Selain itu, media massa Australia juga sangat berperan. Christ Richard, seorang redaktur New Internationalist Magazine, Australia, aktif membantu penyelenggaraan seminar tentang Papua di Australia. Sedangkan untuk memainkan sentimen keagamaan ada Susan Conely dari Persekutuan Gereja Australia dan John Barr bekas Ketua United Church.

Signifikankah peran mereka untuk melepaskan Papua dari Indonesia?

Persoalan politik adalah sejauh mana kemampuan mengelola isu. Jaringan dan lobi internasional yang mereka lakukan terutama kepada negara-negara yang mendukung lepasnya Papua serta kaum kapital yang memiliki kepentingan terhadap pengerukan kekayaan alam Papua.

Mengapa mereka mendukung kelompok separatis tersebut? Apa kepentingannya?

Kepentingan laten Barat terhadap negeri Muslim adalah ingin agar kaum Muslim tunduk dibawah kehendak mereka.

Kepentingan praktisnya adalah menguasai kekayaan alam Papua yang sangat menggiurkan. Karena tentunya tekanan politik yang mereka lakukan pastinya mendapatkan sponsor dari kalangan kapitalis yang punya kepentingan langsung untuk menguasai kekayaan alam Papua.

Seriuskah pemerintah dalam memberantas kelompok separatisme?

Dengan tetap bercokolnya kelompok separatis di Papua menandakan ketidakseriusan pemerintah melakukan pemberantasan terhadap separatis Papua.

Operasi Militer yang dijalankan sejak zaman Orde Baru, atau pendekatan keamanan yang melibatkan juga kepolisian dan masyarakat yang dilakukan sekarang tidak berhasil menghilangkan aksi separatisme.

Kebijakan dengan adanya UU Otonomi Khusus Papua juga tidak menjawab masalah yang terjadi di sana.

Apalagi ketika mereka berhasil mendapatkan dukungan dari luar negeri. Dengan kondisi Pemerintah Pusat yang kurang serius, seakan kelompok separatis ini mendapatkan angin segar  untuk terus menggalang kekuatannya untuk melepaskan diri dari bumi Pertiwi.

Apa yang menyebabkan pemerintah bersikap kurang tegas?

Pertama, Operasi Militer atau pendekatan keamanan bila dianggap terlalu represif, maka selalu dibenturkan dengan HAM. Maka terus didorong upaya dialog. Tetapi bila dialog tetap keukeuh dengan alasan dan kepentingan masing-masing, pastinya tidak akan mencapai titik temu.

Kedua, tekanan asing. Kesepakatan politik dengan Amerika, salah satunya perjanjian eksplorasi atas Erstberg yang dilakukan Indonesia dengan Freeport diteken pada 1967, dua tahun sebelum Pepera, di satu sisi dimainkan Indonesia untuk mendapatkan dukungan Amerika dengan kompensasi emas.

Juga Australia. Degan berhasil memaksa Australia untuk menyetujui kerangka kerjasama keamanan yang dikenal dengan Traktat Lombok pada 13 November 2006. Hal ini telah membuat setidaknya Pemerintah Australia bungkam mengurusi Papua.

Namun di sisi lain ketika dukungan politik di Amerika dan Australia berubah, hal ini menjadi bumerang untuk dapat menekan Indonesia. Inilah yang terjadi sekarang.

Jadi sebenarnya pemerintah itu tidak benar-benar berdaulat?

Bisa dikatakan begitu.

Apakah bila Papua lepas, rakyatnya akan hidup makmur atau merana seperti halnya Timor-Timur?

Tidak ada jaminan bila lepas akan hidup makmur, juga akan sengsara. Tentunya hal ini sangat bergantung sistem dan kepentingan yang bermain seperti apa.

Anda prediksikan ke depannya sistem dan kepentingan apa yang bermain?

Jelas kapitalisme global. Kepentingannya adalah penguasaan setiap aset sumber daya demi memupuk kekayaan mereka. Dan itulah yang mereka lihat di Papua. Amerika dan antek-anteknya serta perusahaan-perusahaan Yahudi ada di belakang itu semua.

Bagaimana dengan nasib rakyat Papua?

Sampai sekarang mereka menjadi korban. Nasib mereka kontradiktif dengan kekayaan alam yang mereka miliki. Hanya dengan sistem yang adil, nasib mereka akan baik. Dan itu ada pada sistem Islam. Sistem yang lahir dari wahyu Ilahi.[]